Investasi Asing dalam IKN

Pemerhati Sosial Masyarakat, Ratna Munjiah. (Ist)

Oleh: Ratna Munjiah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) yang tengah dilakukan akan membuka peluang investasi di sektor infrastruktur senilai US$ 20,8 miliar.

Nilai investasi itu setara dengan Rp 323,1 triliun bila menggunakan asumsi kurs Rp 15.523 per dolar AS.
Hal itu disampaikan kepala negara saat membacakan pidato di acara Peluncuran Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di KTT G20, di The Apurva Hotel Kempinski, Bali pada hari ini, Selasa, 15 November 2022.(bisnis.tempo.co).

Kembali Indonesia membuka peluang investasi asing di KTT G20 yang tentu akan semakin meneguhkan bahwa modal IKN bergantung pada investasi asing. Didapati faktanya demikian, akhirnya rakyat pun menilai bukannya untung justru investasi akan membuat Indonesia semakin terbelenggu dalam jeratan utang. Investasi asing menjerat negara yang berutang dengan sederet perjanjian, dan tentu pada akhirnya hanya akan menghasilkan derita.

IKN dengan membuka investasi asing sejatinya menjadi pembuka jalan bagi imperialisme di bidang ekonomi yang dapat ‘menguasai’ negeri ini. Selama sistem ini diterapkan tentu negara tidak akan mendapatkan kemajuan bahkan sebaliknya, justru cepat atau lambat negara akan tergadai dengan sendirinya.

Indonesia sesungguhnya sedang berada dalam ancaman dan bahaya di depan mata. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini sangat pro asing. Kebijakan tersebut justru akan semakin memperlebar dan memperparah derita rakyat.

Investasi asing sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju corporate state ( korporatokrasi). Maka, ketika itu terjadi, negara akan dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha.

Konsekuensinya, keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan korporat baik domestik maupun asing. Ini merupakan kebijakan yang sangat rentan bagi ketahanan dan kedaulatan negara. Sebuah kebijakan yang sangat berbahaya.

Dibukanya peluang investasi asing untuk IKN maka rezim pun secara pasti akan membangun IKN baru di Kaltim dengan skema pembiayaan yang bergantung pada investor asing sebagai pemodal utama.

Padahal dengan bergantung pada investor asing tentu tidak ada yang gratis. Asing tidak akan memberikan modal untuk pembangunan IKN bila tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan.

Akhirnya dibuatlah kerjasama bisnis dengan keuntungan yang menggiurkan berupa pinjaman lunak dengan bunga dan angsuran di tengah utang luar negeri yang menggunung. Atau dengan berbagai perjanjian lain yang lebih menguntungkan asing.

Negara-negara asing sejatinya sangat mengincar investasi dilihat dari banyak hal, salah satunya karena keberlimpahan SDA dan SDM negeri ini yang berguna bagi kepentingan penjajahan mereka.

Untuk mengatasi gejolak masuknya investasi asing dibutuhkan perubahan sistem dalam pengaturan urusan negara. Dan sistem yang mampu mengatur negara dengan baik hanyalah sistem Islam.

Sistem Islam mampu membangun negara tanpa harus mengambil pinjaman berupa investasi asing dengan sistem riba tersebut.

Islam mengatur negara dengan mengelola SDA dan SDM mandiri. Pengelolaan SDA diatur sebaik mungkin dengan tidak mengijinkan SDA dikuasai asing, individu, maupun swasta sehingga tidak akan terjadi peluang privatisasi dan kepemilikan SDA oleh swasta.

Islam mengatur sistem penanaman investasi asing yakni dengan tidak diperbolehkannya investor asing melakukan investasi dalam bidang yang strategis dan vital.

Sebab jika pihak asing melakukan investasi dalam bidang-bidang strategis dan vital, maka bisa dipastikan bahwa investor tersebut akan dengan seenaknya melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat.

Hal ini jelas haram, sebab bisa menjadi wasilah (sarana) bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim.

Allah SWT berfirman “..dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.”(QS. An-Nisa:141).

Saat ini kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat bertolak dengan sistem politik Islam. Seharusnya tugas dan peran penguasa dalam Islam melakukan ri’ayah asy-sy’un al-ummah (mengelola urusan ummat).

Negara tidak boleh menyerahkan aset-aset nasional kepada asing yang menyebabkan mereka dapat melakukan penjajahan (baca penguasaan) ekonomi sebuah negara.

Negara pun tidak akan melakukan transaksi utang-piutang ribawi yang merugikan ummat.

Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya,” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Prioritas dan mekanisme alokasi anggaran dan belanja dalam pemerintahan Islam sangat mampu menghindari investasi.

Secara ekonomi, sistem Islam akan membebaskan dirinya dari ekonomi berbasis riba yang menjadi jalan bagi mereka untuk melumpuhkan baik individu maupun negara-negara dengan utang besar.

Sistem Islam akan mampu memotong garis ketergantungan pada bantuan asing dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk kemandirian negara.

Sistem keuangan dalam islam didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan yang sehat seperti standar emas dan perdagangan aset yang nyata dari penerapan saham dan ekonomi yang spekulatif dan akan memberikan model teladan kemajuan ekonomi dan stabilitas yang sangat dibutuhkan saat ini.

Sistem Islam akan membangun negara secara mandiri tanpa harus berutang kepada asing. Untuk itu sudah seharusnya sistem ini diperjuangkan untuk diterapkan dalam pembangunan sebuah negara, bukan sekedar membangun ibu kota baru. Wallahua’lam.[***]

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial Masyarakat

Baca Juga