Jaminan Kesejahteraan Ibu dan Anak di Dalam Islam

Foto: Guspiyanti (Aktivis Muslimah)

Oleh: Guspiyanti

Cita-cita menyejahterakan kaum perempuan diwujudkan dengan persiapan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh parlemen menjadi undang-undang.

Dalam rancangan tersebut, salah satu yang diatur adalah usulan cuti melahirkan paling sedikit enam bulan. Selama masa cuti, ibu melahirkan diusulkan tetap mendapat gaji penuh pada tiga bulan pertama dan setelahnya mendapat upah 70%.

Puan berujar RUU KIA memiliki tujuan agar tumbuh kembang anak sebagai penerus bangsa dapat berjalan dengan baik. Permasalahan stunting yang masih menjadi masalah besar di Indonesia pun juga akan didukung penanggulangannya melalui RUU KIA ini. (Kompas.com)

Didalam sistem kapitalisme perempuan mengalami beban ganda dalam relasi kerja. Pada satu sisi mereka bekerja untuk mendapat upah, sedangkan di sisi yang lain mereka setengah mati menjalankan peran sebagai ibu atau istri dalam ranah domestik.

Nasib perempuan dalam sistem kapitalisme akan terus didorong untuk bekerja dan aktif di sektor ekonomi. Menurut kapitalisme, masyarakat yang ideal adalah ketika anak-anak diasuh di tempat penitipan saat para ibu mereka bekerja. Peran keibuan dan pengelola rumah tangga pun digantikan oleh asisten rumah tangga.

Islam Menjamin Kesejahteraan Kaum Ibu

Kaum ibu sejatinya butuh kehadiran sistem Islam. Sistem ini lahir dari asas keimanan dan aturannya berfungsi sebagai solusi atas seluruh masalah kehidupan sehingga manusia dan seluruh alam bisa merasakan rahmat Allah Yang Mahaadil dan Mahasempurna.

Islam memiliki seperangkat aturan yang mendukung peran keibuan. Dalam pandangan Islam, peran ini berkedudukan penting bagi eksistensi peradaban Islam cemerlang. Dari merekalah lahir generasi umat yang mengemban amanah penciptaan manusia, yakni sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi yang dia ciptakan.

Sistem Islam (Khilafah) akan menjalankan fungsinya sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) di tengah umat. Seperti yang tercatat pada masa kepemimpinan Umar bin Khaththab ra. Untuk menyenangkan hati para ibu yang sedang menyusui, seusai salat, Umar mengeluarkan kebijakan berupa santunan kepada setiap anak sejak mereka dilahirkan. Para ibu pun menyambutnya dengan penuh suka cita demi meringankan beban rumah tangga. (Thabaqat Ibnu Said, III/298, Ar-Riyadh an-Nadhirah, II/389, dan Ath-Thifi fi Asy-Syari’ah al-Islamiyah).

Fitrah perempuan sebagai ibu dan istri terjaga dalam naungan Islam. Bekerja bagi perempuan adalah sekadar pilihan, bukan tuntutan keadaan. Beban kewajiban mencari nafkah (bekerja) berada di tangan para suami atau wali mereka.

Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah pada suami, ayah, kerabat laki-laki bila tidak ada suami atau ayah. Jika mereka semua ada, tetapi tidak mampu, ada jaminan dari negara secara langsung bagi para perempuan yang tidak mampu dan tidak memiliki siapa pun yang akan menafkahinya, seperti janda miskin.

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang meninggalkan ‘kalla’, maka ia menjadi kewajiban kami.” (HR Muslim) “Kalla” adalah orang yang lemah dan tidak mempunyai anak maupun orang tua. Dengan demikian, menjadi kewajiban umat Islam untuk menegakkan Khilafah sebagai institusi penjamin kesejahteraan rakyat, termasuk kaum ibu.

Islam menjamin kesejahteraan dan perlindungan untuk Ibu dan anak, hanya akan terwujud dalam Khilafah Islamiah yang menerapkan Islam secara kafah. Jaminan ini mustahil diwujudkan oleh negara bersistem kapitalisme mana pun. Kalaulah seandainya ada yang bisa mewujudkan, pastilah tanpa keberkahan, suatu hal penting yang harus ada dalam kehidupan seorang muslim, sebab keberkahan hanya akan didapatkan ketika menerapkan aturan Allah secara kaffah. Wallahu 'alam

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah

Baca Juga