Jika Kemenaker Tetap Memaksakan PP 36 untuk Pengupahan, Buruh Akan Lakukan Perlawanan

RadarKotaNews, Jakarta - Sejumlah massa mengatasnamakan diri dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 (SBSI 92), Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) berunjuk rasa di depan kantor Kemenaker RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (17/11)

Mereka menolak UU No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja Junto PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dalam penetapan Pengupahan 2023.

Koordinator aksi Wahidin mengatakan bahwa Pemerintah dan menteri-menteri hanya melakukan pencitraan, sebab kebijakan-kebijakannya menjauhkan rakyat dari kesejahteraan salah satunya Kemenaker RI.

"PP 36 yang diterapkan oleh pemerintah, hanya berpihak kepada pengusaha," ujar Wahidin

Menurutnya, G20 tidak ada dampaknya bagi kita kaum buruh, dana setengah triliun seharusnya dialokasikan untuk membuat pabrik dan membuka lapangan kerja bukan dihamburkan.

"Jokowi harus mundur, sebab gagal mensejahterakan rakyat indonesia, keberhasilan Jokowi hanya menyengsarakan rakyat indonesia dengan menaikan harga bbm," tegasnya

Wahidin mengungkapkan bahwa setiap kami (buruh) aksi selalu dibenturkan dengan buruh pemerintah (polisi). Oleh karena itu, kami aksi menolak kezaliman pemerintah karena PP 36 tahun 2021 terkait pengupahan akan dijadikan regulasi untuk Pengupahan thn 2023.

Ia mencontohkan UMK Kab. Majalengka hanya 2.027.00 jauh dari kata sejahtera ditambah kenaikan BBM, semakin menyengsarakan rakyat kaum buruh. PP 36 sangat menyengsarakan buruh, maka kami yang tergabung Aliansi Sejuta Buruh menolak keras dengan aksi turun ke jalan agar pemerintah membuka hati dan pikiran sekaligus biar masyarakat mengetahui kezaliman pemerintah kepada kita kaum buruh.

"Kita akan melakukan perlawanan hukum, bila Kemenaker tetap memaksakan PP 36 untuk pengupahan thn 2023," pungkasnya. (adrian)

Penulis:

Baca Juga