Inkonsistensi Kebijakan Saat PPKM

Ilustrasi

Oleh: Nur Rahmawati

Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Menurut Pemerintah hal ini dilakukan guna mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah melonjak.

Ada sejumlah aturan yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Di antaranya larangan melakukan kegiatan secara berjemaah di tempat ibadah. (liputan6.com, 21/7/2021)

Kiai Asrorun menyampaikan, MUI sudah menetapkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Tahun ini, fatwa tersebut masih relevan dijadikan panduan.“Secara konten masih relevan untuk dilaksanakan dan dijadikan panduan 2021 ini.” Kata Kiai Asrorun, melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Kamis (8/7/2021).

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, MUI Sumbar tidak akan mengeluarkan fatwa mengenai larangan beribadah di masjid selama PPKM. Ia mengimbau umat Islam tetap beribadah seperti biasa dengan tidak abai menerapkan protokol kesehatan.

Kebijakan pemerintah soal penutupan tempat ibadah terkesan kebijakan yang hipokrit. Karena adanya pembatasan ibadah tidak seiring dengan pembatasan pada sektor lain. Lihat saja, bagaimana putera dari salah satu petinggi di negeri ini melakukan travelling ke negeri Sakura di tengah pemberlakuan PPKM. Wajar saja, jika pemerintah kerap mengalami kesulitan dalam mendisiplinkan masyarakat. Karena fakta di lapangan masih banyak kebijakan yang melukai hati rakyat di tengah kesulitan mereka.

Ombudsman RI pun menyebut adanya inkonsistensi dalam pemberlakuan PPKM ini. Anggota Ombudsman, RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa salah satu inkonsistensi tersebut adalah masih dibukanya pintu masuk internasional selama pemberlakuan PPKM. Walaupun pemerintah telah mengatur syarat perjalanan bagi WNA atau WNI yang mau masuk ke RI berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara dalam masa Pandemi Covid-19. Namun, kondisi saat ini berbeda dengan negara lain. Sehingga kebijakan ini perlu ditinjau ulang. (news.detik.com, 14/7/2021)

Adanya inkonsistensi kebijakan di tengah pengimplementasian kebijakan PPKM hanya memperburuk keadaan. Berbagai permasalahan baru justru lahir dan memperumit keadaan. Rakyat yang kian meronta kelaparan, pemutusan hubungan kerja, tingkat stres naik terus merupakan efek domino dari adanya pemberlakuan PPKM yang dipandang tidak ramah terhadap rakyat kecil yang tentunya tidak mendapatkan month pay setiap bulannya.

Wajar saja jika muncul beragam permasalahan akibat adanya inkonsistensi kebijakan pemerintah. Pasalnya berbagai kebijakan yang lahir didasarkan pada aroma kepentingan semata. Mana yang bermanfaat, mana yang menguntungkan, maka itu yang akan dijalankan. Begitulah corak aturan yang dibuat oleh manusia, aturan yang berbasis pada Sekularisme - Kapitalisme.

Dalam Islam, aturan dibuat untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dalam kondisi paceklik pun, pemimpin akan berusaha seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selain dari aspek politis, pemimpin pun optimal menjalankan perannya dari aspek ruhiyahnya. Ia akan terus memupuk syiar Islam di tengah-tengah masyarakat kala terjadi pandemi. Yakni dengan mengajak manusia untuk taqarrub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah) dan meminta pertolongan Allah Swt.

Selayaknya pemimpin di negeri ini meniru langkah Umar bin Khattab ketika tengah menghadapi wabah. Umar tidak menyelesaikan masalah tanpa berkonsultasi dan memusyawarahkan dengan ahlinya terlebih dahulu. Beliau berusaha meminta pendapat dan bermusyawarah dengan para sahabat dari kalangan Anshar dan Muhajirin yang dipandang memiliki keahlian di bidangnya.

Saat ini para ahli mendorong pemerintah untuk melakukan lockdown sebagai upaya untuk memutus mata rantai wabah penyakit ini. Namun, pemerintah tidak melakukannya atas dasar sektor ekonomi yang sangat akan terguncang. Padahal dalam Islam, satu nyawa manusia itu lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Karenanya, harusnya pemerintah meniru bagaimana langkah yang diambil Umar bin Khattab yang selaras dengan petunjuk Rasulullah ketika menghadapi wabah penyakit. Lantas, apakah pantas kita masih berharap pada aturan Sekularisme - Kapitalisme, yang justru hanya melahirkan masalah baru? Sudah saatnya kaum muslim mengambil Islam sebagai jalan hidup seutuhnya. Wallahu a’lam bi ash-shawab

*) Penulis adalah Komunitas anggota Revowriter, Anggota Forum Dakwah muslimah.

Baca Juga