Ilegal Mining Kembali Terjadi, Kapitalisme Biang Keroknya

Oleh: Kasmawati, A.Md

Pengakuan Ismail Bolong soal setoran duit tambang ilegal ke petinggi Polri diharapkan jadi momentum untuk bersih-bersih kepolisian.

Apalagi, pengakuan Ismail Bolong itu disebut merupakan tanda perang bintang tengah terjadi di internal Polri.
Bambang menyebut perang bintang yang terjadi sebenarnya juga semakin mempermudah Kapolri dalam menskrining anggotanya. Sebab, tanpa dilakukan penyelidikan para petinggi Polri tersebut sudah saling buka-bukaan soal boroknya.

Isu perang bintang di Polri sempat dilontarkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Dia menyebut para jenderal di Polri kekinian tengah saling buka boroknya.

Hal ini disampaikan Mahfud merespons munculnya sosok Ismail Bolong yang mengklaim ditekan eks Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan untuk membuat video pengakuan menjadi pengepul batu bara ilegal dan menyetorkan uang sebesar Rp6 miliar ke Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. (kaltimtoday.co)

Tidak bisa di pungkiri, banyaknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah daerah di Indonesia disebabkan adanya pembiaran dan minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Aktivitas tambang ilegal di masyarakat tidak lepas dari nilai ekonomi masyarakat, apalagi banyaknya masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal tersebut.

Ironisnya, sumber daya alam (SDA) tersebut banyak dikuasai oleh swasta dan pihak asing. Ini diakibatkan karena pertambangan di negeri ini berdiri atas prinsip kebebasan kepemilikan. Sehingga pihak swasta dan asing yang haus akan uang berlomba-lomba untuk mengeksploitasi alam.

Wajar jika saat ini suap menyuap dalam tambang ilegal terjadi dan melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan, sebab sistem yang ada memang mendukung adanya kolaborasi pengusaha dan penguasa untuk mencapai tujuan hidup mereka yakni materi.

Tambang ilegal juga makin marak karena sistem ini memiliki banyak kelemahan, dimana yang punya uang atau modal dapat berbuat sesuka mereka bahkan aturan pun bisa dibeli demi memuluskan jalan mereka.

Maka jelas, sistem kapitalis hanya memperkaya yang beruang sementara masyarakat demi bertahan hidup di sistem rusak ini nekat melakukan aktivitas ilegal. Bahkan aktivitas mereka yang dianggap ilegal ini hanya karena mereka merugikan pihak pemilik modal besar.

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, yang berbunyi:
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Para ulama bersepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Perserikatan di dalam hadits tersebut bermakna perserikatan dalam pemanfaatan. Dalam artian semua boleh memanfaatkannya.

Ketiganya tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian saja, sementara sebagian yang lain dihalang-halangi/dilarang.

Artinya, di situ ada izin Asy-Syari’ kepada semua orang secara berserikat untuk memanfaatkan jenis harta tersebut.

Di dalam Islam, kepemilikan dibagi atas tiga, yakni: kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Dalam hal ini pertambangan adalah harta milik umum, yang tidak boleh dikuasai oleh individu bahkan negara sekalipun. Masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkannya secara bersama-sama.

Dalam Islam, tata kelola tambang berjalan dengan penuh amanah. Karena hal itu memengaruhi kebutuhan hidup rakyat. Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus megelola harta milik umum jika mudah memperoleh barang tanpa mengeluarkan dana besar. Misal, pemanfaatan air di sungai atau sumur. Namun, jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi yang sulit, negara yang akan mengelolanya, bukan memilikinya. Negara akan memberikan hasil pengelolaannya kepada rakyat secara murah atau bahkan cuma-cuma.

Atau untuk hasil barang tambang yang dijual ke luar negeri. Negara akan membagikan keuntungannya kepada rakyat dalam bentuk uang, barang, atau membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya.

Maka dari itu, sudah saatnya menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan yang mana dalam hal ini mengelola tambang yang merupakan salah satu SDA dengan pengelolaan yang amanah dan menyejahterakan rakyat. Wallahu’alam

*) Penulis adalah Aktivis Dakwah, Pemerhati Sosial Masyarakat

Baca Juga