IKN Siapa Yang di Untungkan?

Foto: Aktivis Muslimah, Milda (Ist)

Oleh : Milda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pembangunan ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetap berjalan. Meskipun saat ini Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19.

"Agenda untuk ibu kota baru ini tetap dalam rencana," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (27/9/2021). Jokowi menyebutkan untuk saat ini pembangunan ibu kota baru sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur. (tribunnews.com/nasional/2021/09/27)

Melihat penguasa yang tetap kekeh ingin memindahkan IKN ke Penajam (Kalimantan Timur) walau kondisi negeri belum sepenuhnya pulih dari wabah yang berdampak pada ekonomi negara. Maka menjadi sebuah pertanyaan mengapa penguasa tetap ingin memindahkan IKN? Dari sisi lain sebagian publik meminta agar pemerintah menunda IKN yang saat ini sedang di gaungkan. Saat penguasa tetap ingin melanjutkan rencana IKN maka rakyat pastinya akan kecewa dengan keputusan penguasa.

Di tengah kondisi pandemi yang belum sepenuhnya redah serta berdampak pada kondisi keuangan negara, penguasa justru sibuk dengan rencana IKN sungguh ironis, padahal jika melihat permasalahan yang ada justru penguasa mestinya mengatasi problem yang tengah dialami umat seperti kemiskinan, kegagalan petani dalam memproduksi garam, dan banyak lagi yang perlu di atasi. Untuk memindahkan IKN di Kaltim membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Jika melihat bersama keadaan negeri ini berupaya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi yang sangat besar ditambah lagi biaya hidup rakyat yang tidak semua mendapatkan perhatian dari penguasa yang mestinya wajib membersamai rakyat dalam kondisi seperti sekarang ini belum lagi utang negara yang selalu mengalami peningkatan. Dengan makin membengkak utang negara maka para penjajah akan semakin leluasa dalam mengelola negeri yang ramah terhadap para korporat maupun asing. Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi penguasa bagaimana melihat para asing dan swasta dengan mudahnya menguasai segala aset negara tanpa mempertimbangkan hal-hal yang akan membuat negara makin kehilangan kedaulatan.

Jika tidak sanggup mengelola negara dengan segala potensinya termasuk pemindahan IKN. Berikan kepada yang sanggup mengelola negara ini seharusnya tidak harus memaksakan kehendak dan ambisi yang dipaksakan akan menimbulkan masalah demi masalah seperti pembangunan, kerusakan lingkungan lahan yang mudah gundul tanpa ada yang melarang bahwa membiarkan penggundulan hutan karena pembebasan lahan pembebasan lahan karena proyek pembangunan IKN. Sangat disayangkan penguasa terlalu fokus pada Pembangunan IKN namun mengabaikan rakyat yang menderita.

Selain itu pembangunan IKN yang direncanakan akan menyiapkan skema pembiayaan untuk pembangunan IKN yang berasal dari aset negara seperti APBN, BUMN, KPBU dan lain-lain. Pembangunan IKN tidak hanya memakai biaya dari APBN tetapi dalam pembangunan IKN juga akan membuka peluang investasi dan pastinya yang paling diuntungkan adalah para kapitalis.

Jika dilihat negara ini sangat kesulitan dalam membiayai negara. Padahal negara ini mempunyai kekayaan sumber daya alam tetapi utang menggunung semua ini terjadi akibat paradigma yang salah dalam penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Sistem ekonomi menjadikan siapa saja boleh untuk memiliki harta kekayaan alam baik perorangan, individu, kelompok, maupun asing- aseng semua sah-sah saja tanpa ada yang melarang. Karena sejak dari awal sistem kapitalis diterapkan maka segala sesuatunya bisa menghalalkan segala cara. Sekalipun rakyat yang menjadi korban kebrutalan para pemangku jabatan serta orang-orang yang bisa menguasai aset negara.

Jika ibu kota baru selesai dipindahkan apakah negara bisa mandiri dalam mengelola semua? Dalam hal pembiayaan? Untuk apa ibu kota baru jika kemaslahatan umat tidak diprioritaskan bahwa kemungkinan tidak memberikan kebermanfaatan pemindahan ibu kota baru. Pada dasarnya segala sesuatu yang di kerjakan penguasa hanya untuk kemaslahatan rakyat karena penguasa adalah pelayan yang mestinya melayani segala kebutuhan seluruh rakyatnya bukan, malah sebaliknya.

Selain itu ketergantungan swasta tidak akan menjadikan negara ini mandiri dan berdaulat seperti yang diinginkan oleh setiap negara. Karena segala aset negara menggantungkan pengelolaannya dengan swasta yang hanya akan mempermudah tereksploitasi baik politik maupun ekonomi. Jika dulu negara ini dijajah secara fisik oleh para penjajah, sekarang negera ini lebih berbahaya sebab terjajah melalui pemikiran, sumber daya alam, serta segala aset negara dan pengelolaannya.

Sistem demokrasi sejatinya bisa memberikan ruang oleh para asing dan swasta untuk memperjual belikan aset negara tanpa memikirkan aset negara adalah sesungguhnya milik hak mutlak rakyat. Tetapi penguasa acapkali melegalkan UU demi memuluskan kepentingan korporasi, jika UU tidak sesuai maka dengan mudah penguasa dengan mudah memesan UU sesuai keinginan majikannya yakni para korporasi agar memuluskan kepentingan mereka.

Dalam Islam proyek-proyek pembangunan termasuk IKN Islam bukan tidak boleh hanya saja ada yang namanya skala prioritas dan urgensi. Sebelum berfokus pada hal tersebut, alangkah baiknya negara dalam situasi saat ini berfokus pada kemaslahatan umat seperti penanganan wabah, sistem kesehatan, pendidikan, bantuan kemanusiaan, lapangan kerja, serta kebutuhan lainnya yang sepenuhnya diberikan kepada rakyatnya secara adil dan merata.

Untuk biaya infrastruktur negara akan memproteksikan kepemilikan umum seperti tambang, gas, minyak dan lain sebagainya. Pengeluaran dari hasil kepemilikan umum bisa membiayai kebutuhan infrastruktur. Dalam Islam jika pembangunan infrastruktur kekurangan biaya dalam pembangunannya dan benar-benar kosong uang kas Baitul mal maka negara baru akan menarik pajak. Ini untuk pengenaan pajak hanya akan berlaku bagi orang kaya saja dan bagi yang kurang mampu tidak dikenakan pajak. Pajak tidak akan berlaku selamanya dalam Islam. Karena pajak dilakukan jika negara benar-benar tidak memiliki pendapatan. Namun melihat kekayaan sumber daya alam mustahil negeri ini kekurangan dana jika pengelolaanya menggunakan sistem Islam.

Mengenai pinjaman negara dalam Islam tidak akan meminjam uang luar negeri sebab meminjam uang luar negeri mengandung riba yang sebab dalam sistem kapitalis demokrasi tidak ada utang tanpa riba. Sehingga negara Islam tidak akan berhutang dengan luar negeri karena jika itu terjadi maka itu hanya akan memuluskan segala keinginannya dalam menyetir negara yang berutang. Maka haram hukumnya berhutang di luar negeri.

Penguasa dalam sistem demokrasi tidak akan pernah bekerja untuk rakyat yang ada hanyalah kepentingan semata dan rakyat hanya sebagai pemanis saja dalam setiap janji-janji penguasa terhadap rakyatnya. Jika ada kebijakan yang berpihak pada rakyat itu hanya setengah hati namun tidak memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Pemimpin sejatinya melayani dengan sepenuh hati kepada yang dipimpinnya karena itu seorang pemimpin harus memiliki visi misi sebagai pemimpin sebab apa yang dipimpin kelak akan di mintai pertanggungjawaban di akhirat. Pemimpin juga harus memiliki ketakwaan dan kejujuran yang tinggi karena itu dibutuhan pemimpin yang tidak hanya ahli dibidangnya namun juga memiliki integritas yang tinggi.

Sebagaimana firman Allah Subhana Hu Wata'alah :

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).

Wallahu Alam Bishowab.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial Masyarakat

Baca Juga