Ibu Kota Baru yang Penuh Kelabu

Arsilah, Pemerhati sosial

Oleh: Arsilah

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian di tengah pandemi, rencana pembangunan IKN terus melaju. Mega proyek ambisius tak bisa di hentikan, Pro dan kontra saling beriringan, untuk siapa IKN?

Pemerintah memiliki rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke salah satu wilayah di timur Indonesia. Harga tanah pun terkerek naik disebabkan karena pemerintah akan membangun sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan tol. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, harga tanah di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Kutai Kartanegara bakal naik sebentar lagi. Tentunya pemerintah harus menyiapkan anggaran baru untuk pemindahan IKN baru dan juga pemilu yang belum dianggarkan besarannya secara eksplisit. (www.google.com)

Bagi pihak yang pro pindah IKN, kemunculan narasi pindah IKN adalah perkara biasa yang tidak perlu di besar-besarkan, Namun akan menjadi masalah ketika realitasnya tidak masuk akal. Bukan rahasia umum lagi bahwa hutang negara masih menumpuk, ancaman varian omicron, belum lagi wacana pajak khusus IKN di saat lesunya ekonomi rakyat. Semua ini menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah begitu ngototnya untuk pindah IKN.

Harusnya pemerintah belajar dari pengalaman yang lalu, seperti Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, berbagai masalah dan kontroversi terus menerpa proyek kerja sama antara Indonesia China itu. Harusnya pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang pada akhirnya rakyat lagi yang harus menjadi korban.

Penerapan kapitalisme neoliberal inilah yang membenarkan terjadinya penguasaan harta kekayaan rakyat menjadi milik individu, swasta atau asing. Sistem politik demokrasi pula menjadi biang kerok bagi negeri ini. Atas nama kebebasan kepemilikan, penguasa memberi jalan bagi swasta atau asing untuk memperjualbelikan kekayaan Negara.

Penguasa juga kerap melegalkan UU demi melancarkan kepentingan kooperasi/asing, jika UU nya tak sesuai bisa diubah dengan usulan RUU atau revisi UU yang ada agar sejalan dengan kepentingan mereka.

Untuk apa membangun Ibukota baru jika pada akhirnya Negara tidak bisa mandiri dalam hal pembiayaan, dan buat apa juga ada ibukota baru jika bukan untuk kemaslahatan rakyat. Penguasa dalam system kapitalisme tidak akan pernah bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalaulah ada kebijakan yang berpihak pada rakyat, sifatnya setengah hati tidak totalitas melayani rakyat.

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemilik sejati kekuasaan. Sementara penguasa, posisinya sebagai pemegang amanat umat untuk memimpin dan mengatur mereka dengan syariat Islam. Oleh karenanya, tak ada yang bisa menyetir penguasa kecuali syariat dan kemaslahatan umat.

Jika penguasa berkhianat, cukuplah hal itu sebagai alasan bagi umat untuk mencabut mandat. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah melayani. Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan visi misi pelayanan untuk korporasi, swasta, atau asing.

Sesungguhnya bagi rakyat yang terpenting adalah pelaksanaan pemerintahannya, bukan pemindahan ibu kotanya.

Rakyat butuh pemerintahan yang dapat melayani urusan rakyat dengan baik dan memenuhi kebutuhannya dan menjamin kesejahteraannya.
Wallahu A’lam Bishoab

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial

Baca Juga