oleh

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 Semakin Memiskinkan Rakyat

RadarKotaNews, Jakarta – Sejumlah massa dari Koletif Pimpinan Nasional Relawan Kesehatan Indonesia, berunjukrasa di kantor Kementerian Keuangan RI. Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (14/11), Menuntut tidak dinaikkannya iuran/premi dari kelas 3 yang notabene adalah rakyat miskin.

Koordinator aksi Rival Yunaldi mengatakan bahwa, Kenaikan iuran BPJS adalah bukti kerjasama Menteri Keuangan terhadap rakyat yang sedang mengalami kehidupan yang sulit.

“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengusulkan iuran BPJS Kesehatan kelas mandiri naik 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang.”katanya

Menurutnya, Dengan kenaikan ini berarti, peserta yang tadinya membayar Iuran Rp 80 ribu akan naik menjadi Rp 160 ribu per orang per bulan. Untuk peserta kelas mandiri, mereka usul agar uran dinaikkan dari Rp 59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu. Sementara, peserta kelas mandiri dinaikkan Rp16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42 ribu per peserta. Jelas membuktikan bahwa menteri keuangan tidak berpihak pada kesulitan hidup yang sedang dirasakan rakyat.

“Menteri keuangan semata hanya memikirkan bagaimana BPJS bisa sehat kembali tapi tidak pernah memperhatikan dampak pada kehidupan rakyat yang semakin berat dengan adanya kenaikan iuran BPIS.” tegas Rival dalam aksinya.

Hal ini menurut Rival, terbukti dengan statemen statmen menteri keuangan terkait dengan kenaikan iuran BPJS, dimana menurut menteri keuangan kenaikan iuran ini juga akan sejalan dengan penambahan beban BPIS Kesehatan untuk membayar rawat inap. Dan Sri Mulyani memperkirakan surplus lembaga itu semakin berkurang pada 2021- kesehatan-naik-dua-kali-lipat.

Dari statemen tersebut sudah bisa kita lihat bahwa keberpihakan menteri keuangan tidak berlandaskan pada kondisi sosial rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup akibat semakin bertambahnya beban hidup yang harus dijalani.

Pasalnya, Usulan menteri keuangan ini akhirnya tertuang pada pepres no. 75/2019 Tentang Jaminan Kesehatan dimana Presiden Jokowi menyetujui usul menteri keuangan tersebut.

Hal tersebut sangat disayangkan kenaikan iuran BPJS ini hanya dilandaskan pada penghitungan gaji/pensiun, tunjungan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja. Menteri keuangan bahkan sama sekali tidak menghitung dampaknya
2023 (https : www. cnnindonesia. com/ekonomi 20190827165107 – 78 – 425087/sri-mulyani-usul-iuran-bpjs kepada beban hidup rakyat dengan adanya kenaikan iuran BPJS).

Satu hal kebijakan kenaikan iuran di kelas 3 jelas akan berdampak pada bertambahnya beban kehidupan rakyat kecil, dimana kata dia, mayoritas peserta mandiri kelas 3 dalam hal ini Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah rakyat berpenghasilan rendah yang antara penghasilan dan pengeluarannya sangat pas pasan.

Karena itu Rival mencontohkan, pekerja
serabutan, pedagang kecil, dan pekerja jasa harian (tukang cuci baju, tukang bersih rumah, tukang bersih kebun, kenek bangunan, kenek angkutan umum, dan tukang antar barang) dalam sebulan :

1. Kontrakan : Rp. 1.000.000
2. Listrik Air : Rp. 200.000
3. Makanan : Rp. 600.000 (1 hari Rp 20.000 x 24 hari).
4. Makan siang ditempat kerja : Rp. 312.000 (1 hari Rp 12.000 x 24 hari)
5. Jajan 2 orang Anak : Rp. 300.000 (1 hari Rp 10.000 x 30 hari)
6. Kebutuhan mandi cuci : Rp. 50.000
7. Kebutuhan Dapur : Rp. 50.000
8. Kebutuhan Gula Kopi : Rp. 50.000.

(Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed