Inkonsistensi Kades Fagudu M. Ali Duwila, Dalam Pusaran Kasus Sengketa Tanah di Jln. Ongko Ba-Sanana

Surat Perjanjian Kontrak yang ber-Kop Desa Fagudu-Kec. Sanana Kota

RadarKotaNews, Malut - Munculnya Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 4 Februari 2022 antara Djon Salmon (atau Alm. Djoni Salmon) dengan Andreas Ham Mandagi (Ko Kok) atas sebidang tanah dan bangunan yang sekarang menjadi polemik, semakin menguak tabir ’inkonsistensi’ (tidak konsisten) sosok Kades Fagudu-Kec. Kota Sanana Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara, M. Ali Duwila.

Pantas saja jika pihak ahli waris Rahma Kacong yakni Erwin Elvin Budiyanto menudingnya terlibat dalam jual-beli tanah secara ilegal.

Pasalnya dalam pernyataan sebelumnya Kades Ali mengatakan jika terkait perjanjian itu para pihak yang membuat surat, pemerintah desa hanya sekedar mengetahui, sehingga tidak perlu kop surat desa untuk surat perjanjian jual-beli, atau surat perjanjian kontrak dan sejenisnya.

Namun kini beredar surat kontrak yang ber-Kop pemerintahan desa Fagudu, lengkap dengan tanda tangan Kades M. Ali Duwila dan stempel desa, akan tetapi anehnya tidak ada nomor surat, hal ini mengisyaratkan bahwa surat tersebut yang membuat pemerintahan desa Fagudu, karena resmi ada kop surat desa.

Selanjutnya jika pemerintah desa Fagudu berikhtiar, seperti yang sebelumnya dikatakan Kades M. Ali Duwila, seharusnya bisa lebih teliti, mengapa pada surat perjanjian kontrak tertanggal 4 Februari yang menjelaskan kontrak/sewa tanah dan bangunan yang berakhir pada Maret 2023, kemudian belum berakhir masa kontrak muncul surat jual-beli dengan objek yang sama tertanggal 7 April 2022.

Selanjutnya sikap ’inkonsistensi’ Kades Fagudu M. Ali Duwila adalah terkait pernyataannya bahwa jajaran pemerintah desa Fagudu hanya bersifat mengetahui atau bersifat pasif dalam perjanjian yang dibuat para pihak, namun pada kenyataannya jajaran aparat Desa Fagudu aktif mendampingi pihak pembeli atau Andreas Ham Mandagi, yakni Sekretaris Desa dan Kadus Dusun III, bersama pihak pembeli mendatangi pihak penjual untuk melakukan transaksi jual-beli (ada bukti audio record).

”Saya melihat ada konspirasi antara Pembeli dan Kepala Desa, apa yang dikatakan Kades semua bertentangan dengan bukti yang ada", sahut Budi.

Budi juga menjelaskan, bagaimana mereka mengatakan bahwa Andreas Ham Mandagi atau Ko Kok itu taat Hukum, sedang terkait perbedaan harga beli di surat jual-beli dan yang dikatakan Ko Kok, itu untuk mengelabui pajak atau NJOP/Nilai Jual Objek Pajak.

Terakhir Budi mengatakan dengan adanya SHM Rahma Kacong ditangannya, silahkan saja pihak Ko Kok menggugat, jika memang mereka sudah membeli tanah dan bangunan tersebut, dirinya dengan kuasa hukum dari MCS dan Rekan sudah siap meladeni gugatan pihak Ko Kok atau Andreas Ham Mandagi.

Namun selagi belum ada gugatan atau pembuktian di pengadilan, jangan coba-coba menguasai tanah dan bangunan tersebut, karena jika uji petik dilapangan mereka hanya memiliki Surat Jual-Beli, itu pun kami ragukan keabsahannya, sedang kami memiliki SHM, mana alas hak yang lebih tinggi, Surat Jual-Beli atau Sertifikat Hak Milik/SHM ??? ungkap Budi salah satu ahli waris dari Rahma Kacong.

Sementara itu Kades M. Ali Duwila yang dihubungi media ini, terkait Surat Kontrak, dengan enteng hanya mengatakan.

”Apakah kop surat itu berpengaruh terhadap legalitas surat perjanjian tersebut atau tidak, karena kadang masyarakat membuat sendiri Kop Surat karena faktor kebiasaan”, ujar Kades Ali.

Dirinya menjelaskan kadang masyarakat datang dengan draft surat yang sudah jadi.
Dari keterangan Kades M. Ali Duwila ini disinyalir para pihak sudah membuat draft Surat perjanjian kontrak dan membawanya ke Desa Fagudu.

Namun jika hal tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan atau Tata Naskah Dinas, seharusnya Kades yang bersangkutan tidak ikut menandatangani surat tersebut, karena jelas pada UU Desa No. 6 tahun 2014, pada pasal 18 terkait kewenangan desa, itu hanya meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan sebagai pebisnis tanah atau makelar tanah atau juga melampaui tugas instansi lain karena banyak kalangan menilai terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Fagudu, itu tepatnya dilakukan di Kantor Notaris yang sudah ada di Kota Sanana. (RL)

Penulis:

Baca Juga