RadarKotaNews – Anggota Komisi IX DPR, Adang Sudrajat, menilai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang direncanakan pemerintah secara serentak pada tahun 2020 pada golongan kelas I, II dan kelas III, sebagai upaya pemerintah menutupi defisit BPJS dengan cara membebani rakyat.
Karenanya, politisi F-PKS ini meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Alasannya, bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini pemerintah memiliki rencana akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara serentak tahun depan, khususnya pada golongan kelas I, II dan kelas III.
Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.
“Saya melihatnya, Pemerintah saat ini sedang tambal sulam kebijakan, untuk menutupi defisit BPJS, yang cenderung memberatkan dan membebani rakyat,”kata Adang, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/10/19).
Dia mengatakan, kebijakan meletakkan BPJS kesehatan sebagai satu-satunya penyelenggara JKN adalah keputusan politik yang gegabah. Karena selain menafikan kemampuan beberapa daerah yang memiliki keluangan finansial, juga terbukti kontra produktif terhadap desentralisasi kewenangan yang sedang dibangun.
“Pemerintah terhadap BPJS ini seperti menganugerahkan kewenangan monopoli operasional pada badan yang belum terbukti kehandalannya,” katanya.
Pemerintah, menurut Adang, terlalu percaya diri memberi kepercayaan yang sangat besar kepada BPJS Kesehatan sebagai operator JKN dari sebuah negara besar dengan penduduk yang padat. “Ini terbukti menyebabkan realisasi di lapangan menjadi amburadul,” ujarnya. (wr)
Komentar