oleh

Kebijakan Jaga Jarak untuk Mencegah Covid-19 Butuh Penegakan Hukum yang Tegas

RadarKotaNews, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai kebijakan physical distancing atau jaga jarak untuk mencegah virus Corona (Covid-19) membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Pasalnya, Ini penting dilakukan untuk menekan wabah Corona di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kampanye jaga jarak ini harus dipahami masyarakat sebagai langkah pencegahan,” ujar Melki, Kamis (26/3/2020)

Sambung Melki, Penegakan hukum harus dilakukan kepada warga, komunitas, atau pimpinan kelompok tertentu yang tidak jalankan kebijakan ini

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia sangat cepat perkembangannya. Saat ini sudah 700 lebih kasus pasien Corona di Indonesia. Kebijakan pencegahan Covid-19, Oleh karena itu, butuh kepatuhan masyarakat. Seperti kata dia, seruan jaga jarak sejauh ini relatif sudah dipatuhi masyarakat.

Setidaknya, kata Melki, kepatuhan itu
sudah dijalankan oleh dunia pendidikan dan rumah-rumah ibadah. Namun, belum berjalan baik di sektor pekerja swasta.

“Butuh penegakan hukum dan kesadaran semua pihak untuk jalankan ini,” tutupnya.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed