Kebutuhan Pokok Naik, Pajak Naik, Rakyat Menjerit

Oleh: Nurhayati

Rakyat menjerit. Pasalnya tahun 2022 di buka dengan harga kebutuhan pokok yang meroket lagi. Kecilnya kenaikan upah minimum (UM) tak sebanding dengan melambungnya harga kebutuhan barang pokok.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai kebijakan UM yang ditetapkan melalui metode perhitungan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya memiliki rata-rata kenaikan satu persen saja (dpr.go.id, 2/1/2022).

Selain barang pokok, rencana kenaikan juga terjadi pada berbagai kebutuhan energi seperti gas elpiji non-subsidi, tarif dasar listrik, serta penghapusan BBM jenis premium dan pertalite di pasar. Pemerintah juga mewacanakan adanya kenaikan PPN dan PPH di tahun 2022 ini. Untuk PPN, akan mengalami kenaikan sebesar sebelas persen dari yang selama ini ditetapkan sebesar sepuluh persen.

Tahun baru selalu diikuti kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok. Fenomena yang senantiasa berulang bagai kaset rusak. Apalagi kenaikan ini tak sebanding dengan kenaikan UM yang hanya sebesar satu persen, sedangkan PPN juga naik satu persen. Hasilnya rakyat semakin terhimpit masalah ekonomi. Sebab harus menghadapi barang yang serba mahal dengan penghasilan yang tak seberapa.

Ekonomi Kapitalis, Biang Masalah Hidup

Miris Sejak awal, kekeliruan terletak pada pengadopsian sistem negara yang mengakibatkan problem multidimenasi. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19, semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia.

Sejak awal, sistem ekonomi Indonesia di desain untuk kepentingan segolongan, buktinya kebijakan negara tak pernah pro rakyat. Selalu yang menjadi pertimbangan adalah investasi asing. Keuangan negara diatur berdasarkan pajak. Pajak menjadi pemasukan utama kas negara. Padahal negara ini kaya sumber daya alam namun pengelolaannya diserahkan kepada asing, sedangkan yang masuk ke kas negara hanya pajaknya saja.

Mekanisme demikian tentu membuat negara kesulitan dalam mengatur perekonomian. Karena pemasukan terbatas, sedangkan rakyat butuh disejahterakan dengan dana yang tak sedikit. Meski kekayaan alam melimpah, yang sebenarnya sangat mampu menunjang kemajuan ekonomi bangsa, namun tidak dikelola langsung oleh negara. Akhirnya perekonomian negara mudah goyah karena kas negara tak mampu menunjang kebutuhan rakyat. Kondisi ini menjadi peluang asing untuk menjajah Indonesia lewat hutang-hutang luar negeri.

Sehingga adanya Covid-19 menjadikan Indonesia lebih dan lebih terpuruk lagi. Dan wajar ketika pemerintah selalu mencari momen untuk menaikkan pajak rakyat. Karena itulah satu-satunya hal yang menjadi harapan pemerintah dalam menunjang perekonomian nasional.

Menilai dari sudut pandang manusia, tentu saja solusi negara akan semakin menyengsarakan rakyat. Sebab rakyat terus diambil pajaknya, pembayaran pajak bahkan terus bertambah, namun kesejahteraan rakyat tak pernah terjamin. Lapangan pekerjaan pun relatif minim. Semua karena bermuara pada kekeliruan negara dalam mengadopsi sistem demokrasi dengan penerapan ekonomi kapitalisnya.

Indonesia Butuh Perubahan yang Hakiki

Menyaksikan bagaimana negara ini dijalankan berdasarkan sistem demokrasi-kapitalis, nampak yang terjadi adalah kerusakan dan kesengsaraan dimana-mana. Keadilan menjadi sesuatu yang langka bahkan mahal. Penguasa yang mestinya adalah pengayom, pelindung rakyat, justru yang terlibat langsung dalam pemalakan rakyat.

Oleh karena itu, negeri ini butuh perubahan yang bersifat hakiki. Bukan perubahan parsial semisal reformasi apalagi revolusi mental. Karena terbukti perubahan-perubahan yang bersifat parsial tersebut tak membawa Indonesia keluar dari problem yang karut marut. Hingga detik ini, Indonesia masih dirundung problem multi dimensi.

Perubahan itu haruslah perubahan tersistemik, sebab masalah Indonesia juga problem dari sisi sistem. Tak cukup sekedar mengganti orang, namun yang diperlukan adalah mengganti sistem demokrasi-kapitalis yang menjadi biang masalah kesengsaraan rakyat. Dengan demikian, kita pun membutuhkan alternatif sistem lain jika ingin mengganti sistem di negeri ini.

Syariat Islam layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif sistem tersebut. Sebab sistem Islam berasal langsung dari pencipta manusia yang paling tahu kelebihan dan kekurangan manusia. Sistem ini akan mampu meminimalisir kekuasaan yang digerakkan berdasarkan kepentingan, dan akan menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia, bukan sekedar umat muslim semata.

Dalam menyelesaikan problem ekonomi, islam memiliki seperangkat aturan yang disebut sistem ekonomi Islam yang akan mengatur secara terperinci harta negara termasuk pendistribusiannya kepada rakyat. Sistem ekonomi Islam meniscayaan peniadaan pajak, serta memaksimalkan pemasukan negara dari sumber daya alam, pengelolaan dana zakat, hibah, dan lain sebagainya. Pajak hanya akan diambil dari orang-orang mampu, dengan catatan dalam kondisi tertentu.

Berkenaan dengan kebutuhan pokok rakyat, penguasa Islam akan mengupayakan menekan harga agar tidak meroket dalam rangka mempermudah rakyat memenuhi kebutuhan pokoknya. Juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya demi mencetak rakyat yang mandiri dan sejahtera.

Dengan pengaturan yang demikian rinci dan pro terhadap rakyat, sistem Islam sangat layak dipertimbangkan oleh negara untuk diterapkan sebagai sistem pengganti sistem sebelumnya. Penerapan sistem demokrasi-kapitalis nyata menimbulkan kerusakan, selayaknya ia diganti dengan sistem Islam yang jauh lebih baik. Wallahu’alam.

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah Kaltim