oleh

Hotman: Penjara 4 Tahun Bagi Majikan yang Tidak Membayar Upah Minimum

RadarKotaNews, Jakarta – Hotman Paris Hutapea atau yang akrab disapa Bang Hotman, cukup menarik perhatian masyarakat belakangan ini, terutama semenjak UU Cipta Kerja disahkan.

Tak lama setelah DPR bersama pemerintah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Hotman Paris mengaku langsung mempelajari draf Undang-Undang tersebut.

Kali ini Hotman Paris kembali menjadi sorotan, dalam video singkat yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial, pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

Sambil ditemani sembilan perempuan di belakangnya dengan gestur “mempersembahkan”, Hotman Paris membuka videonya dengan membagikan segudang prestasi yang dia raih sebagai Lawyers.

“Halo masyarakat Indonesia, salam Hotman Paris. Dalam sejarah karier Hotman yang telah mendunia 36 tahun, membawahi puluhan tahun pengacara-pengacara bule, dan kasusnya dimuat di berbagai koran-koran internasional, termasuk di New York Times,” ujar Hotman, dikutip dari akun Instagram @hotmanparisofficial.

Menurut pengacara papan atas tersebut, baru pertama kali sepanjang kariernya ada Undang-Undang dengan sepuluh pasal yang berisi ancaman pidana bagi majikan atau pengusaha yang tidak memenuhi hak pekerjanya.

“Inilah pertama kali dalam sejarah karier Hotman, melihat, menemukan, draf UU yaitu UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dengan sepuluh pasal yang memberikan ancaman pidana kepada majikan atau pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh,” kata Hotman.

Dia pun memberikan contoh beberapa kasus dan ancaman hukuman yang bisa diterima oleh pengusaha, salah satunya hukuman penjara selama empat tahun kepada pengusaha atau majikan yang tidak membayar pesangon buruhnya.

“Contohnya, tidak bayar pesangon maksimum empat tahun penjara, tidak membayar upah minimum maksimum empat tahun penjara,” imbuhnya.

Di penghujung videonya, Hotman Paris mengembalikan kepada masyarakat mengenai siapa yang diuntungkan dalam temuannya di UU Cipta Kerja tersebut.

“Inilah pertama kali Undang-Undang yang membuat (hukum) perdata menjadi (hukum) pidana, dan ini menguntungkan siapa? Terserah kepada masyarakat yang menilai. Salam Hotman Paris,” tutup Hotman.(**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed