Janggal Tes Kebangsaan KPK: Jegal Pegawai Radikal

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd

75 orang dinyatakan tidak lulus memenuhi syarat proses alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN) setelah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Alih status ini konsekuensi dari Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbaru.

Sejumlah pegawai KPK mengungkapkan keanehan dalam TWK. Di antaranya ditanya bersedia nggak lepas jilbab, shalat subuh pakai qunut, kalau nikah beda agama dan termasuk aliran apa.

Menanggapi hal itu, akademisi hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril tidak melihat adanya relevansi antara soal TWK dengan kompetensi jabatan yang diemban oleh staf KPK. Karenanya, ia meminta agar pimpinan KPK mengklarifikasi soal-soal itu. (Kompas.com, 7/5/2021).

Sama hal tanggapan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Dia merasa ada skenario untuk menyingkirkan 75 pegawai senior KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sebab, tersebar isu 75 pegawai itu terancam pemecatan padahal memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.

Disebut Abraham, mereka adalah orang-orang yang tegak lurus, dan tetap menjaga marwah KPK. Abraham menduga ada skenario untuk menyingkirkan mereka. Dia pun sangsi akan ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekelas menteri di KPK. (Tribunnews.co, 8/5/2021)

Demikian beberapa tanggapan kejanggalan tes wawasan kebangsaan yang akhirnya menjegal 75 pegawai KPK. Petugas KPK seakan tersandera isu radikalisme yang disinyalir dari tes wawasan kebangsaan. Bagaimana tidak di antara pertanyaan yang diajukan dalam tes kebangsaan nampak mengarah pada sentimen agama dan tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi.

Keberadaan lembaga yang independen untuk memberantas korupsi memang sangat dibutuhkan dalam negeri ini. Meski menjadi momok bagi mafia korupsi. Sayangnya aturan yang berlaku saat ini adalah hukum hasil kesepakatan buatan manusia.

Pertama, Manusia berhak menjadi makhluk yang berdaulat, membuat, memutuskan, mengganti, dan merevisi hukum. Akhirnya, hukum dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan kepentingan, tidak lagi mengedepankan integritas dan kemampuan. Di antaranya bisa dilihat dari pertama, revisi UU KPK yang tidak lagi bebas menyadap koruptor karena terlebih dahulu harus dapat izin dari dewan pengawas.

Kedua, kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai minim prestasi. ICW mencatat setidaknya ada tujuh kontroversi yang mencuat ke publik. Salah satunya kegagalan menangkap Harun Masiku dan Nurhadi, polemik pengembalian Kompol Rossa ke Mabes Polri dan penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi.

Ketiga, tes peralihan menjadi status ASN. Jika KPK menjadi ASN maka otomatis independensi KPK terbunuh karena berada dalam kendali negara. Ditambah narasi radikalisme yang terus jadi kambing hitam dihembuskan untuk menutupi kegagalan sistem dalam menyelesaikan persoalan dan menggebuk pihak-pihak yang kritis atau berani melawan penguasa.

Keadilan memang sulit direalisasikan dalam sistem saat ini karena terjegal oleh kelompok kepentingan tertentu.
Melihat maraknya pejabat yang terlibat kasus korupsi, membuktikan bahwa kekuasaan atau jabatan yang diberikan di alam demokrasi merupakan jalan mulus bagi mereka untuk meraup kekayaan. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk mengumpulkan materi tidak peduli haram bahkan harus menjegal petugas yang berusaha menghalangi mereka.

Bukan kasus radikal yang jadi fokus perhatian penguasa melainkan korupsi yang merajalela. Namun, sayang persoalan radikal terus digoreng hingga melupakan persoalan ekonomi termasuk di dalamnya korupsi.

Kasus korupsi berjalan mulus karena sistem demokrasi yang meregulasi lewat kebijakan dan undang-undang. Demokrasi merupakan turunan dari sistem Kapitalisme adalah cara legal yang menjadi justifikasi atas perampokan harta rakyat. Dengan berdalih pada keputusan wakil rakyat, muncullah berbagai perundangan yang isinya justru merampas dan menguras kekayaan rakyat. Hal ini terjadi karena para wakil rakyat yang seharusnya menjadi wakil rakyat, justru ketika menyusun perundang-undangan malah menjadi wakil kaum kapitalis yang sedari awal menanam sahamnya di dunia politik agar kepentingannya tetap terjaga.

Jadilah melalui demokrasi aset dan kekayaan negara terkuras habis, diputuskan untuk diprivatisasi dan dikuasai oleh swasta. Anggaran negara menjadi bancakan proyek-proyek yang minim dalam menyejahterakan rakyat, namun justru menjadi sarana untuk memupuk kekayaan.

Melihat kenyataan seperti itu, sudah saatnya rakyat mengambil kembali hak kedaulatannya atas negara yang abai dan kembali kepada fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah, agar pengelolaan negara benar-benar tunduk pada aturan yang telah disyariatkan Sang Pencipta alam semesta, bagaimana mengelola hukum negara secara adil. Keadilan hanya bisa dirasakan jika masyarakat diatur oleh sistem yang berasal dari Allah.
Wallahu'alam...

*)Penulis adalah alumni Pascasarjana Unlam

Baca Juga