oleh

Kalau Pemerintah Merespon Permintaan Buruh, Maka MoNas Akan Di Pertimbangkan

Radarkotanews.com – Presiden KSPI/Presidium GBI, Said Iqbal menegaskan KAU-GBI akan melakukan mogok nasional tgl 24-27 November. Kalo pemerintah merespon permintaan buruh ini, maka kita akan mempertimbangkan mogok nasional. Namun jika tidak diperhatikan maka mogok nasional itu tetap akan dilanjutkan, bahkan bisa jadi kita bikin surat izin baru ke Mabespolri.

Hampir 22 provinsi (al: DKI, Jabar, Jateng, Banten, Jatim, Aceh, Sumut, Kepri, Lampung, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Gorontalo, Sulsel, Sulut, Sulbar, Papua) dan 200 kab/kota sudah menyatakan kesiapannya untuk ikut dukung aksi mogok nasional. Selain itu di jakarta KBN, Sunter, Priok dsb; Bogor : Citerup, Cibubur, Cilengsi; Bekasi: Cibitung, Cikarang, Bantar Gebang. Jatim: Rumput, KIR; Medan: kawasan industri Medan; Jateng: Candi.

“Diperkirakan 5 juta buruh akan ikut mogok nasional.”Kata Said Iqbal dalam
konferensi pers Komite Aksi Upah (KAU)
Di Gedung YLBH Jakarta, rabu (18/11/15).

Lanjut said, Dasar hukum yang di pakai oleh buruh untuk mogok nasional adalah: UU No.9/1998.
Di tingkat nasional, KSPI sudah menyerahkan surat pemberitahuan mogok nasional dengan jumlah aggota 1.6 juta orang yang siap demo.
KSPI yang ada di 18 provinsi dengan 100 di tingkat kab/kota sudah lapor ke masing-masing polda/polres. Begitupun di tingkat buruh masing-masing aggota sudah izin ke perusahaan. KSPSI AGN baru besok mengajukan surat pemberitahuan.

“Dalam pengamanan aksi mogok nasional, tentara tidak usah ikut-ikutan, memangnya kita mau kudeta? Apalagi tenda-tenda sudah dipasang. Kita cuma mau turun ke jalan dan mogok nasional. Kita sudah terancam termiskinkan dengan PP itu.”kesal Said.

Dirinya berharap masyarakat umum mengerti dengn aksi yang di lakukan. “Tuntutan kami adalah : cabut pp no 78/2015 tentang upah, tolak formula kenaikan upah min=Inflasi+PDB, dan naikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan dan berlakukan upah minimum sektoral.”Jelasnya.

Sementara di tempat yang sama Maruli Advokat LBH Jakarta/pendamping KAU menegaskan, berdasarkan UU No. 9/1998 siapapun yang melarang aksi maka dinyatakan telah lakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 4 tahun atau 5 tahun dalam KUHAP UU pidana.‬

‪Dirinya berharap kepada pihak kepolisian, karena advokat diatur dalam undang-undang maka polisi tidak boleh menangkap advokat saat mendampingi buruh berdemo.‬ tutup Maruli. (Id)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed