Kemiskinan Meningkat Akibat Naiknya Harga Barang

Pemerhati Sosial Masyarakat, Ratna Munjiah. (Ist)

Oleh: Ratna Munjiah

Ibu-ibu makin sering mengeluh belakangan ini akibat harga barang pokok kompak naik semua. Apalagi, kenaikan sampai menyentuh harga kerupuk kaleng.

Ikatan Pengusaha Kerupuk DKI Jakarta mengatakan harga kerupuk kaleng eceran di ibukota akan naik dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000 per buah mulai 6 Mei 2022.

Juru Bicara Ikatan Pengusaha Kerupuk DKI Jakarta Kemah Mahmud mengaku terpaksa menaikkan harga kerupuk karena terjepit mahalnya harga minyak goreng. Akibatnya, biaya produksi naik 100 persen.

Selain kerupuk, berbagai bahan pangan, mulai dari minyak goreng, tahu dan tempe, daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, hingga gula pun kompak naik harga. Belum lagi harga energi mulai dari BBM hingga LPG non subsidi naik menjadi Rp 15.500 per kg sejak Februari lalu.

Belum lagi, pajak pertambahan nilai (PPN) juga sudah naik dari 10 persen menjadi 11 sejak 1 April lalu.

Di saat berbagai harga barang naik massal, tak ayal inflasi pun berpotensi melonjak. Jangan lupa, berbagai pangan dasar Indonesia saat ini masih diimpor, dari kedelai, bawang merah dan putih, hingga daging sapi serta kerbau. (cnnindonesia.com)

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan(BKP) menunjukkan banyak keluarga yang menghabiskan lebih dari 65% pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021.

Pangsa rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang dominan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan suatu kota atau kabupaten, walaupun ada faktor lain dan beberapa daerah yang berbeda.

Lonjakan harga pangan terjadi ketika masih banyak masyarakat yang belum keluar dari kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi selama pandemi. Pada September 2021 tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,71 %, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2019.

Tingkat kemiskinan meningkat tentu tidak lain dan tidak bukan karena penerapan sistem rusak dalam pengurusan kehidupan rakyat, yakni sistem kapitalis yang asasnya adalah manfaat. Selama sistem ini diterapkan tentu yang dihasilkan adalah derita demi derita, kerusakan akan semakin menjadi.

Dimana pemerintahan dalam sistem kapitalis bukan periayah sejati bagi rakyat dan semua dapat dibuktikan dengan bagaimana terjadinya lonjakan harga disetiap akan menghadapi perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru. Rakyat senantiasa dibuat susah, sudahlah dihadapkan dengan himpitan hidup, rakyat dibebani lagi dengan susahnya membeli bahan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Hanya satu solusi atas segala problematika hidup yang terjadi saat ini. Yakni menerapkan sistem Islam sebagai aturan hidup. Islam memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kemiskinan dan stabilnya sistem yang membuat warganegaranya justru "sulit" miskin.

Islam Menjaga Stabilitas Harga Pangan.

Ketidakstabilan harga yang terjadi saat ini tentu tidak akan pernah terjadi jika negara menerapkan sistem pemerintahan Islam. Islam menetapkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam meriayah umat/rakyat. Tidak akan pernah terjadi lonjakan harga seperti demikian, karena dia tahu persis bagaimana fungsi dia sebagai seorang pemimpin.

Dalam Islam para pejabatnya adalah orang-orang amanah dan berdedikasi tinggi kepada pemimpin. Mereka memiliki satu tujuan dengan khilafah dalam menyejahterakan rakyatnya.

Untuk mengurusi rakyatnya pemangku jabatan mengambil hukum dari syara’, standar perbuatan semua dikembalikan pada syara’, tentu rujukannya adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dan penerapan aturan ini akan tetap selamanya tidak akan mengalami perubahan dengan kemajuan zaman.

Islam memiliki seperangkat aturan dalam mengurusi rakyatnya, dalam masalah pengurusan pangan pun Islam mengaturnya. Dalam Islam penguasa diamanahkan oleh Allah sebagai roo’in atau pengurus, yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang ia urusi (rakyatnya).

Memenuhi kebutuhan pokok adalah kewajiban negara. Maka, memudahkan rakyat mendapatkannya menjadi suatu keharusan. Dalam kasus kenaikan harga kebutuhan pokok ini, penguasa Islam akan mengambil tindakan cepat dan bijak ketika kelangkaan terjadi. Kalaupun harus impor, tidak sampai mengakibatkan ketergantungan. Yaitu dengan jumlah yang terbatas dan waktu yang dibatasi pula.

Islam mengharuskan pemangku kebijakan untuk memiliki kemampuan mengelola kekayaan alam meliputi segala sektor.

Kebijakan di sektor industri pertanian, negara hanya akan mendorong berkembangnya sektor riil saja, sedangkan sektor non riil yang diharamkan seperti bank riba dan pasar modal tidak akan diizinkan untuk melakukan aktivitas. Dengan kebijakan seperti ini maka masyarakat atau para investor akan terpaksa ataupun atas kesadaran sendiri akan berinvestasi pada sektor riil baik industri, perdagangan, maupun pertanian. Dengan demikian sektor riil akan tumbuh secara sehat sehingga akan menggerakkan roda-roda perekonomian.

Islam juga menghilangkan distorsi mekanisme pasar syariah yang sehat seperti penimbunan, intervensi harga, dsb.

Islam tidak membenarkan penimbunan dengan menahan stok agar harganya naik. Abu Umamah al-Baihaqi berkata: “Rasulullah SAW melarang penimbunan makanan”(HR. al-Hakim dan al-Baihaqi). Jika pedagang, importir atau siapapun menimbun, ia dipaksa untuk mengeluarkan barang dan memasukkannya ke pasar. Jika efeknya besar, maka pelakunya juga bisa dijatuhi sanksi tambahan dengan mempertimbangkan dampak dari kejahatan yang dilakukannya.

Di samping itu Islam tidak membenarkan adanya intervensi terhadap harga.

Rasul bersabda: ”Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah SWT untuk mendudukkan nya dengan tempat duduk dari api pada hari kiamat kelak" (HR.Ahmad ,al-Hakim, al-Baihaqi).

Adanya asosiasi importir, pedagang dsb, jika itu menghasilkan kesepakatan harga, maka itu termasuk intervensi dan dilarang.
Namun jika terjadi ketidakseimbangan supply dan demand (harga naik/turun drastis), negara melalui lembaga pengendali seperti Bulog, segera menyeimbangkan dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain. Ini lah yang dilakukan Khalifah Umar Ibnu al-Khatab ketika di Madinah terjadi musim paceklik.
Apabila pasokan dari daerah lain juga tidak mencukupi maka bisa diselesaikan dengan impor. Impor hukumnya mubah. Ia masuk dalam keumuman kebolehan melakukan aktivitas jual beli.

Allah SWT berfirman :
Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba" (TQS Al-Baqarah 275). Ayat ini umum, menyangkut perdagangan dalam dan luar negeri.

Maka benar jika kepengurusan umat disandarkan pada aturan dari Allah SWT semata, tentu  tidak akan terjadi permasalahan ini. Sudah seharusnya pemimpin kita mencampakkan sistem demokrasi kapitalis dan menggantinya dengan sistem Islam. Karena Islam memiliki aturan yang sangat kompleks dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi, dan akan terlaksana dengan baik jika pemerintah menerapkan/melaksanakan Islam secara Kaffah. Wallahua’lam.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial Masyarakat

Baca Juga