oleh

HMI Menolak Rancangan Pepres Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme

Pernyataan Sikap HMI Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya
Mengenai Konstruksi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dalam Tinjauan Yuridis Teror dan terorisme bukanlah fenomena baru dalam sejarah kekerasan dunia.

Secara historis, terorisme mempunyai sejarah panjang sampai ke masa Yunani kuno ketika Xenophon menulis tentang efektifitas perang psikologi terhadap populasi musuh. Di masa awal perkembangannya, teror dan terorisme menjadikan negara dan kekuasaan sebagai objek yang ingin dituju. Terorisme menurut T. P. Thornton adalah penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan, dan ancaman kekerasan. Terorisme dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu Enforcement Terror yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka, dan Agitational Terror, yakni teror yang dilakukan untuk mengganggu tatanan yang mapan kemudian menguasai tatanan politik tersebut. Berdasarkan dari pengertian Terorisme dan tujuannya diatas, maka dapat dilihat bahwa motivasi teror tidak selalu didasarkan pada penafsiran orang atau kelompok atas keyakinan agama. Motivasi teror juga dapat bersumber pada alasan-alasan Kriminal, Etnonasionalisme, maupun Politik. Tindak kekerasan itu bisa pula dilakukan oleh individu, kelompok maupun Negara. Sasaran atau korban bukan merupakan tujuan utama, tetapi hanya salah satu bentuk dari taktik
intimidasi atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. karakteristik tindakan terorisme terletak pada menggunakan kekerasan secara sistematik untuk menimbulkan ketakutan yang meluas.

Pada 4 Mei 2020 Pemerintah menyerahkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Hal ini tidak dapat diterima karena berbagai persoalan Antara lain sebagai berikut :

Pertama dari Sektor penegakan hukum, terorisme merupakan tindak pidana luar biasa (Extraordinary Crime) yang membutuhkan penanganan yang luar biasa (Extraordinary Measure) tetapi harus tunduk pada ketentuan Sistem Peradilan Pidana yang penanganannya masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan penegak hukum. Menurut studi penelitian tentang pola penanganan terorisme di dunia dari tahun 1960 sampai 2008 oleh rand corporation, dari banyaknya kasus terorisme di berbagai Negara
dan motif yang beragam seperti Etnonasionalisme, Ideologi, dan sebagainya menyebutkan hanya 10% pola penanganan terorisme yang efektif dan berhasil dilakukan oleh operasi militer sementara hampir 70% menyebutkan keberhasilan penanganan terorisme dilakukan dengan penegakan hukum dan operasi intelijen lalu sisanya menyebutkan pola penanganan terorisme berhasil karena
kelompok-kelompok teroris melakukan metode negosiasi dan dialog yang masuk ke ranah politik. Mengacu pada data diatas terlihat lebih efektif pola penanganan terorisme dengan penegakan hukum dan operasi intelijen karena sejatinya terorisme masuk dalam tindak pidana sehingga dibutuhkan pola penanganan scientific investigation yang hanya dimiliki oleh kepolisian. Militer tidak dilatih untuk scientific investigation tetapi dilatih dalam doktrin perang sehingga sudut pandang yang dipakai adalah “kill or be killed” dan pencarian alat bukti dikesampingkan selama kelompok tersebut dianggap lawan. Terorisme diletakkan dalam koridor Criminal Justice system dimana penegakan
hukumnya harus mengacu kepada kerangka due process of law dalam KUHAP yang menghormati Hak Asasi Manusia. Sementara pola penanganan yang Koersif serta mengesampingkan hak asasi manusia cenderung menimbulkan perlawanan yang
semakin keras dari kelompok Teroris tersebut.

Kedua dari sisi peraturan perundang-undangan, Secara substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ingin
menggeser pola penanganan terorisme dalam negeri dari Criminal Justice System ke War Model. Rancangan Perpres tersebut juga dapat bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia sementara pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam negeri melalui fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan dalam pasal 2 Rancangan Perpres memungkinkan adanya pola penanganan bercorak War Model yang akan bertentangan dengan konsep negara demokrasi yaitu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 2 tersebut terjadi tumpang tindih kewenangan pemulihan yang dimiliki BNPT dan kewenangan penindakan yang dimiliki oleh Kepolisian. Dalam Pasal 3 terdapat keleluasaan kewenangan TNI dengan tidak adanya penjelasan tentang
operasi lainnya. Hal ini dapat
menjadikan TNI memiliki keterlibatan dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam negeri yang bisa
menciderai hak-hak sipil tanpa ada mekanisme akuntabilitas yang jelas. Adanya Pasal 7 dalam Rancangan Perpres bertentangan dengan Pasal 43 UU No. 5 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa upaya pencegahan merupakan tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hal ini rentan menimbulkan konflik kewenangan antara BNPT dan TNI dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 9 Rancangan Perpres juga berpotensi akan merusak mekanisme criminal justice system
dan dapat menimbulkan terjadinya peningkatan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena TNI mendapatkan kewenangan penindakan di dalam negeri dengan dalih adanya ancaman terorisme terhadap presiden, objek vital dan lain sebagainya tanpa ada ukuran situasi yang pasti dan jelas untuk melibatkan TNI.

Adapun Analisis Konstruksi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme dalam Tinjauan Yuridis dijabarkan sebagai berikut:

a. Bahwa menimbang kepada UUD NRI 1945 pasal 30 ayat (3) yang mengatur secara Tegas menyebutkan bahwa “Tugas pokok TNI adalah menegakan Kedaulatan Negara, Mempertahankan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi Segenap bangsa dan
Seluruh tumpah Darah Indonesia dari Ancaman dan Gangguan terhadap
Keutuhan Bangsa dan Negara.” Telah diatur secara rinci tentang Tugas Militer sebagai alat Pertahanan Negara yang tidak dapat dimasukan dalam ruang lingkup Penegakan Hukum (Law Enforchment) Kedudukan UUD NRI 1945 merupakan Hierarki Peraturan Perundang-undangan tertinggi berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2011 jo. Undang-undang No.15 Tahun 2019 serta Staat Grundgezet atau Aturan Pokok Negara (Konstitusi).

b. Bahwa menimbang TAP MPR No 10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok
Reformasi pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang tertuang pada BAB IV tentang Kebijakan Reformasi Pembangunan pada sektor Hukum menyebutkan Bahwa “Penanggulangan Krisis dibidang Hukum Bertujuan untuk tegak dan terlaksananya Hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan Ketentraman Masyarakat yakni melalui Pemisahan secara Tegas Fungsi dan Wewenang Aparatur Penegak Hukum agar dapat dicapai Proporsionalitas, Profesionalitas serta Integritas yang Utuh.”

c. Bahwa menimbang TAP MPR No 6 Tahun 2000 menyebutkan pada pasal 1 Bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara Kelembagaan terpisah sesuai dengan Peran dan fungsi masing-masing.” Kemudian pada pasal 1 ayat (2) memperjelas bahwa “ Tentara Nasional Indonesia adalah Alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara“

d. Bahwa Menimbang TAP MPR No 7 Tahun 2000 TAP MPR No.7 tahun 2000 juga mendukung serta menguatkan pemisahan TNI dalam ranah sipil.pada pasal 2 ayat (1) ,(2) dan (3) menyebutkan bahwa “(1) Tentara Nasional Indonesia
merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ;(2) Tentara Nasional Indonesia, sebagai Alat Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. ;(3) Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang.” Yang artinya bahwa pemisahan militer dalam ranah sipil telah diperkuat dalam TAP MPR ini yang mengatur mengenani Tupoksi militer itu tersendiri

e. Bahwa menimbang pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”.

f. Bahwa menimbang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa “Tugas pokok TNI adalah menegakan Kedaulatan Negara, Mempertahankan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi Segenap bangsa dan Seluruh tumpah Darah Indonesia dari Ancaman dan Gangguan terhadap Keutuhan Bangsa dan Negara.” dapat ditarik kesimpulan bahwa TNI merupakan Alat Pertahanan Negara sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, keterlibatan TNI dalam
mengatasi tindak pidana terorisme bersifat perbantuan kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian.

Dalam proses penegakan Hukum sumber daya utama yang harus digunakan adalah Kepolisian, TNI merupakan pilihan terakhir ( Ultimatum Remidium ) ketika penanganan tindak pidana terorisme dalam negeri sudah tidak mampu lagi ditangani oleh Kepolisian. Penindakan terorisme yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Rancangan Perpres ini akan menghilangkan otoritas sipil dan mekanisme Checks and Balances. Pasal tersebut menjelaskan penggunaan kekuatan TNI dalam hal penindakan dilakukan atas perintah Presiden yang akan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang yang salah satunya adalah mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan adanya keputusan politik Negara, yang dimaksudkan dengan keputusan politik negara adalah keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR. Terdapat juga problematika perihal pendanaan dalam Rancangan Perpres tersebut dalam Pasal 14 yang menjelaskan bahwa dalam rangka mengatasi aksi terorisme yang dilakukan TNI bersumber dari APBD dan sumber lain. Hal ini, bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah menjelaskan bahwa anggaran TNI hanya bersumber dari APBN.

Respon terhadap aksi terorisme cenderung memperumit jalannya proses demokratisasi dan penegakan HAM di banyak Negara. Perang terhadap terorisme seakan-akan mengesampingkan kebebasan sipil untuk dilindungi negara. Kehadiran
Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini dapat dikatakan sebagai bentuk langkah mundur kehidupan demokrasi kita. Hal ini merupakan pengikisan cita reformasi yang menjunjung tinggi supremasi sipil, karena dalam Negara Demokrasi harus terdapat pemisahan yang jelas antara Civil Society dengan Militer.

Berdasarkan Pertimbangan Filosofis-Teoritis-Yuridis serta di Justifikasi oleh berbagai prinsip-prinsip Fundamental dalam pelaksanaan Berbangsa dan Bernegara yang dilandasi Democratische Rechstaat atau Negara Hukum yang Demokratis serta menjunjung Tinggi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Civil Society tersebut, maka dari itu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya menyatakan Sikap sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam
mengatasi Aksi Terorisme tidak berdasar pada Ketentuan Criminal Justice System serta Peraturan Perundang-Undangan diatasnya yang mengatur secara Tegas mengenai Hakekat secara Yuridis tentang Tugas, Pokok dan Fungsi TNI sebagai Alat
Pertahanan Negara dan bukan merupakan Aparat Penegak Hukum. Maka dari itu Legal Standing atas Rancangan Peraturan Presiden ini tidak berdasar pada Peraturan diatasnya serta tidak berdasar pada Tuntutan Reformasi.

2. Bahwa HMI Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya Menolak secara tegas Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme demi
Keberlangsungan Penegakan dan Perkembangan Hukum yang
Demokratis yang menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia.

3. Bahwa HMI Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya
menegaskan untuk menegakan Profesionalisme Tentara Nasional
Indonesia sebagai Alat Pertahanan Negara sesuai dengan Amanat Reformasi demi keberlangsungan Demokrasi.

Malang, 26 Ramadhan 1441 H
20 Mei 2020 M

Himpunan Mahasiswa Islam Malang Komisariat Hukum Brawijaya

Syafiq Ramdani
Ketua Umum

Daniel Alexander Siagian
Sekretaris Umum

(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed