oleh

Harus ada Regulasi untuk Mencegah Dinasti Politik Dalam Sebuah Negara

RadarKotaNews, Jakarta – Dinasti politik dinilai sangat buruk bagi perkembangan demokrasi di sebuah negara. Karena itu, harus ada regulasi yang jelas guna mencegah terjadi dinasti politik dalam sebuah negara. Sebab, seorang pemimpin harus memiliki track record dalam memimpin publik, sehingga ada pembelajaran secara mental dan kemampuan dalam mengelola publik.

Demikian penilaian Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi Forum Legislasi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

“Terkait dinasti politik, kami berpandangan ini buruk untuk demokrasi. Ini bagian dari residu demokrasi. Benar bahwa negara lain juga ada dinasti politik, Secara lebih spesifik, ia pun menilai seorang pemimpin harus punya perjuangan politik dari bawah sebelum mengampu tongkat kepemimpinan,” tutur Mardani

Mardani mencontohkan, seperti yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat ini, ia memulai karir politik sejak menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI-Perjuangan Jawa Tengah, lalu terus berlanjut hingga kini menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024.

“Saya puji Bu Puan Maharani, sebelum jadi Ketua DPR itu karirnya mulai dari bawah. Sempat mulai dari Ketua Bapilu Jateng, lalu maju sebagai Anggota DPR, lalu jadi menteri dan menjadi Ketua DPR, itu dari bawah,” jelas Mardani

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, pengalaman adalah kunci sukses atau tidaknya seseorang memimpin sebuah daerah. Menjadi bahaya jika proses menjadi pemimpin dilakukan dengan cara instan.

“Yang tidak tepat itu ketika prosesnya instan lalu tiba-tiba maju sebagai calon kepala daerah. Padahal kalau bisa itu merangkak dari bahwa seperti Ketua RT, RW, Karang Taruna, KNPI yang asalnya dari bawah, jadi ada pengalaman mengurus publik,” jelas Mardani.

Terakhir Mardani menambahkan, pengalaman mengurus publik ini akan melatih mental seseorang. Jangan sampai dinasti politik ini menihilkan unsur pengalaman seseorang dalam mengelola urusan publik, sehingga ini memerlukan koreksi terhadap RUU Pilkada yang akan datang. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed