Islam Memandang Partisipasi Politik Perempuan

Ilustrasi

Oleh: Agi Laksatiwati

Perbincangan tentang suara perempuan kembali bergulir. Keterwakilan atau representasi perempuan dalam bidang politik masih menjadi topik pembahasan. Walaupun tak kunjung mendapat solusi dalam system demokrasi kapitalistik.

Seperti baru-baru ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Badan Kesbangpol Kaltim menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan partisispasi dalam pemilu serentak tahun 2024, di Hotel Aston Samarinda, Rabu (8/6/2022)

Plt Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan bahwa dengan kegiatan sosialisasi pendidikan politik perempuan maka diharapkan perempuan mampu meningkatkan partisipasi politik. Riza Indra Riadi juga merincikan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran perempuan dalam politik adalah karena kesadaran perempuan untuk berkiprah dan berpartisipasi di dunia politik masih rendah. Lalu, perempuan lebih cenderung mengurus rumah tangga saja serta tidak ada dukungan dari keluarga termasuk kurangnya dorongan masyarakat agar perempuan mampu memenangkan pertarungan politik.

Dikatakan pula bahwa kaum perempuan memiliki peluang besar untuk berprestasi dalam politik, tidak hanya sebagai penggembira. Apalagi saat ini peluang perempuan semakin terbuka untuk menjadi pemain bukan peserta pasif. (infobenua.com)

Tentu saja, harapannya dengan aktifnya partisipasi perempuan dalam politik maka persoalan-persoalan krusial khususnya terkait perempuan akan terselesaikan. Namun, benarkah demikian?

Politik Perempuan Dalam Kacamata Demokrasi

Ketika ramai jargon “pemimpin perempuan lebih memahami perempuan dan persoalannya”, namun pada kenyataannya keberadaan perempuan menjadi pemimpin tidak serta merta menyelesaikan persoalan kaumnya. Nasib perempuan akan tetap terpinggirkan, bahkan legal atas nama UU, apalagi terbukti dengan sahnya UU 11/2020 tentang cipta kerja.

Naiknya harga minyak goreng adalah contoh bahwa saat ini kaum ibu yang membutuhkan untuk kebutuhan dapur pun tidak diperhatikan. Adanya Ketua DPR dari kaum hawa justru tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah ini.

Persoalan perempuan yang terjadi saat ini bermuara pada diterapkan sistem kehidupan demokrasi kapitalistik. Terkristalnya keyakinan bahwa persoalan perempuan akan terselesaikan ketika terjun ke tataran kebijakan publik dan politis sangat terpengaruhi wacana pemikiran demokrasi kapitalistik yang kini mendominasi kultur masyarakat. Sistem ini dipercaya sebagai sistem politik paling ideal dan progresif.

Padahal perempuan adalah sasaran empuk barat agar berada dalam tampuk kekuasaan. Kalaupun berada dalam lingkaran kekuasaan, perempuan hanya menjadi pemanis politik dalam demokrasi. Tujuannya adalah agar perempuan menjadi perpanjangan tangan kapitalis.

Dalam sistem kapitalis, perempuan seolah hanya menjadi alat untuk memuluskan kepentingan pemilik modal. Bagi demokrasi, gender bukanlah persoalan penting, yang lebih utama adalah memastikan kebijakan berpihak pada segelintir orang (para oligarki). Demokrasi yang menaungi kekuasaan di era kapitalisme akan selalu meniscayakan oligarki kekuasaan.

Pada akhirnya, kepentingan para oligarki yang dimenangkan bukan keberpihakan pada kepentingan perempuan.

Peran Politik Perempuan Dalam Islam

Islam tegas melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan dan pemerintahan. Rasulullah SAW bersabda,”Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan.” (HR Bukhari)

Haram bagi perempuan menduduki tampuk kekuasaan dan menerima jabatan pemerintahan. Namun, Islam tidak memandulkan peran politik perempuan. Islam justru memperbolehkan partisipasi politik dalam batas-batas yang ditetapkan syariat.

Islam memandang keberadaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laki-laki. Allah menciptakan keduanya dengan mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan sesuai kehendak Allah. Al-Khaliq Al-Mudabbir.

Terkait peran politik ditengah masyarakat, Islam sejak kemunculannya tidak pernah meminggirkan kaum perempuan dalam aktivitas politik. Islam memandang bahwa keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum.

Hanya saja, harus diluruskan bahwa pengertian politik dalam konsep islam tidak terbatas pada masalah kekuasaan dan legislasi, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam maupun diluar negeri, baik menyangkut aspek Negara maupun umat. Dalam hal ini Negara bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan tadi oleh Negara.

Oleh karena itu dalam islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa atau sebagai rakyat biasa. Keduanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan problematika umat tanpa membedakan problem itu menimpa laki-laki atau perempuan.

Ketika kaum Muslim-termasuk Muslimahnya-berupaya memfungsikan segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan urusan umat, maka pada saat itulah tampak keterlibatan dalam aktivitas politik.

Harus difahami bahwa esensi kiprah politik perempuan adalah sebagai bagian dari kewajiban yang datang dari Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW,” Siapa saja yang tidak memperhatikan kepentingan kaum muslim, ia bukanlah termasuk diantara mereka. Siapa saja yang bangun pada pagi hari tidak memperhatikan urusan kaum muslim, ia bukanlah golongan mereka.” (HR ath-Thabari)

Islam memandang permasalahan manusia harus diselesaikan oleh keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam aktivitas politik ini,perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan tidak boleh terpisah atau memisahkan diri dari laki-laki.

Disamping itu, sesungguhnya Islam tidak pernah mendikotomikan antara peran domestic dan politik. Ini karena peran yang dianggap domestic bisa bernilai politis. Seorang Muslim juga harus menyadari bahwa Islam sangat menjaga kemuliaan dan ketinggian martabat perempuan. Semua itu semata-mata karena Allah SWT sangat memahami apa yang terbaik bagi manusia, laki dan perempuan. Oleh karena itu, Allah SWT telah menetapkan bahwa secara politis, peran utama dan strategis bagi perempuan adalah sebagai al-ummu wa rabbatul bayt, sebagai pencetak generasi. Dengan itu akan lahir generasi yang berkualitas prima, sebagai para pejuang islam yang ikhlas. Islam juga memberikan batasan yang jelas dan tuntas terkait aktivitas perempuan, demikian pula dengan aktivitas politiknya. Wallahu a’lamu bi ash-shawwab.[***]

*) Penulis adalah Pemerhati masalah umat

Baca Juga