oleh

KASBI Merasa Di Kriminalisasi Dengan Tidak Di Perbolehkan Aksi Di Depan Istana

RadarKotaNews – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menggelar aksi nasional, Senin (30/10/17), mereka mengusung beberapa tuntutan aktual kaum buruh. Salah satunya menuntut kepada Presiden Jokowi untuk segera mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang sangat merugikan kaum buruh.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan, dianggap oleh KASBI merugikan kaum buruh dan mereka menganggap peraturan tersebut menjadikan buruh tumbal.

Menurut ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, dari terbitnya PP 78/2015 Pengupahan, adalah menghilangkan peran, fungsi dan kewenangan dari Dewan Pengupahan. Padahal Dewan Pengupahan selama ini adalah sebagai sarana Demokratisasi dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan upah, yang berisikan dari unsur buruh, pengusaha dan pemerintah sebagai mediator.

Sambung dia, aksi nasional tadi yang diikuti oleh seluruh anggota Konfederasi KASBI yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk di Jakarta ada 3 Wilayah yang terlibat, Wilayah Banten, Wilayah Jakarta, dan Jawa Barat dengan titik utama di Jakarta. Akan tetapi ketika buruh hendak memasuki Bundaran HI aparat kepolisian menghadangnya, dan massa aksi tidak diperbolehkan memasuki area tersebut.

Kemudian massa di arahkan masuk gang-gang arah tanah abang. Sebelumnya aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di Buderan HI dan akan melakukan long-march ke Istana Negara.

Selain itu, Sekjen KASBI, Unang Sunarno menilai bahwa kebebasan demokrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum menjadi ancaman besar. Termasuk tidak diperbolehkannya massa untuk memasuki area Jalan Medan Merdeka Barat dan Aksi di depan Istana.

Oleh karena itu KASBI menyesalkan sebab ini adalah bentuk kriminalisasi bagi kaum buruh terutama dalam hal menyampaikan pendapat dimuka umum. Selain itu, KASBI juga menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap 48 korban buruh yang bekerja di Pabrik PT.Panca Buana akibat ledakan kebakaran di Kabupaten Tanggerang.

“KASBI menilai pemerintah tidak memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja” Ujar Sunarno.

Dalam menutup aksi KASBI, Sunarno menyampaikan pernyataan tuntutan dan program perjuangan yang diyakini akan memberikan kedaulatan kesejahteraan bagi kaum buruh Indonesia. Diantaranya tertuang dalam Sepuluh Tuntutan Rakyat (SEPULTURA), yang berisi

1.Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsorcing
2. Tolak politik upah murah, perlakukan upah layak nasional
3. Tolak PHK Union Busting dan Kriminalisasi Aktivis Buruh
4.Laksanakan Hak Buruh Perempuan dan Lindungi Buruh Migran.
5.Tangkap, Adili dan penjarakan Pengusaha Nakal
6.Perlakukan Jaminan Sosial, Berikan Asuransi Sosial
7.Turunkan Harga BBM dan Kebutuhan Rakyat
8.Pendidikan dan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat
9.Tolak Privatisasi Bangun Industri Nasional
10.Tanah dan Air Untuk Kesejahteraan Rakyat. (Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed