oleh

Kembali Turun ke Jalan, Aktivis JMMP Tuntut Mensos Mundur

RadarKotaNews, Jakarta – Sejumlah massa mengatasnamakan Aktivis Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (12/08/2020) mereka menuntut Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara untuk mundur dari jabatannya.

Menurut koordinator JMMP, Ical bahwa aksi ini merupakan buntut dari keluarnya surat Intruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang dikhawatirkan akan memunculkan konflik kepentingan, mengingat latar belakang Menteri Sosial yang juga selaku politisi dari PDI Perjuangan.

“Investigasi terhadap pelaksanaan program PKH harus segera dilakukan untuk memastikan progam ini berjalan tepat sasaran,” tutur Ical

Selain itu, audit terhadap rekrutmen sumber daya manusia (SDM) program PKH juga harus segera dilakukan guna menghindari terjadinya praktek mal-administrasi, termasuk dalam hal ini memastikan tidak adanya keterlibatan anggota partai dalam SDM-nya.

Sebagimana diketahui bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesia juga telah menyoroti surat yang berkop Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP perihal instruksi untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tingkat kabupaten/kota Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 yang telah beredar luas ke publik dan menimbulkan polemik.

Menurut Ical, surat ini sungguh tidak etis dan membuka peluang adanya kepentingan lain dan rentan untuk disalahgunakan antar institusi baik dari Kementerian Sosial maupun Partai Politik, terlebih surat tersebut bersifat rahasia dan ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Melansir dari media republika (07/08/2020), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah menyampaikan bahwa instruksi tersebut merupakan sebuah upaya untuk melakukan pendidikan dan kaderisasi politik. Melihat pernyataan tersebut, Kalangan Aktivis JMMP menduga bahwa ada kepentingan lain yang bersifat politis untuk meng-intervensi program PKH.

Maka dari itu, tambah Ical, pengawalan program ini akan terus dilakukan oleh aktivis JMMP dengan mengajak masyarakat luas untuk mastikan tidak adanya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme serta politisasi terhadap program bantuan sosial ‘PKH’ yang berada dibawah naungan Kementerian sosial tahun 2020 ini.

“kami akan terus mengawal program PKH ini bersama masyarakat, terlebih tahun ini akan dilaksanakan pilkada serentak sehingga rawan terjadi praktek politisasi terhadap program ini. Apabila Menteri terlibat dan membiarkan praktek KKN dan Politisasi program PKH maka menteri harus mundur dari jabatannya”, tutup Ical.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed