oleh

ICW: Revisi UU KPK, Melemahkan Lembaga KPK

RadarKotaNews, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut Mahkamah Konstitusi saat ini sedang melakukan pengujian secara formil terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah cukup bukti bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di nilai cacat prosedur,” terang Kurnia.

Ia menilai, dalil dalam revisi UU KPK yang dianggap melemahkan Lembaga KPK. Ada beberapa Poin yang terkait dengan pembentukan dewan pengawas, di antaranya, izin penyadapan, hingga wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

“Kita masih menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi, karena proses pembuatan revisi UU KPK ini melanggar aturan perundang-undangan,” kata Kurnia, dalam diskusi bertajuk “Menakar Peluang Uji Formil Revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi” di UpNormal jalan KH. Abdullah syafei, lapangan ros, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, KPK tak membutuhkan dewan pengawas. Sebab KPK sudah memiliki sistem pengawasan yang berasal dari internal maupun eksternal.

Karena adanya revisi UU KPK, Kurnia menilai, lembaga anti rasuah tersebut sudah tidak lagi independen. Itu terlihat, pegawai KPK akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan masuknya Pegawai KPK menjadi ASN maka akan menjadi lembaga eksekutif.

“Indonesia juga sudah menandatangani United Nations Convention against Corruption (UNCAC)/Konvensi PBB Antikorupsi. Dimana, aturan internasional tersebut lembaga anti korupsi harus independen dan tidak dibawah pengaruh siapapun,” Jelasnya.(Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed