oleh

KAPAK Tolak Pembentukan Holding BUMN Infrastruktur Terindikasi Adanya Kolusi

RadarKotaNews – Sejumlah aktivis anti korupsi yang menamakan dirinya Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menggelar aksi unjuk rasa di dalam Gedung Kementerian BUMN, Kamis (20/12). Aksi tersebut merupakan aksi yang kesekian kalinya.

Mereka mendesak agar rencana pembentukan holding BUMN Infrastruktur segera dihentikan.

Koordinator aksi, Fad’al Jihad mengatakan, rencana holding BUMN Infrastruktur ini tercium aroma tidak sedap karena adanya dugaan kongkalikong atau upaya bermain mata antara oknum di Kementerian BUMN dan BUMN Karya.

“Nampak pula aroma tidak sedap tentang penentuan komposisi jajaran komisaris dan direksi induk holding BUMN Infrastruktur,” tukasnya

Karna itu, Fad’al jihad mengungkapkan alasan penolakan terhadap rencana pembentukan holding tersebut. Pertama, PT Waskita Karya (Wika) dan PT Adhi Karya (AK) diduga terlibat dalam dugaan korupsi Pembangunan gedung kampus IPDN, di Kabupaten Gowa.

Kedua, Bintang Perbowo semasa menjadi Dirut Wijaya Karya pernah terindikasi kasus korupsi Pembangunan RS lnfeksi Pariwisata Udayana dengan total proyek Rp120 miliar. Diduga, akibat pidana korupsi, negara dirugikan mencapai Rp 3 miliar.

Ketiga, PT Wika sebagai calon anak perusahaan hasil Holding terindikasi korupsi pengerjaan fiktif terhadap 14 proyek infrastruktur, yang merugikan keuangan negara Rp186 miliar. Hal tersebut patut diduga jajaran direksi PT Waskita Karya juga terlibat dalam korupsi 14 proyek fiktif. dan mendesak KPK untuk segera memeriksa jajaran direksi PT Waskita Karya karna berat dugaan jajaran direksi ikut bermain dalam 14 proyek fiktif

Keempat, terjadinya dugaan kongkalikong antara Rini Soemarno dan petinggi Kementerian BUMN yaitu Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal dengan petinggi PT Hutama Karya (Haka) dalam proses pembentukan dan penunjukan jajaran direksi holding BUMN Infrastruktur.

Sebab kata dia, pembahasan mengenai hal ini dilakukan secara tidak transparan, dan terindikasi adanya kolusi atas rencana holding tersebut.(**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed