Kado Akhir Tahun dari Pemerintah Membuat Rakyat Semaki Resah

Pemerhati sosial, Nor Hamidah

Oleh: Nor Hamidah

Kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terjadi jelang Natal dan Tahun baru (Nataru) 2022. Hal ini terpantau disalah satu pasar tradisional, yang menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan lantaran kurangnya pemasokan barang dari petani.

Sedangkan menurut Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah memberikan kado akhir tahun berupa kecilnya kenaikan Upah Minimum (UM) yang tak sebanding dengan melambungnya harga kebutuhan barang pokok.

Menurutnya, kebijakan UM yang ditetapkan melalui metode perhitungan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut hanya memiliki rata-rata kenaikan satu persen saja.

Kenaikan UM yang hanya puluhan ribu itu kemudian dibenturkan dengan kenaikan berbagai bahan pokok dan kebutuhan energi rumah tangga, bisa jadi defisit dan kurang. Akhirnya masyarakat lagi yang dikorbankan ; urai Mufida, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima parlementaria, minggu (2/1/2021).

Kenaikan harga barang seperti minyak, telur, dan cabai membuat masyarakat semakin terhimpit, apalagi sebelumnya pemerintah juga menaikkan harga gas LPG nonsubsidi dan rencana penghapusan premium dan pertalite adalah kabar buruk bagi masyarakat yang terhimpit ekonomi akibat pandemi.

Padahal apabila kenaikan harga barang tidak diikuti oleh kenaikan penghasilan, maka akan berakibat penurunan daya beli masyarakat. Dan ini betul-betul hadiah pahit tahun baru bagi ibu rumah tangga di seluruh Indonesia. Bagaimana tidak, karena ibu rumah tangga adalah pihak yang langsung terdampak dari meroketnya harga-harga ini.

Selama sistem yang kita pakai sistem kapitalisme,hampir setiap tahun kita disibukkan dengan kebijakan pemerintah yang selalu ingin mengimpor bahan pangan atau bahan pokok, yang sangat merugikan para petani, perdagangan yang amburadul terbukti telah membuat Indonesia yang notabene sebagai negara agraris terus menerus dihantui lonjakan harga kebutuhan pangan.

Salah urus pemerintah dalam sektor pangan tampak pada rendahnya pasokan dalam negeri serta ketidak mampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga, dan juga pemerintah mengambil sikap instan mengatasi kelangkaan bahan pokok atau pangan melalui kebijakan impor.

Sejatinya kebijakan impor itu hanya menguntungkan segelintir pihak mafia yang bermain disektor ini dan tidak pernah berpihak pada rakyat, bahkan berdampak pada semakin terpuruknya kesejahteraan rakyat terutama petani. Begitulah kerusakan sistem ini akan sangat nyata kita rasakan, masyarakat semakin terpuruk, ekonomi semakin sulit.

Berbeda dengan sistem Islam yang sangat memperhatikan rakyatnya, sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki konsep dalam mewujudkan ketahanan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan bahan pokok manusia yang wajib dipenuhi per individu. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah kelak bila ada satu saja dari rakyatnya yang kesulitan pangan hingga kelaparan.

Agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat maka Islam menjamin distribusi pangan yang baik disemua wilayah dengan tingkat harga yang wajar. Adapun pematokan harga menjadi hal yang tidak diperbolehkan, kebijakan yang dilakukan oleh Islam menekankan pada distribusi yang baik dan keseimbangan supply dan demand.

Adapun kebijakan pengendalian supply dan demand dilakukan untuk mengendalikan harga, hal ini dibantu dengan mengupayakan ketersediaan stok cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan sedini mungkin baik akibat pengaruh cuaca maupun permainan curang para spekulan.

Islam juga telah mengharamkan semua pihak baik itu asosiasi pengusaha, importir, produsen atau pedagang untuk melakukan kesepakatan, kolusi atau persekongkolan yang bertujuan mengatur dan mengendalikan harga suatu produk, misalnya dengan menahan stok maupun membuat kesepakatan harga jual.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :
siapa saja yang turut campur (melakukan intervensi) dari harga-harga kaum Muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada hari Kiamat kelak” (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, ath Thabarani ).

Syariah Islam juga menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang baik. Negara wajib menghilangkan dan memberantas berbagai distori pasar seperti penimbunan, kanzul mal, Riba, Monopoli, dan penipuan.

Seperti firman Allah SWT:
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkanya dijalan Allah, maka berilah kabar mereka, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih (Surah At-Taubah:34).

Dari aspek manajemen rantai pasok pangan kita dapat belajar dari Rasulullah SAW yang pada saat itu sangat konsen pada persoalan akurasi data produksi.

Beliau mengangkat Hudzaifah ibn al-yaman sebagai pencatat hasil produksi pertanian.

Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka melayani urusan umat (termasuk persoalan pangan) dan menerapkan syariah yang bersumber dari Allah SWT pencipta manusia dan seluruh alam semesta.
Wallahu’alam bis showwab

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial

Baca Juga