oleh

Jokowi di minta Copot DS terkait Pemborosan APBN, Biaya Sewa Kantor SKK Migas Ratusan Miliar

RadarKotaNews, Jakarta – Duit biaya sewa kantor, sewa kendaraan dinas, sampai biaya kebutuhan pimpinan SKK Migas bisa bikin kita kelenger.

Demikian disampaikan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman, Sabtu (11/1/2020).

Soal biaya sewa kantor, disampaikan Jajang, SKK Migas di tahun ini sudah menyiapkan Rp 107,76 miliar.

“Duit ratusan miliar yang diambil dari APBN ini akan digunakan untuk menyewa salah satu lantai gedung Wisma Mulia tepatnya lantai 35,” kata Jajang.

Dirinya menilai duit ratusan miliar jika hanya untuk kebutuhan sewa kantor kelewat gila, dan pemborosan anggaran. Terlebih, sewa kantor ratusan miliar ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung. “Ini jelas sangat mencurigakan,” kata Jajang.

Idealnya, mengingat biaya yang disiapkan senilai Rp 107,6 miliar, SKK Migas bisa memakai metode pengadaan lelang umum, guna mendapatkan nilai yang lebih rasional dan efisien.

Selain biaya sewa kantor di lantai 35 gedung Wisma Mulia yang fantastis mahal, pada tahun 2020 SKK Migas masih melalui Satker Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi akan memiliki belanja boros dan tidak masuk akal lainnya.

Misalnya biaya untuk kebutuhan jajaran pimpinan SKK Migas di tahun 2020 disiapkan sebesar Rp 41,8 miliar. Ditambah anggaran kendaraan dinas dan operasional sebesar Rp 20,7 miliar.

“Semua uang ini akan digunakan di tahun 2020.”

Untuk itu, CBA meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran di SKK Migas, dan mencopot Kepala SKK Migas Dwie Soetjipto karena penggunaan anggaran di bawah kepemimpinannya tidak masuk akal.

“Sangat tidak pantas disaat negara ini lagi tertimpa bencana dan masyarakat menderita tapi pejabat di SKK Migas malah buang-buang APBN,” kata Jajang. (war)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed