oleh

Kado Jokowi Untuk Amerika

Radarkotanews.com – Kabar dipersingkatnya kunjungan Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat memantik beragam pendapat. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai bentuk kegagalan diplomasi internasional Presiden Joko Widodo, dimana Joko Widodo kurang mendapatkan sambutan yang layak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebuah negara besar dunia sehingga memilih segera kembali ke Indonesia, sementara para pendukung membelanya sebagai cermin kepekaan dan kepedulian Jokowi atas persoalan kabut asap di Indonesia yang belum juga bisa diatasi.

Saya sendiri memiliki pandangan berbeda. Setelah membaca berita pertemuan Jokowi dan Obama pagi ini, saya sangat kaget dan tiba pada kesimpulan di luar pandangan umum yang saya sebutkan sebelumnya. Menurut saya, Presiden Joko Widodo sengaja mempersingkat kunjungan karena memang misi utamanya telah sukses ditunaikan. Setelah 1 tahun berkuasa dan baru saja bisa diterima berkunjung Oktober ini, Presiden Joko Widodo datang ke Amerika Serikat hanya untuk mengantarkan kado istimewa yaitu keinginan Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Soal rencana bergabung tersebut, beberapa media besar luar negeri seperti The Guardian dan New York Times mempublikasikan terlebih dahulu dibandingkan awak media Indonesia yang menyertai rombongan Presiden Jokowi. The Guardian malah menambahkan komentar bahwa rencana tersebut berpotensi memancing kemarahan pihak yang pro proteksi di dalam negeri Indonesia.

Perlu diketahui, tawaran agar Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) sudah pernah disampaikan Presiden Obama pada tahun 2010 lalu namun mendapat penolakan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai presiden baru Joko Widodo yang dikenal kerakyatan sepertinya memiliki kesimpulan lain. Mengutip sebuah media online pagi ini, Selasa (27/10/2015), Presiden Jokowi memberi pembenaran dengan pernyataan: “…..”Sudah waktunya untuk membebaskan sektor privat kita, baik domestik maupun asing, dari kebijakan-kebijakan yang kurang dipahami dengan baik, perizinan dan pemberian lisensi yang berlebihan, dan proteksionisme yang salah sasaran yang telah merugikan perusahaan-perusahaan dan industri kita begitu lama”.

Untuk menujukkan pengertian dan keberpihakannya yang mendalam atas kepentingan dunia usaha, selanjutnya Presiden Joko Widodo menambahkan: “Saya sudah menjadi pengusaha selama 22 tahun. Saya tidak suka mengisi formulir. Saya tidak suka hal-hal rumit. Saya suka hal-hal yang simpel dan efisien.” tegas Jokowi.

Sungguh luar biasa!

Apapun pembenarannya, keinginan Presiden Joko Widodo bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) patut dikritisi, dihadang dan dihentikan. Jika ditelisik, sedari awal pembentukannya, Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah persekutuan ekonomi internasional yang menimbulkan kontroversi, baik dari segi teknis negosiasi yang cenderung dilakukan secara rahasia, ruang lingkup perjanjian maupun klausul-klausulnya. Poin-poin perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) diketahui memberi loncatan besar hingga melampau kualitas liberalisasi dari perjanjian perdagangan bebas yang dirancang melalui World Trade Organization (WTO) maupun North American Free Trade Agreement (NAFTA) dalam berbagai sektor.

Julian Assange, yang membocorkan sebagian draf rahasia perjanjian ini di Wikileaks pada 13 November 2013 menyimpulkan bahwa Trans-Pacific Partnership (TPP) bukan sekedar soal perdagangan melainkan kontrol korporasi atas berbagai sektor kehidupan manusia. Pemenang Nobel dalam bidang ekonomi Joseph Stiglitz pada tahun 2013 juga memperingatkan bahwa Trans-Pacific Partnership (TPP) memberi “resiko besar” dan hanya “melayani kepentingan orang-orang kaya”. Selanjutnya Noam Chomsky, aktivis dan akademisi progresif terkemuka di Amerika Serikat tahun 2014 menyatakan bahwa Trans-Pacific Partnership (TPP) “dirancang untuk meneruskan proyek neoliberal untuk memaksimalkan keuntungan dan dominasi, dan untuk mengatur orang yang bekerja di dunia dalam kompetisi dengan satu sama lain sehingga dapat menurunkan upah dan meningkatkan rasa tidak aman.”

Namun pendapat kritis tidak menggoyahkan langkah pemerintah Amerika Serikat dan 11 negara lainnya (Australia, Kanada, Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, Singapura, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru dan Vietnam). Bagi pemerintah Amerika Serikat, berbagai klausul Trans-Pacific Partnership (TPP) sangat menguntungkan Amerika. Trans-Pacific Partnership (TPP) memudahkan pengusaha dan petani Amerika memasarkan produk Made in America dengan menghilangkan lebih dari 18.000 pajak & hambatan perdagangan di 11 negara lainnya. Sesuai kesepakatan, 98% tarif akan dihapus untuk beragam produk termasuk susu, daging, gula, beras, produk hortikultura, makanan laut, produk pabrikan, sumber daya alam serta energi.

Selain itu, Trans-Pacific Partnership (TPP) juga mempreteli hak istimewa BUMN di setiap negara anggota dan menyetarakannya dengan perusahaan swasta biasa. Artinya, dalam konteks Indonesia, BUMN bukan lagi sebagai kepanjangan tangan negara untuk mengelola sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, tetapi diperlakukan sebagai badan usaha murni sebagaimana perusahaan swasta.

Pada laman resmi United States Trades Representive (ustr.gov), Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara terbuka mengklaim bahwa dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) hubungan antara Amerika Serikat dan sekutunya di Asia-Pasifik akan lebih erat sekaligus mengukuhkan kepemimpinan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Dengan bergabungnya Indonesia tentu pernyataan tersebut semakin menemukan kebenarannya. Dengan 12 negara anggota saja, Trans-Pacific Partnership (TPP) sudah menguasai 40 % dari total PDB dunia. Ditambah Indonesia maka angka tersebut bisa meloncat ke 42-45% dari total PDB dunia. Jadi tidak salah, kunjungan singkat Presiden Joko Widodo benar-benar kado istimewa untuk Obama dan Amerika Serikat, jauh melampaui rencana perpanjangan kontrak karya Freeport di bumi Papua.

Maka patut dicatat beberapa poin penting dari kunjungan singkat Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat. Pertama, yaitu adanya keberanian yang luar biasa (jika tidak bisa dikatakan gegabah) dari Presiden Joko Widodo menjanjikan masuknya Indonesia sebagai anggota Trans-Pacific Partnership (TPP). Langkah tersebut bersifat sangat strategis dan dilakukan tanpa konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini melecehkan DPR sebagai wakil rakyat (tentu jika DPR masih punya martabat).

Kedua, alih-alih menunjukkan revolusi mental, Presiden Joko Widodo malah mempertontonkan diri sebagai pemimpin bertipe inlander dimana Presiden Joko Widodo senang melayani pemerintah dan korporasi asing. Setelah cukup menyenangkan China RRT dengan berbagai proyek infrastruktur dan tumpukan utang luar negeri baru, kunjungan ke Amerika Serikat selanjutnya dimanfaatkan untuk menyenangkan Pemerintah dan korporasi Amerika Serikat dengan rencana masuk dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).

Dalam pandangan saya, bahkan sekalipun hal tersebut dilakukan sebagai manuver politik untuk menjaga keseimbangan dalam menjalin hubungan dengan 2 raksasa ekonomi yang sedang bertarung –yaitu Amerika vs China, langkah itu sudah kebablasan dan tidak memiliki dasar national interest yang kuat. Menempatkan kepentingan pemerintah dan korporasi asing di atas kepentingan nasional, termasuk BUMNnya adalah tindakan yang sulit diterima sebagai kebijakan yang menguntungkan Indonesia di masa kini dan masa depan.

Pun, berbagai perjanjian perdagangan bebas telah mengikat leher kita melalui World Trade Organization (WTO), Asean-Cina Free Trade Agreement (ACFTA), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan banyak lagi perjanjian dagang lainnya. Rasa-rasanya jika kita ingin menjadi bangsa yang bermartabat dan ber-Trisaki, kita tidak perlu menyerahkan kepala kita kepada pemerintah dan korporasi asing dengan bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).

Karena itu, di tengah rencana pembentukan Pansus Asap ada baiknya DPR juga menggunakan hak bertanya kepada Presiden Jokowi sebab rencana bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan merugikan kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang Indonesia.(Id)

Oleh :
Harris Sitorus
Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed