Hubungan Tak Nyambung Antara Pembubaran MUI dan Terorisme

Nor Hamidah (Pemerhati sosial)

Oleh : Nor Hamidah

Isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) makin marak beredar usai penangkapan salah satu anggotanya yang diduga terlibat jaringan terorisme oleh Densus 88.

Munculnya isu pembubaran MUI membuat sejumlah pihak geram hingga membuat pernyataan.

Ketua MUI Cholil Nafis bahkan menyebut pihak mengeluarkan isu pembubaran MUI adalah orang yang tidak bisa membedakan urusan personal dan lembaga. Cholil merasa MUI adalah lembaga yang penting bagi Indonesia, sebagai pengayom umat Islam. MUI bahkan juga berperan sebagai mitra pemerintah.

Hal yang sama ditegaskan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyikapi tuntutan di media sosial terkait pembubaran MUI, sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi menilai, tuntutan tersebut mengada-ada.

Fraksi PPP menilai, tuntutan pembubaran MUI di media sosial, menyusul penangkapan salah seorang pengurus Komisi Fatwa Ahmad Zain an-Najah (AZA) oleh Densus 88 sangatlah berlebihan dan mengada-ada, kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Jumat, (19/11/2021).

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap, Majelis Ulama Indonesia lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan terhadap anggotanya. (republika.co.id/berita)

Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII), Nasrullah Larada menegaskan, merupakan ide dan gagasan konyol jika muncul keinginan untuk membubarkan MUI. Bahkan kemunculan ide ini sangat terkesan berasal dari kelompok yang tidak senang kepada umat muslim karena dendam masa lalu.

Imbasnya akan lebih tragis lagi, nanti akan muncul kegelisahan bagi sebagian kelompok umat Islam atas peran melalui MUI di dalam ikut berperan aktif membangun persatuan bangsa, kata Nasrullah di Jakarta, Ahad (21/11/2021).

Menurut Nasrullah, bila dilihat dalam sejarah perjuangan hadirnya NKRI, umat Islam bersama TNI selalu bersatu padu dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan negara, maka menjadi sangat naif jika tiba-tiba ada ide konyol yang mencoba memecah belah persatuan bangsa.

Dengan kejadian seperti ini dipastikan ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk kembali memojokkan umat Islam. Isu terorisme lagi-lagi menjadi pembenaran dalam menyuarakan pembubaran MUI.

Oleh karena itu, sesungguhnya ini adalah narasi jahat yang terus Barat hembuskan sebagai wujud kebencian terhadap kaum Muslim.

Barat tidak ingin umat Muslim bangkit sehingga menyuntikkan Islam fobia ditubuh negeri-negeri muslim, agar umat muslim takut pada agamanya sendiri lalu menjauh darinya.

Padahal Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, agar sesama umat manusia saling memanusiakan antara sesama.

Dalam hukum Islam tindak pidana terorisme tergambar jelas dalam firman Allah : “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dibumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya.”( Surah Al-Maidah: 33).

Hal ini karena teroris merupakan orang yang membuat kerusakan dimuka bumi. Pengrusakan dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman mati atau disalib. Akan tetapi dalam hukum Islam jika seseorang teroris tersebut melakukan bentuk terorisme dengan membunuh atau menganiaya maka hukumannya ditetapkan oleh Ulama atau lembaga atau seorang hakim yang mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist yang sesuai dengan ketentuan mengenai hukuman qishas.

Radikalisme dan terorisme sesungguh nya adalah fitnah terhadap Islam dan umat. Karena jika ada terorisme maka Islam dapat stigma yang buruk di masyarakat, dan korban terorisme sering kali adalah umat Islam sendiri.

Namun dengan tuntutan pembubaran MUI ini menunjukkan adanya pihak-pihak yang selalu mencari kesempatan memberangus suara kritis ulama, apalagi bila lembaga ulama seperti MUI mulai kritis membela ajaran Islam dan mengoreksi kebijakan pemerintah.

Karenanya tagar bubarkan MUI sangat mungkin digulirkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak rela jika para ulama dalam MUI mulai campur tangan dalam masalah kehidupan negeri ini, termasuk dalam masalah politik dan ekonomi masyarakat.

Karena prinsip ideologi sekulerisme jelas-jelas mengharamkan turut campurnya agama dengan kehidupan, serta meminggirkan peran ulama dan Islam dalam mengatur kehidupan berdasarkan syariat Islam yang Allah ridhoi. Padahal keberadaan para ulama dalam sistem kehidupan Islam selalu menjadi rujukan untuk dimintai pendapat oleh penguasa.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumudin menulis, “Ahli fiqih atau ulama ialah orang yang tahu tentang undang-undang siyasah. Jadi, ahli fiqih atau ulama itu posisinya adalah gurunya sulthan atau penguasa dan tugas guru adalah menjelaskan atau meluruskan muridnya jika sang murid berjalan tidak sesuai undang-undang.”

Munculnya lembaga atau organisasi keislaman sebenarnya harus dikembalikan perannya sesuai ajaran Islam yakni sebagai alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Karenanya, umat Islam harus bersatu padu menolak tuntutan pembubaran MUI, menggemakan penerapan syariah Islam dalam kehidupan secara sempurna. Agar masyarakat terlepas dari berbagai kesempitan akibat penerapan sistem sekulerisme dalam berbagai lini kehidupan.

Wallahu’alam bishawaab.

*) Penulis adalah Pemerhati sosial

Baca Juga