Ijtima Ulama Bogor Hasilkan 9 Poin Kesepakan

RadarKotaNews, Bogor - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menggelar Ijtima Ulama 2022. Dengan menghasilkan 9 poin kesepakatan para ulama dari 40 kecamatan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemda Kab.Bogor yang dinilai maksimal dalam realisasi program Pancakarsa, khususnya Karsa Bogor Berkeadaban sebagai wadah Aspirasi keumatan.

Demikian di sampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor KH. Ahmad Mukri Aji, MH. dalam acara Ijtima Ulama MUI Kabupaten Bogor Tahun 2022, bertajuk "Pondok Pesantren Sebagai Pondasi Bogor Berkeadaban" di Auditorium Setda Bogor, Jawa Barat, Sabtu

Menurut KH. Ahmad, kolaborasi antara Pemda kab.Bogor dengan MUI sudah terjalin sangat baik yang selalu mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor berkeadaban, Kab.Bogor satu-satunya daerah yang memasukkan Ketua MUI dalam Forkopimda karena peran para Kyai dan alim ulama sangat mendukung terhadap kesejahteraan umat di Kab.Bogor.

Adapun hasil dari pertemuan para ulama dari 40 kecamatan Se-Kabupaten Bogor telah di sepakati 9 poin :

  1. Memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemda Kab.Bogor yang dinilai telah maksimal dalam realisasi program Pancakarsa, khususnya Karsa Bogor Berkeadaban sebagai wadah aspirasi keumatan.
  2. Mendorong Pemda Kab.Bogor untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren serta mematangkan rancangannya dengan melibatkan para Ulama pimpinan pondok pesantren di Kab.Bogor.
  3. Dalam rangka meningkatkan angka rata-rata Lama Sekolah (RLS), mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan penerapan satuan pendidikan Mu'adalah di Pondok Pesantren.
  4. Mendorong Pemda Kab.Bogor untuk segera membentuk Badan Pengelola Islamic Center sebagai etalase peradaban Islam demi terwujudnya visi Kabupaten Bogor Berkeadaban.
  5. Memohon kepada Pemda Kab.Bogor untuk berperan aktif dalam membantu proses sertifikasi wakaf tempat ibadah, majelis ta'lim dan pondok pesantren, serta membantu
    memastikan pengelolaan lembaga tersebut berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah, komitmen terhadap Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.
  6. Mengingat pentingnya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Desa yang bersentuhan langsung dengan problem keumatan di level masyarakat, Kami mendorong Pemda
    Kab.Bogor untuk memperhatikan dan menunjang kinerja MUI Desa dengan prinsip sinergitas bersama pemerintah desa.
  7. Memperhatikan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang membuka kembali kedatangan jamaah.Haji Tahun 2022 M/1443 H setelah pandemi Covid-19, memohon kepada Pemda Kab.Bogor untuk mengawal dan melayani jemaah haji Kab.Bogor dengan maksimal.
  8. Memperhatikan berbagai bukti banyak terjadinya tindak kekerasan (tawuran, tindak kriminal, pelecehan seksual, dan lain-lain), khususnya yang dilakukan kalangan remaja dan pelajar, memohon kepada Pemda Kab.Bogor untuk segera menertibkan dan atau menghentikan tindakan tersebut dengan memaksimalkan peran aparat berwenang dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
  9. Memperhatikan semakin menggeliatnya ekstrimisme atas nama agama di Indonesia, meminta kepada seluruh masyarakat Kab.Bogor untuk tidak terhasut dan terprovokasi oleh kabar,isu dan berita yang dapat memecah belah persaudaraan Islam (Ukhuwah Islamiyah), persaudaraan kebangsaan (Ukhuwah Wathaniyah) dan persaudaraan kemanusiaan (Ukhuwah Insaniyah).

(Adrian)

Penulis:

Baca Juga