Kebocoran Data Pribadi, Islam Jamin Perlindungan Secara Sistematis

Foto: Ummi Atiyah. (Ist)

Oleh : Ummi Atiyah

Berubahnya pola transaksi masyarakat dari yang sifatnya konvensional menjadi digital, nyatanya telah mendisrupsi segala aktivitas masyarakat. Digitalisasi terjadi nyaris di semua sektor. Proses ini pada akhirnya memaksa manusia untuk melakukan berbagai macam hal di dunia digital.

Migrasi aktivitas manusia ke ranah digital telah membuka celah terbukanya bisnis baru, utamanya dilakukan oleh mereka yang tak peduli batasan kepemilikan dan pemanfaatannya, serta halal haram dunia bisnis.

Dilansir dari Kontan.co.id - Sejumlah kasus kebocoran data pribadi di dunia maya. Kasus yang menimpa e-commerce Bukalapak pada 2019 lalu. Dimana 13 juta data pengguna beredar di internet. Kemudian, bocornya data 91 juta Tokopedia pada mei 2020. Di bulan berikutnya juni 2020 sebanyak 230 ribu data pasien Covid-19 juga bocor.

Yang terbaru kasus kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan. Data dari BPJS tersebut di jual di situs surface web Raid Forum. Sebuah situs peretas yang sama dalam kasus kebocoran data pasien Covid-19 tahun 2020 lalu. Situs ini dapat diakses oleh siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia (deepweb). Diketahui ratusan data peserta BPJS itu di jual oleh seorang anggota forum dengan akun "kotz".

Dalam keterangannya, Kotz menuturkan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat dan gaji. Data itu termasuk data penduduk yang sudah meninggal dunia. Unggahan itu juga menyebutkan bahwa data tersebut bersumber dari BPJS Kesehatan. (KOMPAS.com Jum'at, 21/05/2021)

Kebocoran data yang sering berulang ini menggambarkan perlindungan data pribadi begitu lemah. Wakil ketua komisi DPR III Ahmad Sahroni menilai, isu kebocoran data penduduk menunjukkan bahwa Indonesia belum serius dalam melindungi data pribadi warganya.

Rentannya dunia digital Indonesia terhadap peretas tentu mengkhawatirkan. Sebab, kebocoran data berpotensi disalah gunakan untuk tindak kejahatan seperti penipuan, pemalsuan serta kejahatan digital lainnya.

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika kominfo Mariam F. Barata menjelaskan, kebocoran data itu disebabkan oleh serangan siber, human eror (negligent insider), outsouring data ke pihak ketiga, kesenjangan perbuatan orang dalam, kegagalan sistem, rendahnya awarencas, dan tidak peduli dengan kewajiban regulasi.

Insiden ini pun menjadi batu loncatan untuk membahas RUU Perlindungan data pribadi (PDB). Anggota komisi I DPR Sukamta mendesak pemerintah segera menginvestasi kasus dan mengambil langkah mitigasi agar data yang bocor dapat distop dan dimusnahkan.

Memang benar salah satu langkah untuk melindungi data warga adalah dengan penetapan undang-undang. Namun, sebagaimana fenomena saat ini meski aturan telah dibuat namun pelanggaran masih tetap saja terjadi. Hal ini di karenakan ide sekulerisme kapitalisme yang menjadi paradigma kepemimpinan saat ini. Menjadikan manusia punya andil dalam membuat hukum. Mereka memisahkan agama dari kehidupan dan justru menjadikan materi sebagai orientasi hidup.

Adapun yang dapat mendatangkan materi akan diburu sekalipun dengan menghalalkan segala cara. Kasus kebocoran data adalah salah satu dari sekian masalah yang terjadi akibat dari ide sekulerisme kapitalisme dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kepemimpinan yang shahih. Sehingga pemimpin tersebut dapat melindungi warga negaranya dengan cara yang tepat.

kepemimpinan itu hanya akan ditemui dalam sistem Islam. Islam memerintahkan salah satu fungsi negara ialah memberikan kenyamanan, perlindungan dan keamanan bagi setiap warganya. Sebab hal ini merupakan salah satu kebutuhan dasar publik yang wajib di penuhi oleh negara. Maka melindungi data pribadi warganya merupakan bagian dari jaminan dan perlindungan keamanan.

Dengan sifat dunia digital yang seolah tanpa batas, tentu ada rasa was-was pada para penggunanya. Kekhawatiran akan keamanan data pribadi harusnya bisa dipadamkan tidak hanya melalui mekanisme peningkatan perlindungan dan keamanan data siber dengan sejumlah aturan maupun perundang-undangan.

Lebih dari itu, negara harus hadir melakukan edukasi ke tengah-tengah masyarakat terkait batasan kepemilikan dan pemanfaatan data pribadi. Hal ini akan mencegah terjadinya peretasan data dan memanfaatkannya untuk keuntungan bisnis, ataupun kepentingan tertentu.

Sebagai tools yang digunakan untuk menjalankan transaksi ekonomi dan muamalat lainnya, sudah selayaknya dunia digital dibarengi dengan pemahaman bahwa aktivitas di dunia maya kurang lebih sama dengan dunia nyata, sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban.

Edukasi mengenai muamalat yang dibolehkan maupun tidak dapat dimasifkan oleh negara dengan menggunakan platform media. Dalam negara Khilafah, media sendiri memegang peranan penting dalam melakukan edukasi mengenai hukum-hukum syariat di tengah-tengah masyarakat.

Hukum-hukum syariat ini dengan sendirinya akan membentuk pemahaman masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka, termasuk di dunia digital. Ini adalah upaya preventif dalam memberikan keamanan pengguna dunia digital.

Sisi gelap dunia digital seperti peretasan dan jual beli data harus senantiasa diperhatikan, dengan meningkatkan keamanan data yang berpijak pada wajibnya negara melindungi rakyat dan mewujudkan kemaslahatan atas apa pun yang mereka miliki.

Sehingga dalam menjalankan mekanisme perlindungan data, negara benar-benar memaksimalkan penjagaannya sebagaimana negara menjalankan fungsinya sebagai junnah (pelindung) rakyatnya.

Negara juga harus memahami peta perubahan strategi penguasaan satu negara atas negara lain. Jika dulu penjajahan dilakukan dengan mengangkut rempah-rempah, maka saat ini tak sedikit negara yang menambang dan mengangkut data suatu negara untuk berbagai kepentingan.

Dengan memahami hal tersebut, penting bagi satu negara untuk melakukan berbagai inovasi teknologi dalam rangka mencegah kebocoran data untuk kepentingan imperialisme digital. Di sinilah pentingnya menyiapkan dan mengelola SDM, melakukan manajemen teknologi hingga menjadi negara yang mandiri dan terdepan dalam masalah teknologi digital.

Tentu dibutuhkan visi politik negara dalam menjalankan perannya menjawab tantangan teknologi. Jika berkaca pada masa Rasulullah, masa di mana bangsa Romawi menguasai teknologi perang, maka Rasulullah saw. pun mengutus beberapa sahabat untuk mempelajari teknologi perang pada masanya.

Jika digitalisasi menjadi platform yang saat ini menjadi ajang “perang” dan manuver antarnegara, maka negara Khilafah pun akan melakukan itu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal: 60.

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya.”

Jika simbol kekuatan negara mengalami pergeseran ke ranah digital seperti saat ini, maka negara Khilafah pun wajib menunjukkan kapasitasnya sebagai negara pertama yang menguasai teknologi digital yang tentunya ditopang dengan ekonomi dan SDM mumpuni.

Inilah mekanisme yang seharusnya ditempuh untuk mewujudkan keamanan data penduduk di tengah arus digital. Tidak hanya menjamin keamanan secara preventif tapi juga sistemis melalui peraturan dan peningkatan penjagaan data digital melalui penguasaan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan warga negara Khilafah. Wallaahu a’lam bisawwab

*) Penulis adalah Pemerhati Pendidikan

Baca Juga