oleh

Jika Perpres KPK Dibawah Presiden Maka itu Upaya untuk Mendikte KPK

RadarKotaNews, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai Draf Peraturan Presiden (Perpres) yang menempatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah Presiden. Menurutnya, jika draf itu benar adanya, maka hal itu dinilai merupakan upaya untuk mendikte lembaga anti rasuah tersebut.

“Sebab, hakikat dari pemberantasan korupsi adalah mencegah dan mengembalikan keuangan negara dari perilaku korup. Untuk itu sebagai pengelola negara, sudah semestinya pemerintah diawasi KPK,” ujarnya

Adapun Pasal 1 ayat (1) dalam draf Pepres tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK yang beredar menyebutkan: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara.

Pasalnya, KPK dengan kewenangan yang sangat besar perlu diawasi agar tidak abuse of power. Namun pengawasnya juga harus independen dan bebas dari kepentingan kekuasaan.

“Konstruksi Dewan Pengawas (Dewas) yang diangkat oleh Presiden, telah menciderai hakekat pengawasan dalam konteks korupsi yang dilakukan KPK terhadap penggunaan keuangan negara. Sehingga, bagaimana mungkin KPK bisa efektif mengawasi penggunaan keuangan  negara yang dikelola pemerintah,” ujarnya.

Hal itu karena di sisi lain, KPK ‘diawasi’ oleh Presiden’ melalui Dewas yang dipilihnya. “Apakah sekarang memang zamannya menggunakan logika terbalik,” tandasnya.(war)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed