Kasus Covid-19 Alami Lonjakan, Benarkan Indonesia tak Siap Menyongsong Endemi?

Ilustrasi Vaksinasi Covid-19

Oleh: Siti Aisyah

Setelah melihat kondisi Covid-19 di Indonesia sudah jauh terkendali bahkan mengalami penurunan, membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 17 Mei 2022 mengizinkan masyarakat melepas masker di ruang terbuka. Meskipun diperbolehkan, masyarakat juga harus mengikuti beberapa ketentuan yang berlaku.

Ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra menyayangkan kebijakan pemerintah yang melonggarkan pembatasan terkait situasi kenaikan kasus Covid-19. Menurut Hermawan, walau niatnya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, tetapi pelonggaran itu membuat masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Yang kita sayangkan pemerintah terlalu excuse secara kebijakan. Sehingga sekarang ini kalau kita lihat mulai dari jalanan, orang berangkat dan pulang dari perkantoran, pemukiman, di tempat-tempat fasilitas pelayanan publik, tempat rekreasi, kuliner, dan lainnya hampir semuanya udah bebas," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/6/2022).

Dilansir dari Detik.com, Indonesia mencatat sebanyak 1.242 kasus baru COVID-19, Rabu (15/6/2022). Total kasus aktif mencapai 6.007 kasus, DKI Jakarta kembali menyumbang kasus terbanyak dengan total 730 kasus. Disusul oleh Jawa Barat dengan total 216 kasus, kemudian Banten dengan total 146 kasus.

Menanggapi hal tersebut, seharusnya pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan termasuk rencana mereka untuk menentukan apakah Indonesia akan memasuki fase endemi. Seperti inilah karakter kepemimpinan dalam sistem yang berorientasi ekonomi yang menjadi dasar kebijakannya, sementara keselamatan dan kesehatan nyawa manusia menjadi kelas nomor dua.

Masyarakat bisa menilai bagaimana penanganan kasus Covid-19 selama ini, dari awal terkesan meremehkan, bahkan saat sudah ada kasus terkonfirmasi pertama, kemudian ketika kasus semakin meningkat dan korban berjatuhan, penguasa justru kalang kabut membuat kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan berbagai problematika bagi masyarakat, baik di sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Kebijakan penguasa kapitalis sejatinya hanya menambah kesengsaraan masyarakat dan membuat pandemi tetap berlarut-larut, sangat berbeda dengan kepemimpinan penguasa dalam sistem Islam yang disebut Khilafah. Sistem kepemimpinan Islam akan menerapkan cara penanganan penyakit sesuai syariat dan prosedur medisnya. Sistem kepemimpinan Islam, akan me-lockdown total area yang terdapat kasus. Sejak awal, kebijakan ini akan membuat daerah lainnya tidak tertular dan bisa melanjutkan kehidupan normal mereka sebagaimana biasanya.

Sebagaimana Rasulullah SAW, pernah bersabda:
Jika kamu mendengar ada wabah penyakit terjadi di suatu Negeri, maka janganlah kamu memasuki Negeri tersebut. Namun, jika wabah penyakit itu terjadi di negeri yang kamu diami, maka janganlah kamu keluar dari negeri tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Penanganan wabah pada masa sistem Islam juga melakukan testing tracing dan treatment kepada penduduk setempat sehingga bisa dipisahkan antara orang sakit dan orang yang sehat. Selanjutnya, kebijakan pada sistem Islam akan mengobati yang sakit hingga sembuh dengan kualitas pengobatan terbaik secara gratis, mewajibkan protokol kesehatan bagi orang yang sehat dan menjamin kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini juga akan menyelamatkan nyawa nakes karena mereka tidak kelelahan bekerja dan terpapar secara berlebihan. Hal ini tentunya tidak akan kita dapatkan pada sistem pemerintahan kapitalisme yang menggunakan sudut pandang untung-rugi, jika tak ada keuntungan di dalamnya, maka akan ditinggalkan. Sangat berbeda dengan sistem Islam yang menjamin dan mengatur kebutuhan masyarakatnya dengan baik, bahkan dalam penanganan wabah sekali pun. Penanganan wabah apabila menggunakan sistem Islam tentunya tidak akan berlarut-larut seperti saat ini dan cepat penanganannya.
Wallahu a’lam Bishawwab

*) Penulis adalah Mahasiswi Universitas Mulawarman

Baca Juga