oleh

KAU Akan Melakukan Unjuk Rasa Dan Mogok Produksi Diberbagai Provinsi

Radarkotanews.com – Meski puluhan buruh telah mengalami penangkapan dalam melakukan aksi unjukrasa menolak PP 78/2015 Jum’at lalu (30/10/2015) Komite Aksi Upah (KAU) bersikeras untuk terus melanjutkan aksinya.

Sebagai bentuk tekanan, KAU akan melakukan unjuk rasa dan mogok produksi diberbagai provinsi mulai 2-10 November 2015 seperti di Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Sumsel, Lampung, Serang, Tangerang, Cilegon, Jakarta, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Depok, Semarang, Pekalongan, Solo, Demak, Cilacap, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Makassar, Kaltim, NTB, Menado, Gorontalo, dan lain-lain.

Untuk besok, Selasa 3 November 2015, elemen buruh Serang dan Bogor akan memulai rangkaian aksi daerah, dilanjutkan oleh buruh Medan dan daerah lainnya. KAU juga sedang mengorganisir MOGOK Nasional pada 18-20 November 2015.

“KAU mengajak kepala daerah di provinsi atau kota/kabupaten mengabaikan anjuran PP Pengupahan. GBI mengapresiasi keputusan kepala daerah yang sudah tidak mematuhi PP pengupahan dalam menentukan UMP seperti dalam kasus DKI Jakarta”, ujar Sekjend KSPI M. Rusdi dalam konferensi pers di gedung LBH Jakarta, Senin (02/11/2015).

Beberapa item PP Pengupahan yang ditolak oleh buruh antara lain:
1. Pasal 44 PP Pengupahan yang menyatakan kenaikan upah berdasar formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan amanah uu 13/2003 pasal 88 ayat 4 yang menyatakan “pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan hidup layak (KHL) dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas.
2. Kenaikan upah berbasis formula tetap (inflasi dan pertumbuhan ekonomi) telah menutup ruang peran dan ruang dewan pengupahan (serta peran serikat pekerja), hal tersebut bertentangan dengan pasal 89 ayat 3 yang menyatakan “upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota dan berdasarkan sektor.
Pasal 49 PP Pengupahan juga bertentangan dengan pasal 88 ayat 2 yang mengamanahkan bahwa kebijakan pengupahan harus melindungi buruh, ketika isinya sangat berpihak pada pengusaha”. Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral bila terdapat kesepakatan antara asosiasi sektor usaha dengan serikat pekerja. Karena itulah PP 78/2015 ini dipandang syarat dengan kepentingan pengusaha. (SA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed