Hukum di Wilayah Maluku Memprihatinkan dan Mengenaskan

Direktur Eksekuif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia, Ismail Marasabessy

Oleh: Ismail Marasabessy,SH.

Hukum di wilayah Maluku tidak berjalan dengan baik Dimana Kapolda Maluku tidak mampu untuk mengarahkan Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan Kepastian hukum terhadap Masyarakatnya.

Melihat dari perkembangan Kasus yang terjadi di Pasar Mardika (Pembunuhan) yang termaktub dalam Pasal 338 Jo Pasal 340 Kapolresta tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dan terlihat ngambang dan bahkan diduga tidak bekerja.

Hal tersebut mengakibatkan perkembangan hukum di wilayah Maluku semakin memprihatinkan dan mengenaskan.

Maka berangkat dari peristiwa hukum tersebut sudah sepantasnya Kapolri untuk segera mengevaluasi Kinerja Kapolda Maluku dan memecat Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease beserta Penyidik yang menangani permasalahan Pembunuhan di Pasar Mardika beberapa Bulan yang lalu.

Kapolri harus segera mencopot Kapolda Maluku Dan Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease dari jabatan masing-masing. Karena tidak mampu menjalankan Tugas dan tanggung jawab mereka selalu Pimpinan.

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia

Baca Juga