Jangan Kau Gantung THR Kami… Kapitalis dan Penguasa Ingkar Janji

Ibu dan pemerhati umat, Dewi Soviariani

Oleh: Dewi Soviariani

Ramadhan telah tiba membawa kabar gembira mendulang pahala. Kaum muslimin bersukacita menyambutnya, meskipun ditengah situasi pandemi yang masih belum mereda.

Tapi bagi kaum muslimin yang hidup ditengah aturan ideologi Kapitalisme, kegembiraan tersebut semu belaka. Mereka harus berjuang sendiri sendiri menyelamatkan keimanan dan kehidupan nya. Dalam situasi ekonomi yang kian terpuruk masyarakat terus hidup dalam tekanan. Desas desus akan dicicil nya uang tunjangan hari raya ( THR ) membuat keresahan itu semakin besar. Disaat yang sama harga kebutuhan hidup semakin meroket sementara pendapatan tak berimbang.

Sebagaimana dilansir dari Bandung, CNN Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (SP TSK SPSI) menolak rencana Kementerian Tenaga Kerja yang membuka opsi aturan untuk memperbolehkan perusahaan mencicil atau menunda pembayaran tunjangan hari raya (THR). Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto, mengatakan kebijakan tersebut pernah dikeluarkan pada 2020. Alhasil, banyak perusahaan memilih opsi itu. Sementara kondisi saat ini sudah berbeda dari tahun lalu.

"Kondisi tahun 2020 dengan sekarang tahun 2021 sangat berbeda di mana perusahaan sudah beroperasi secara normal," kata Roy dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/3). Menurut Roy, pandemi Covid-19 selalu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang sangat merugikan kaum buruh.

Begitu berat bagi masyarakat mendengar kabar tersebut, mereka harus dikepung oleh berbagai macam kebijakan yang merenggut hak hak mereka.

Kebijakan jahat zhalimi rakyat

Bagai angin segar bagi para pemilik modal, adanya kelonggaran untuk perusahaan bisa mencicil pembayaran THR 2020 dengan alasan pandemi Covid-19. Adalah salah satu bentuk kebijakan penguasa yang zhalimi rakyat dan kemungkinan besar kebijakan tersebut kembali terulang sangat mungkin terjadi, mengingat situasi pandemi yang sampai kini belum juga pulih.

Para buruh dan pekerja menanti kepastian dari pemerintah untuk memberikan jaminan kesejahteraan tunjangan hari raya, mengingat makna THR bagi masyarakat sangat penting.

Sebab, THR biasanya mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan lebaran kepada sanak keluarganya. Mereka sangat berharap agar THR tahun 2021 tak lagi dicicil atau ditunda.

Pemerintah ingkar janji, tak sesuai antara pernyataan dan perbuatan. Sementara pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menegaskan pengusaha wajib membayar THR secara penuh kepada karyawan. Belakangan memang terjadi perdebatan terkait pembayaran THR antara dicicil atau dibayar full.

"Pemerintah mewajibkan teman-teman dari perusahaan, dunia usaha swasta untuk membayarkan secara penuh THR untuk karyawannya di Ramadhan tahun ini," kata Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam Rakornis Perhubungan Darat.

Inilah yang menjadi pertanyaan kaum buruh dan pekerja. Mereka masih membuka ruang perundingan kepada para pengusaha yang akhirnya menjadi peluang untuk mereka mencicil THR. Pemerintah membuat aturan Khusus THR 2021yang ditargetkan Kelar Awal Ramadan. Aturan itu, antara lain pengesahan UU Cipta Kerja, PP No 34 tentang tenaga kerja asing (TKA), PP No 35 mengenai PKWT, alih daya dan PHK, PP No 36 mengenai pengupahan, PP No 37 mengenai JKP, serta Peraturan Menteri (Permen) No 2 Tahun 2021 mengenai pengupahan untuk industri padat karya di mana aturan tersebut memperbolehkan perusahaan untuk membayar upah buruh di bawah upah minimum. Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpihak kepada pengusaha dan merugikan kaum buruh, apalagi dengan rencana Menteri Ketenagakerjaan akan memperbolehkan pengusaha untuk mencicil dan menunda pembayaran THR 2021, maka lengkap sudah penderitaan kaum buruh dan pekerja.

Kapitalisme surga bagi para pengusaha

Bukan rahasia lagi dalam sistem ekonomi kapitalisme jika pengusaha dan penguasa saling berpelukan erat untuk merayakan atas kemenangan mereka dengan menumpuk kekayaan dari hasil kezaliman merenggut hak hak rakyat, dalam hal ini buruh dan pekerja sebagai alat untuk menghasilkan pundi-pundi uang bagi zona nyaman mereka.

Dalam sistem kapitalisme, buruh ibarat tulang punggung sektor produksi. Kapitalisme menganggap buruh adalah pekerja dan pengusaha adalah orang yang mempekerjakannya. Status di antara keduanya secara otomatis menimbulkan adanya tingkatan kelas secara ke atas dan ke bawah, atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Penguasa pun tak kalah menindas, dengan kebijakan yang memanjakan dan melindungi pemilik modal. Menjadi kan buruh benar benar menjadi alaskaki demi menggapai materi.

Masalah buruh dengan pengusaha akan selalu ada selama persoalan terkait akad ijarah dan hak buruh memperoleh kesejahteraan belum tuntas. Terpenuhinya hak-hak mereka seolah impian belaka yang tidak pernah nyata dalam kehidupan kapitalisme.

Islam menjaga hak masyarakat

Membangun kesejahteraan umat memang tidaklah mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Kesejahteraan diindikasikan  dengan sejahtera umat secara sistem hukum, sistem ekonomi, dan sejahtera secara sistem politiknya. Sejahtera secara hukum diukur dengan kesadaran umat dalam mematuhi tatanan-tatanan hukum syar’i yang telah ditetapkan oleh Tuhannya melalui agama islam, bertindak semata beribadah dan mengharap ampunan serta keridhaan-Nya.

Islam mendefinisikan kesejahteraan umat sebagai kondisi saat seseorang dapat mewujudkan semua tujuan (maqashid) syari’ah, yakni:

1. Terlindung kesucian agamanya 2. Terlindung keselamatan dirinya
3. Terlindung akalnya
4.Terlindung kehormatannya
5.Terlindung hak milik/hak ekonominya.

Dengan demikian, kesejahteraan tidak cuma merupakan buah suatu sistem ekonomi. Kesejahteraan adalah juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem pergaulan sosial. Karena itulah, ideologi yang mendasari sistem-sistem ini sangat menentukan dalam memberikan warna sejahtera seperti apa yang akan diwujudkan, dan apakah sejahtera seperti itu akan bertahan lama atau berlaku secara universal.

Bagaimana cara Islam mengatasi persoalan upah dan buruh? Problem dasar persoalan buruh pada dasarnya terletak pada kesejahteraan. Islam mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan rasa keadilan bagi pengusaha dan pekerja.

Akad ijarah antara pekerja dan pengusaha diatur dalam syariat Islam. Penetapan besaran upah kerja, jenis pekerjaan, dan waktu kerja merupakan akad yang dilakukan berdasarkan keridaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada yang merasa dipaksa dan dirugikan.

Apabila akad ijarah telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, pekerja berhak memperoleh upah atas kerjanya. Jika dalam akad ada kesepakatan pemberian THR atau tunjangan lain, maka pengusaha wajib memberikannya sesuai kontrak kerja yang telah disepakati.

Jika terjadi sengketa antara pekerja dan majikan terkait upah, maka pakar (khubara’) lah yang menentukan upah sepadan. Pakar ini dipilih kedua belah pihak. Jika masih bersengketa, negaralah yang memilih pakar tersebut dan memaksa kedua belah pihak untuk mengikuti keputusan pakar tersebut.

Dalam menentukan standar gaji buruh, maka Islam menetapkannya berdasarkan manfaat tenaga yang diberikan pekerja, bukan living cost terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan. Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.

Sistem ekonomi Islam menerapkan seperangkat aturan yang berkeadilan. Dari aturan kepemilikan harta hingga distribusi harta kepada rakyat. Islam tidak mengenal kebebasan kepemilikan. Islam membolehkan kepemilikan harta dengan menjadikan halal haram sebagai standarnya. Pengaturan harta ini terbagi dalam tiga aspek, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara.

Islam tidak akan menilai standar kesejahteraan dengan perhitungan pendapatan per kapita yang tidak menggambarkan taraf hidup masyarakat secara nyata. Islam akan memastikan setiap individu sejahtera dengan pembagian distribusi kekayaan secara adil dan merata ke seluruh masyarakat. Tidak memandang kaya atau miskin. Buruh atau pengusaha.

pemimpin wajib menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan mengayomi semua masyarakatnya, mengutamakan kepentingan mereka dan tidak berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Karena kekuasaan merupakan perjanjian segitiga antara penguasa, rakyat serta penguasa dan Allah, maka apapun bentuk pelaksanaan kekuasaan akan dipertanggungjawabkannya di depan Mahkamah Allah kelak. Tidak ada satupun yang lepas dari pertanggungjawaban.

Semuanya akan terlaksana ketika Islam diterapkan secara menyeluruh. Sistem yang mengatur seluruh permasalahan kehidupan. Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah akan menjadi penjaga serta perisai bagi hak hak umat. Kebijakan yang akan memihak pada umat akan terwujud. Memberikan keadilan dan kesejahteraan, yang mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Allahu A'lam bi ash Shawab

*) Penulis adalah Ibu dan pemerhati umat

Baca Juga