Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Bagaimana Sebenarnya Data Impor Indonesia?

Oleh : Nur Rahmawati

“Produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia,” Ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemeneg secara virtual, Kamis (4/3). (Kumparan.com, 6/03/2021)

Statement Presiden Jokowi menyoal benci produk asing menuai kontroversi. Mereka menilai pernyataan presiden terlalu berlebihan dengan kebijakan yang ada. Ajakan benci produk luar negeri seakan retorika belaka. Buktinya impor barang luar negeri masih berjalan saja. Terbaru, usai kampanye “benci produk asing” pemerintah kembali membuka impor beras sebanyak 1 juta-1,5 juta ton di tengah perkiraan lonjakan produksi padi petani.

Wacana impor beras jelang masa panen raya ini menjadi pukulan tersendiri bagi petani di tengah harga gabah kering yang terus turun sejak 2021. Apalagi diprediksikan produksi beras tahun ini akan bagus. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Tekhnologi Tani Indonesia (AB2T) Dwi Andreas Santoso, “kalau memang kurang silakan impor, kalau tidak kurang tidak perlu impor karena produksi tahun ini diperkirakan memang bagus,” pungkasnya. (bisnis.com, 7/3/2021)

Ia pun melanjutkan, jika ingin mengimpor sebaiknya tunggu Juli atau Agustus ketika sudah ada kepastian berapa potensi produksi 2021. Alasan yang dikemukakan pemerintah, yakni untuk menjaga stok cadangan pun sebenarnya tidak bisa diterima. Karena Perum Bulok sebagai pengembang tugas seharusnya menyerap beras petani lebih banyak tahun ini.

Seruan ajakan benci produk luar negeri  dan cinta produk dalam negeri hanya gimmick semata yang menampakkan paradok sialnya kebijakan di negeri ini. Faktanya, nilai impor produk luar negeri di Indonesia masih tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impornya per Januari- Desembar 2020 masih di kisaran USD 141.568.8 juta. Walaupun nilai ini cukup rendah dari tahun sebelumnya, ketergantungan terhadap penggunaan produk luar masih cukup tinggi. Apalagi saat ini ada rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Fakta ini juga menimbulkan berbagai persepektif di kalangan masyarakat. Publik meragukan seruan cinta produk dalam negeri karena fakta dilapangan justru menunjukkan upaya sebaliknya.

Seruan pemerintah benci produk luar negeri adalah blunder. Jika pemerintah benar-benar ingin mencanangkan cinta produk luar negeri, seharusnya menutup keran impor di berbagai sektor. Dan lebih memperhatikan pengusaha atau petani dalam negeri. Namun hal ini sulit dilaksanakan, pasalnya negeri ini masih setia berada dibawah ketiak Asing yang menguasai pasar dalam negeri.

Miris sekali jika negeri ini tidak bisa ambil langkah tegas untuk benar-benar mencintai produk dalam. Ekonomi kapitalis menjadikan Indonesia dikuasi Asing. Hal ini berbeda dengan sistem negara Islam yang hanya bisa diterapkan dalam Daulah Khilafah. Negara akan menjamin usaha yang sehat. Tidak ada praktik saling menikung sesama pengusaha.

Masalah produksi dalam negeri pun akan di kontrol sepenuhnya oleh negara serta regulasi pun diatur sehingga barang yang beredar di masyarakat terdistribusi dengan tepat. Ekspor-impor pun diatur secara ketat oleh Khalifah karena bagaimana pun ekspor impor akan berimbas terhadap kedaulatan negeri. Di daerah perbatasan-perbatasan wilayah yang berbatasan dengan negara-negara kafir harus ada pengawasan yang bertugas memantau lalu lintas keluar masuknya orang dari dalam Daulah. []
Wallahu a’lam bi ash-shawab

*) Penulis adalah pemerhati politik dan Pendidik

Baca Juga