oleh

Kalau FPI Jadi Parpol ,Habib Riziq punya kans Besar Nyapres

RadarKotaNews, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam ( FPI).

Karena menurut Mahfud penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.
“Sudah diumumkan kan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian).

Waketum Partai Gerindra Arief Poyouno, menyarankan agar organisasi Front Pembela Islam (FPI) menjadi Partai Politik (Parpol) saja. Sehingga peluang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk nyalon presiden pada pemilu 2024 terbuka.

“Supaya FPI enggak selalu dipersoalkan kalau buat acara, dan terjadi pro kontra di masyarakat usul saya FPI dari ormas jadi parpol aja, jadi jelas ideologinya pasti Pancasila”

Karena langkah tersebut sangat penting bagi FPI untuk mengukur apakah ormas tersebut nanti bisa memiliki perwakilan di 75 persen Kabupaten dan 33 provinsi di Indonesia saat dibentuk sebagai parpol.

Terkait ide NKRI Bersyariah yang diperjuangkan FPI selama ini jadi nanti bisa terealisasi jika FPI jadi parpol dan jadi pemenang mayoritas” ujarnya.

Selain itu juga lanjut Arief, bagi FPI sendiri jika jadi parpol akan terukur ada berapa persen simpatisan ormas itu dari total pemilih tetap di pemilu 2024.

“Dan Habib Rizieq itu punya potensi loh untuk jadi Presiden Indonesia jika FPI jadi parpol”

Karena menurutnya, FPI sudah punya modal sosial dengan gerakan 212. “Pasti FPI kalau jadi parpol akan bisa jadi parpol besar yang mewakili umat Islam nantinya”

Untuk itu, agar tidak terus berpolemik, FPI sebaiknya jadi Parpol saja sehingga menurutnya tak ada lagi pihak yang mempersoalkan HRS.

Dengan FPI jadi parpol jadi tidak ada yang bisa mempermasalahkan setiap aktivitas FPI dan Habib Riziek pasti akan mudah untuk balik ke Indonesia” nantinya

Terkait soal FPI yang masih berpolemik lantaran AD ART nya tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasinya, jika menjadi parpol maka organisasi besutan HRS itu wajib mengikuti aturan. “Ya kalau parpol ya harus mencantum Pancasila dong”.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed