HRS Semakin Percaya Kasus Politik yang Dibungkus Hukum

RadarKotaNews, Jakarta - Majelis hakim penegakkan keadilan bukan hanya ajaran Islam tapi semua agama bahkan amanat konstitusi bangsa Indonesia yaitu semua warga negara harus mempunyai azas hukum yang sama yaitu equality before the law

Hal itu sebagaimana di sampaikan
Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS) saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam kasus hasil swab RS Ummi, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).

HRS menyebut diskriminasi hukum adalah pelanggaran bagi hukum agama dan negara siapapun manusianya tidak boleh ada diskriminasi hukum siapapun agamanya, golongannya wajib diperlakukan dengan adil

"Semua kasus pelanggaran proses yang saya hadapi tidak murni masalah hukum namun lebih kental warna politis dan ini merupakan operasi intelejen berskala besar demi kepentingan oligarki, operasi tersebut adalah gerakan politik balas dendam terhadap saya dan FPI yang menurutnya ancaman bagi oligarki," tuturnya

Sementara intelejen, kata HRS, yang bekerja dengan ikhlas demi bangsa dan negara itulah yang namanya menjadi intelejen putih semoga intelejen putih dimenangkan

"Saya semakin percaya dan yakin bahwa ini kasus politik yang dibungkus hukum apalagi setelah saya mendengar dan membaca tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak masuk diakal dan jauh dilihat nalar dan sangat sadis," tegasnya

HRS menilai Jaksa penuntut Umum menjadikan kasus proses jauh lebih berat daripada kasus korupsi. Sementara, Majelis hakim, politik kriminalisasi tidak berpegang pada prinsip equality before the law

Menurut HRS, waktu kita selama ini habis dikuras untuk kasus pelanggaran proses yang melibatkan saya sehingga saya diproses di pengadilan dengan 3 kasus, sementara Walikota jakarta pusat memberikan kesaksian dalam sidang bahwa banyak kasus proses dijakarta dan tidak ada yang di proses tapi hanya saya yang diproses

"Ketiga kasus prokes itu dirancang untuk memenjarakan saya sehingga tidak bisa dipungkiri ini kasus diskriminasi oleh oligarki," jelas HRS

Menurut dia, selain kasus kerumunan petamburan maupun megamendung dikenakan sanksi pidana terkait pasal 93 dan kasus megamendung hanya membayar 20 juta dan kasus petamburan yang sudah membayar denda masih ditambah vonis 8 bulan

"Pengakuan jujur majelis hakim kasus petamburan tentang adanya diskriminasi pada diri saya dan tentang pentingnya prinsip equality before the law patut di acungi jempol bukan sepeti JPU ini," imbuhnya

Sunggu sangat memalukan dan menjijikan tak kala penegak hukum membenarkan diskriminasi dan meninggalkan equality before the law ini sangat tidak pantas karena ada sila ke 5 dan amanat, bahwa pengabaian prinsip equality before the law akan mengharamkan penegak hukum, karena itu, sikap penegak hukum yang mencari dalih diskriminasi akan menghilangkan sendi keadilan

Melalui sidang ini, di hadapan majelis hakim, HRS mengingatkan bahwa didalam ruang sidang ini semua saksi ahli sepakat bahwa diskriminasi hukum bisa membuat kehancuran bangsa dan negara karena nya menurut saya bahwasannya para penegak hukum segera disingkirkan dari bumi ini karena hanya membuat keonaran hukum di negeri ini, hukum itu bisa di olah sedemikian rupa," tutupnya. (adrian)

Penulis:

Baca Juga