Isu Terorisme Makin Tak Pandang Bulu, Ada Apa

Fata Vidari, S.Pd (Pendidik dan aktivis peduli generasi)

Oleh: Fata Vidari, S.Pd

Kembali, kasus terorisme muncul diantara deretan permasalahan negeri yang menyita perhatian publik. Belum selesai masyarakat dibuat resah dengan polemik Permendikbud tentang kekerasan seksual yang dinilai membuka kran pergaulan bebas, bencana banjir dan longsor yang juga membutuhkan perhatian besar, juga isu-isu bisnis kapital dimasa pandemi yang melibatkan pejabat.

Namun, nalar publik justru saat ini beralih pada kehebohan isu terorisme yang berawal dari penangkapan tiga orang tokoh agama oleh densus 88, diantaranya ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustad Ahmad Zain An-najah, dan ustad Anung Al-Hamat selasa, 16 November lalu.

Dan berita yang cukup mengejutkan publik adalah salah satu terduga merupakan anggota komisi fatwa MUI, sebagai lembaga yang diakui negara untuk mengawal pemahaman keagamaan umat islam di Indonesia. Tak pelak, hal ini memicu reaksi banyak pihak dan seketika bermunculan tagar opini pembubaran MUI menjadi trending di twitter. Namun tak lama, seruan tersebut mendapat tanggapan kontra dari khalayak luas dan sejumlah tokoh publik sehingga banjir dukungan untuk MUI.

Banyak kalangan dibuat heran dan mempertanyakan dasar penangkapan tiga tokoh tersebut. Sebagaimana diungkapkan pengacara dari ustad Farid Okbah bahwa beliau sering menjalin silaturrahmi dengan para tokoh negara termasuk presiden Joko Widodo. Bahkan dalam sebuah kesempatan beliau memberikan masukan serta nasehat kepada presiden dan diterima dengan baik di istana negara (kompas.com 18/11/2021).

Begitu pula dengan ustad Zain An-najah, selain keaktifan beliau sebagai anggota MUI, juga dosen di beberapa kampus ternama, juga pernah menjadi ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di mesir. Hal senada disampaikan oleh wakil ketua MUI Anwar abbas, yang meragukan keterlibatan ketiganya dengan terorisme. Pasalnya beliau mengenal ketiganya selama ini adalah ulama yang anti dengan kekerasan. Anwar juga berpesan agar Densus 88 tidak gegabah melakukan penangkapan sehingga berimbas pada nama baik presiden karena dianggap mengkriminalisasi ulama (cnnindonesia.com 16/11/2021).

Opini kriminalisasi ulama sudah sejak lama menjadi poin kritik dalam narasi terorisme, meski selalu saja Polri menyangkal hal tersebut. Namun masyarakat hingga hari ini tentu bisa menilai rekam jejak isu terorisme yang selalu saja dikaitkan dengan tokoh-tokoh islam dan ulama, utamanya yang lantang mengkritik kebijakan penguasa. Penangkapan ustad Abu Bakar Ba’asyir, juga penangkapan IB HRS yang hingga hari ini masih menyakiti umat islam, ustad Alfian tanjung yang ceramahnya dituduh radikal, dan masih banyak lagi. Belum lagi isu terorisme yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau islam seperti lembaga zakat, bisnis kurma, dan kotak infaq yang opininya sangat tendensius. Yang menyakitkan lagi, pembubaran organisasi dakwah seperti FPI dan HTI yang jelas-jelas anti kekerasan, namun selalu dianggap menjadi bibit terorisme karena menyerukan penerapan syariat islam dalam negara.

Dan hari ini, ditambah tren isu terorisme yang berbeda, yaitu menyasar lembaga negara dan menimpa tokoh-tokoh islam yang jelas-jelas aktivitasnya direspon baik oleh publik bahkan oleh para pemimpin di negeri ini sehingga yang menjadi pertanyaan, jika memang ini adalah bagian dari war on terorism, bukankah ini berarti mencederai marwah negara karena terorisme berada dalam lingkup lembaga yang dilindungi negara. Ataukah ada keterkaitan isu ini dengan pengarusan program deradikalisasi dan moderasi beragama yang akhir-akhir ini massif menjadi program utama tiga kementrian, yaitu Kementrian agama, Kemendikbud dan Kemendagri.

Moderasi beragama memang saat ini gencar digaungkan oleh pemerintah melalui tiga kementrian tersebut. Diketahui bahwa anggaran untuk moderasi beragama lintas direktorat jenderal tahun ini saja naik mencapai Rp 3,2 triliyun (Republika.com).

Oleh karena itu target pembuatan program pun sangat massif. Semua program implementasi moderasi beragama di Indonesia tentu tidak lepas dari agenda global war on terorism yang dipromotori oleh AS dan dipasarkan ke semua negara di dunia.

Terorisme dimaknai dengan gerakan radikal yang selanjutnya berkembang narasinya bahwa semua berpangkal pada pemahaman agama yang fundamental. Sehingga barat merasa perlu ada upaya mengubah pemahaman keagamaan tersebut menjadi lebih moderat.

Hal ini sangat jelas terlihat dalam laporan tahunan yang dirilis oleh USCIRF (US Commission on International Religoious Freedom) yaitu komisi AS untuk kebebasan beragama Internasional tahun 2020 lalu, mencatat temuan-temuan kasus intoleransi di Indonesia yang dianggap pemicu radikalisme. Diantaranya kasus ditangkapnya ahok atas tindakan penistaan agama, kasus penghalangan pendirian rumah ibadah agama minoritas di beberapa daerah oleh umat islam, maraknya gerakan islam politis ideologis dan mengkaitkannya dengan upaya memenangkan pilpres, termasuk ditetapkannya Ahmadiyah oleh MUI sebagai kelompok yang sesat dan dilarang di Indonesia (USCIRF, annual report 2020). Semua temuan tersebut terlihat jelas diarahkan kepada agama mayoritas yaitu Islam. Maka proyek moderasi beragama tentunya yang menjadi sasaran adalah umat islam.

Maka dari sini terlihat bahwa agenda war on terorism tidak hanya diarahkan pada opini perilaku yang dianggap ‘radikal’ dalam beragama hingga melakukan kekerasan dan kerusakan fisik saja, namun istilah tersebut juga tampak ditujukan kepada umat islam yang menuntut diterapkannya syariat islam sebagai sebuah aturan negara dan ideologi, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, kritis terhadap kebijakan negara yang merugikan rakyat, kritis menolak paham-paham barat seperti sekulerisme, liberalisme dan turunannya, meski mereka tidak melakukan kekerasan. Maka wajar jika hari ini ada upaya ‘pembersihan’ lembaga-lembaga dibawah naungan negara dari pemahaman yang dianggap radikal tersebut. Termasuk didalamnya MUI sebagai lembaga yang mewadahi seluruh elemen umat islam di Indonesia. Apalagi setelah ditemukannya kasus pelarangan Ahmadiyah yang dianggap oleh USCIRF sebagai tindakan intoleransi.

Di sisi lain, penting bagi negara adidaya seperti AS untuk memastikan seluruh negara-negara di dunia mengikuti tatanan yang ditentukan olehnya. Demokrasi sebagai bagian dari sistem yang harus dijamin karena akan menguatkan AS sebagai penguasa kapitalisme global. Sehingga melalui lembaga think-tank nya, AS memunculkan proyek-proyek moderasi beragama yang disebut sebagai indikator demokratisasi, sehingga bisa dengan mudah mengintervensi kebijakan di negeri yang dikuasainya. Namun berbeda dengan pemahaman islam ideologis yang memahami islam sebagai pedoman hidup, pasti tidak akan membiarkan penguasa negerinya didikte oleh barat termasuk AS. Oleh karena itu, individu maupun kelompok umat islam seperti inilah yang menjadi target sasaran barat untuk dimoderatkan.

Oleh karena itu bagi umat islam, moderasi beragama tentu tidak boleh dianggap biasa. Telah diketahui jelas ada sisi politis yakni kepentingan negara barat untuk melanggengkan hegemoninya terutama dalam menguasai sumber-sumber kekayaan negeri kita. Narasi toleran, terbuka, rasional, kesetaraan, dan lain- lain yang terlihat indah nyatanya menyerang hal-hal yang sangat prinsip dalam hukum islam. Seluruh umat islam, para ulama dan cendekiawan seharusnya difahamkan bahwa konsep moderasi adalah ide murni dari barat yang tidak akan memberikan solusi pada negeri kita. Malah yang ada semakin terpuruk dalam ketergantungan terhadap penjajahan dan penindasan.

Semoga umat islam segera tersadar bahwa kemuliaan hidup mereka dan seluruh penduduk di negeri ini hanya ada jika islam sebagai aturan yang sempurna dari Sang maha pencipta diterapkan sebagai pedoman bagi seluruh aspek kehidupan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A’raf : 96 .
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai apa yang mereka kerjakan”. (*)

*) Penulis adalah Pendidik dan aktivis peduli generasi Banyuwangi, Jawa Timur

Baca Juga