oleh

HMPI Sesalkan Lemahnya Koordinasi dan Kinerja BMKG dan BNPB

RadarKotaNews – Himpunan Maahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) menyesalkan simpang siurnya informasi terkait bencana tsunami banten dan lampung. Awal kesimpangsiuran pertama kali adalah soal jenis bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semula mengatakan bukan tsunami, melainkan hanya kenaikan permukaan air laut.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI), Andi Fajar Asti kepada awak media di jakarta. Senin (24/12/18)

lanjut dia, sedangkan masyarakat yang menjadi korban nyata-nyata menyebutnya tsunami karena gelombang dan akibatnya yang sangat signifikan jika hanya sebatas disebut kenaikan permukaan air laut.

Terkait penyebab gelombang tsunami. BNPB mengatakan bahwa itu adalah akibat gravitasi bulan. Padahal secara teoritis dan empiris, gravitasi bulan tidak sampai pada menghasilkan gelombang setinggi dua meter lebih kemudian berhempas kepantai. Gravitasi bulan biasanya hanya menaikkan permukaan air laut.

Menurut Andi Fajar, sirine yang bunyi cenderung terkesan tidak bekerja oromatis. Melainkan sengaja di bunyikan oleh manusia. Itupun kesannya adalah karena kepanikan. Sumber bunyi pun simpangsiur antara sumber bunyi dari alat deteksi dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) atau Sirine dari kepolisian.

Karna itu, Kejadian ini cukup lama dan menjadi tanda tanya, separah apakah tingkat eror dari kinerja alat yang di siapkan oleh BMKG?. Kok bisa bekerja setelah memakan korban. Ini tentu bukan yang pertama kalinya terjadi eror. Kasus terakhir adalah tsunami Palu.

Dari beberapa info yang menimbulkan ketidakjelasan tersebut, HMPI sangat menyesalkan kinerja kedua Badan tersebut. Kelihatan kurangnya koordinasi antar badan. Padahal, sejatinya lembaga ini bekerja saling terkoneksi dan berkolaborasi. BMKG harus menjamin kinerja alat deteksi tsunami berfungsi dengan baik. Karena semua ahli bencana tahu dan sepakat bahwa indonesia adalah negara yang tingkat kerawanan bencananya sangat tinggi.

Selain itu, seringnya lempar tanggung jawab antara pusat dan daerah. Misalnya, sistem dan kinerja pengelolaan deteksi bencana yang jika terjadi eror, pusat lebih hemat menjawab pertanyaan publik dengan cara mendorong tanggung jawab ke Badan Penanggunangan Bencana Daerah (BPBD).

Pelibatan Pemerintah daerah khususnya yang berada dikawasan pesisir dan kepulauan wajib dilibatkan. “Kita punya Asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh indonesia (Aspeksindo) yang bisa dilibatkan secara aktif. Karena yang punya kearifan lokal dalam tangguh bencana tentu adalah mereka yang sehari-harinya berada pada kawasan rawan bencana khususnya gempa dan tsunami.”jelasnya.

Olehnya itu, HMPI juga mendorong perbaikan kompetensi SDM yang khusus memantau fenomena tsunami di Indonesia. Teknologi yang mumpuni tapi dengan SDM yang pas-pasan juga tidak akan mampu mengurangi resiko bencana. Karena pengurangan resiko bencana hanya bisa dilakukan jika ada mitigasi bencana.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed