Jaminan Kesehatan Dalam Islam Tanggung Jawab Negara

Photo: Devita Deandra (Aktivis Muslimah)

Oleh: Devita Deandra

Kado pahit awal tahun, mungkinkah ini? Ditengah varian baru Omicron yang kini kembali mengganas. Rakyat justru harus dihadapkan dengan sejuta problematika kehidupan yang jauh lebih mengerikan.

Belum selesai problem kelangkaan minyak goreng. Hingga, problem lainnya yang terus bermunculan, rakyat justru kembali dihadapkan dengan kebijakan yang akan semakin menyulitkan.

Pasalnya, mulai 1 Maret 2022, masyarakat wajib mengikuti BPJS kesehatan untuk mendapatkan pelayanan publik. Aturan ini tercantum dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 yang sudah di teken Jokowi 6 Januari lalu. Dengan Inpres ini, kepesertaan BPJS menjadi syarat saat mengajukan pembuatan SIM, STNK, SKCK, hingga naik haji atau umrah, bahkan ketika melakukan transaksi tanah (idxchannel.com, 21/02/2022).

Hal ini pun, menuai banyak lontaran kritik dan keberatan terhadap Inpres ini karena dianggap makin membebani Rakyat/masyarakat. Bahkan, kebijakan ini juga diwajibkan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, kebijakan ini terkesan kejar setoran kepesertaan, tapi abai terhadap layanan dan jangkauan. Pekerja migran sudah harus iuran, tetapi mereka belum memperoleh manfaat perlindungan dari BPJS Kesehatan karena tidak bisa digunakan ketika mereka bekerja di luar negeri (Kompas.com, 22/02/2022).

Jaminan Kesehatan Dalam Sistem Kapitalisme Dzalim

Menanggapi kebijakan yang akan diperlakukan ini, tentu saja hal tersebut mengonfirmasi bahwa kebijakan dalam sistem Demokrasi Kapitalistik semakin hari, semakin memberatkan rakyat. Bagaimana tidak? rakyat diharuskan menjadi anggota kalau tidak maka tidak akan mendapat pelayanan publik yang telah disebutkan. Tentu hal ini seolah pemaksaan bahkan layak disebut pemalakan, pasalnya untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan pun tidak gratis, jika memang JKN itu merupakan Jaminan Kesehatan Nasional, lantas mengapa rakyat harus dipaksa menjadi anggota dan membayar iuran tiap bulan?

Padahal, Kesehatan adalah kebutuhan rakyat yang harus dijamin negara sesuai pasal 28H UUD 1945. Tetapi faktanya, negara tidak pernah serius dalam menjalankan hal ini. Padahal tentu ini adalah hak dan harapan rakyat untuk mendapatkan hak layanan kesehatan dari negara, namun realitas menunjukkan harapan itu makin sulit terwujudkan. Sebab apa? pelayanan kesehatan saat ini tidak langsung negara yang bertanggung jawab justru malah diberikan kepada pihak BPJS.

Parahnya lagi ketika sistem gotong royong yang terjadi, si miskin pun harus membayar premi, padahal hal itu boleh jadi memberatkan, terlebih di situasi saat ini. Jaminan kesehatan amat penting, namun begitu sulit untuk terpenuhi. Kalau pun sakit dari urusan administrasi saja sudah repot, apalagi kalau ada tunggakan maka BPJS tidak akan memberi pelayanan. Inikah jaminan untuk rakyat? atau ini hanya sekedar cara berlepas tangan dari tanggung jawab jaminan kesehatan rakyat? kapitalisme memang dzalim. Urusan nyawa pun dihitung untung rugi.

Kalaulah paradigma pengurusan hari ini menggunakan aturan shohih, maka tidak akan terjadi hal demikian. Negara tidak akan berlepas tangan terkait kebutuhan dasar masyarakatnya, baik kesehatan, pendidikan juga keamanan dan semua yang wajib negara penuhi.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat yang harus dijamin oleh negara. Negara wajib untuk menjamin terpenuhinya kesehatan seluruh rakyatnya. Namun, dalam sistem saat ini, negara bertindak hanya sebagai regulator saja. Pelayanan kesehatan diserahkan kepada BPJS Kesehatan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 24 tahun 2011. Maka dengan begitu negara hanya berfungsi sebagai regulator (pembuat aturan melalui UU), sementara rakyat yang bergotong royong dalam mekanisme pembiayaannya. Kondisi seperti ini tentu akan menambah beban yang harus dipikul rakyat. Jelas, fakta pelayanan kesehatan dalam sistem kapitalisme hanyalah fatamorgana karena sesungguhnya rakyat sendiri yang menjamin dan membiayai kebutuhan kesehatannya.

Jauh berbeda ketika hari ini sistem Islam yang kembali diterapkan. Islam menetapkan paradigma pemenuhan kesehatan ini sebagai sebuah jaminan. Khilafah akan mengadakan layanan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung dengan visi melayani kebutuhan rakyat secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Kaya-miskin. Penduduk kota dan desa. Semuanya mendapat layanan dengan kualitas yang sama. Negara berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Negara tidak menjual layanan kesehatan kepada rakyatnya. Negara tidak boleh mengkomersilkan hak publik sekalipun ia orang yang mampu membayar. Hal ini karena Negara hanya diberi kewenangan dan tanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga negara.

Profesional dalam Layanan Kesehatan

Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa aturan dan pedoman hidup bagi manusia yang berlaku secara universal yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Termasuk masalah Kesehatan telah diatur dalam Islam. Kesehatan yang merupakan kebutuhan vital masyarakat, maka pelayanannya dijamin oleh negara. Dalam Institusi Khilafah yang dipimpin Khalifah sebagai penanggung jawab layanan publik. Khilafah wajib menyediakan sarana kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, dan sebagainya secara mandiri. Sebagai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah saw. bersabda: Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari).

Kemudian, Negara Khilafah juga menyediakan layanan kesehatan bagi setiap rakyat secara gratis. Seorang Khalifah dalam mengatur urusan rakyat adalah melayani dan bertanggung jawab sepenuhnya. Khalifah tidak akan menempatkan rakyat sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dalam urusan ini.

Khalifah menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan layanan semaksimal mungkin. Khilafah membentuk badan-badan riset untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit beserta penangkalnya. Pada masa keemasan Islam, Bani ibn Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis.

Namun yang harus dipahami bahwa jaminan pelayanan kesehatan rakyat yang memungkinkan setiap individu rakyat bisa mengakses layanan kesehatan terbaik secara gratis, membutuhkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang benar. Sebab, ia akan bersangkutan dan akan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Dalam hal ketercukupan dana, misalnya, dibutuhkan pemerintahan dan kebijakan yang menjadikan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam ada di tangan pemerintah/negara, bukan swasta.

Dengan demikian, jelaslah bahwasanya hal-hal di atas hanya bisa diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas paradigma dan aturan terbaik, sistem pemerintahan tersebut adalah Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah. Bukan demokrasi kapitalistik seperti saat ini. Wallahu Alam

*) Penulis Adalah Aktivis Muslimah

Baca Juga