oleh

KADIN Berharap di UU Omnibus CK Mampu Menggerakkan Ekonomi

RadarKotaNews, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan P. Roeslani meyakini dalam 6-12 bulan rupiah akan menguat sampai angka Rp. 12.000 karena salah satu penyebab utama adalah US mencetak uangnya 2,5 T pasti mereka akan membutuhkan rembesan, hal ini pernah terjadi pada tahun 2008-2009 dan terjadi penguatan hampir di seluruh mata uang

“Saya ingat rupiah sampai di angka Rp. 9.000/US Dolar,” Rosan dalam RDPU Baleg DPR RI membahas RUU tentang Cipta Kerja khususnya yang terkait dengan kemudahan dan Persyaratan Investasi di Gedung Parlemen Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selasa (9/6/2020)

Mengenai kemudahan, lanjut Rosan, usaha apalagi melihat dari situasi saat ini. jika kita lihat kemudahan usaha keberadaannya pada saat ini setelah Pandemi berakhir. Jika APBN menyatakan kondisinya pada saat ini apakah berat atau tidak? Jika kami menyatakan kondisinya adalah berat, karena kita melihat dari jumlah yang dirumahkan dan PHK. karena sudah mencapai 4 juta orang, dan angka ini kita dapat dari asosiasi dari jangka berskala.

Untuk hotel, kata Rosan, sudah 2.000 lebih tutup yang sudah melapor dan kebanyakan di daerah Jabar sehingga kita harus menciptakan kebijakan yang cepat dan tepat.

Apalagi kata dia, dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional sangat berimbas besar bagi ekonomi nasional oleh karena itu kita harus merespon dengan kebijakan extraordinary untuk melindungi masyarakat, dunia usaha dan stabilitas sektor keuangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebelum Covid-19 5,3% sesuai APBN 2020 dan sesudah Covid-19 yaitu 0,4% s.d 2,3 %, semua ini berpotensi pada dampak sosial penurunan pertumbuhan dan akan terjadinya kemiskinan dan pengangguran.

“Pentingnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas untuk 46.32 juta + 6.4 juta orang,” ujarnya.

Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia sangat membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dengan jumlah penduduk yang bekerja pada bidang informal sebanyak 70,49 juta orang atau 55.72% dari total penduduk yang bekerja dan dibutuhkan kenaikan upah kerja yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerjaan.

Oleh karena itu, diperlukan investasi yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja, pada tahun 2016, Rp. 1 Triliun investasi yang tercatat di BKPM mampu menghasilkan tenaga kerja 2,271 orang namun pada tahun 2019 Rp. 1 triliyun investasi yang tercatat di BKPM hanya mampu menghasilkan tenaga kerja 1.276 orang, padahal nilai investasi semakin meningkat jadi diperlukan investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja tetapi investasi di Indonesia tidak hanya rendah dalam hal kualitas tetapi juga kuantitas.

“Saya mau menggaris bawahi bahwa mulainya bisnis dari sisi perizinan, kontruksi, dan properti ini merupakan menjadi hal yang tinggi, pada saat ini sumber data dari BKPM bahwa data yang ada dikita yaitu daftar investasi menjadi salah satu yang paling tinggi se-ASEAN pada saat ini, kalau kita lihat perizinan kita sangat banyak dan memang semuanya memerlukan izin,”
ungkap Rosan.

Jadi menurut Rosan, dalam RUU Ciptaker dibedakan perizinan ini dilihat dari tingkat resiko mengenai pengaturan kewenangan perizinan, ini menjadi hal yang sangat penting karena kalau berinvestasi tidak ingin adanya hal yang mengagetkan jadi standarisasi itu adalah hal yang sangat penting dengan penyeragaman konsep berusaha.

Sementara, hal yang ada di dalam DNI yang jumlahnya 20 direncanakan menjadi 6 memang mungkin kita harus melihat bidang usaha yang perlu dibuka karena menyediakan bahan baku buat kita seperti farmasi itu 90% kita masih impor, memang perbaikan harus diiringi dengan perbaikan yang lain.

Namun, mengenai kepastian hukum, biaya logistik dan kebijakan pengupahan juga harus diperbaiki dan disempurnakan. Tugas kita banyak tapi kalau kita terus melangkah untuk memperbaiki ini. Iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat kita terus lakukan berdasarkan data BPS 2019 kontribusi nasional kita terhadap PDB baru 2,27% dibanding negara ASEAN yang mencapai 8%.

“Industri properti ada 174 industri hutan di belakangnya dan ini berdasarkan riset REI dan Universitas Indonesia kami berpikir kami ingin di UU Omnibus Ciptaker nanti mampu menggerakkan ekonomi dan meningkatkan PDB Indonesia. Dengan itu ada dasar pemikiran dan pemikiran itu salah satunya keberlangsungan usaha properti,” jelasnya

Rosan juga menilai, komposisi rumah di Indonesia sekarang. Pemerintah hanya berkontribusi 20%, 30% pengembang dengan subsidi pemerintah kemudian 50% pengembang dan swadaya masyarakat yang ikut membangun rumah sendiri yang tidak difasilitasi subsidi pemerintah. Karena itu, pada saat ini kita harus membuka lapangan usaha baru, seperti dibidang farmasi yang dimana bidang ini sangat baik, tetapi untuk bahan bakunya kita harus impor dari luar.

“Laporan dari asosiasi harga bahan baku mengalami kenaikan mencapai 300-400% yang dana sebelumnya dolar mengalami kelonjakan. Pada tahun 2000 menjadi tahun bangkit kita untuk pertama kalinya, sehingga sektor industri kita menjadi ikut bangkit juga,” tukasnya

Pasalnya, simplikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan sebagai ruh dari RUU Cipta Kerja dengan Obesitas regulasi saat ini 8.848 peraturan pusat, 14.815 peraturan menteri, 4.337 peraturan LPNK dan 15.966 Perda semua dipangkas, disederhanakan dan diselaraskan, manfaat utama RUU Cipta Kerja yaitu menghilangkan tumpang tindih antar PUU, Efisiensi proses perubahan pencabutan PUU dengan menghilangkan ego sektoral.

“Kendala utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah Regulasi yang terlalu banyak, tumpang tindih dan sebagian bertentangan,” terang Rosan.

Oleh karenanya, terobosan Omnibus Law diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Sesuai sumber dari Bank Dunia yaitu peringkat kemudahan Indonesia masih dibawah Malaysia, Thailand dan Vietnam, Indonesia memerlukan perbaikan radikal dalam indikator, Starting business, dealing with construction permits, registering property, paying taxes, trading across dan resolving insolvency.

“Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan adalah terobosan mengatasi ketertinggalan dari negara tentangga,” tutup Rosan. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed