Hari Perempuan Internasional Jualan Narasi Kesetaraan Gender? Biasalah !

Foto: Aktivis Muslimah dan Pendidik, Fani Ratu Rahmani. (Ist)

Oleh : Fani Ratu Rahmani

Dunia memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) pada 8 Maret. Perayaan juga dihelat di DKI Jakarta.Sejumlah organisasi menyuarakan tuntutan-tuntutan atas nama perempuan hari ini. (Sumber : IDN Times, 8 Maret 2021)

Dan yang terdepan adalah Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (GERAK) dan Perempuan Mahardhika menyampaikan tuntutannya. Dilansir dari Tribun Kaltim, Gerakan Perempuan Anti Kekerasan Seksual (GERAKS) Balikpapan memenuhi Taman Tiga Generasi sekitar pukul 15.00 Wita, mereka menyampaikan pendapat menggunakan pengeras suara dengan latar belakang putih dengan tulisan Aliansi Geraks dengan dua tuntutan mereka.

Humas Geraks, Putri Imania mengatakan bahwa kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021, selalu ada peningkatan kasus kekerasan seksual. Meski demikian, korbannya tak selalu perempuan. Oleh karenanya, ia pun juga menuntut agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dapat segera di sahkan. Sebab, menurutnya, korban tak terpenuhi keadilannya.

Hal ini senada dengan tuntutan yang disampaikan dalam aksi di beberapa titik baik di Jakarta maupun Bandung. Secara spesifik bahkan Perempuan Mahardhika di Jakarta menuntut agar negara mengakui Kekerasan Seksual sebagai pelanggaran HAM. Karena kasus yang terjadi di Indonesia sudah sedemikian daruratnya. Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengungkapkan data Komnas Perempuan pada 2020. Tercatat 58 persen kasus kekerasan seksual dari total 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik atau komunitas.

Kalangan feminis memandang persoalan kekerasan seksual ini menjadi PR besar bagi negara yang masih tidak mampu menjamin hak-hak perempuan. Mereka melihat produk hukum yang ada, belum pro terhadap korban kekerasan, dan juga perempuan masih dalam bayangan streotip masyarakat yang konservatif terhadap hak-hak dan kebebasan perempuan. Sebut saja, ide patriarki masih berkelindan di masyarakat, menurut mereka.

Dengan pandangan ini, kalangan feminis menunjukkan belum tercapainya kesetaraan gender antara pria dan wanita di negeri ini. Ketimpangan masih terus terjadi. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur menyatakan hingga kini ketimpangan gender di daerah itu masih terjadi, terbukti dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sangat rendah.

"IPG kita baru 85,98 berada di bawah target nasional yang sebesar 91,07. Sedangkan IDG kita 65,65, di bawah target nasional yang sebesar 75,24," ujar Plt. Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda di Samarinda, Jumat (1/1/2021). (Sumber :akurat.com)

Pertanyaannya, apakah kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik dan seksual, dikarenakan belum ada kesetaraan di antara dua belah pihak ini? Apa ide kesetaraan gender mampu menjadi solusi bagi persoalan perempuan di dunia?

Sebaiknya kita melihat lebih mendalam, bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terus muncul berawal dari perspektif bathil terhadap perempuan itu sendiri. Ada sebuah sudut pandang bahwa perempuan bagai komoditas yang bebas untuk diperlakukan apapun, termasuk dilecehkan atau disiksa atas nama kebebasan. Perempuan dipandang secara seksualitas semata, ditambah perempuan juga berlaku bebas tanpa aturan di mata pria. Adalah wajar muncul asap karena ada api yang berkobar.

Sudut pandang ini adalah sudut pandang yang berasal dari barat. Sudut pandang yang berdasarkan hawa nafsu dengan qa'idah fikriyyah (kaidah berpikir) yang sekuler (memisahkan agama dari kehidupan). Akan kita dapati, perempuan akan terus diperlakukan semena-mena atas nama kebebasan (liberalisme). Dan perempuan akan bersikap semaunya pula atas nama kebebasan.

Dan berbicara tentang ide kesetaraan gender. Ide ini memandang bahwa posisi wanita harus setara dengan pria, peran dan hak harus sama. Ruang yang diberikan negara juga harus sama atas nama HAM. Padahal, ide ini tidak terbukti mampu menjadi solusi. Toh, di Amerika Serikat dan Eropa yang mana sangat menjunjung tinggi HAM dan kesetaraan gender, kasus kekerasan secara fisik dan seksual terhadap perempuan juga meningkat. Terus terjadi setiap hari. Padahal, narasi gender selalu diserukan. Lantas, layakkah ide ini dikatakan solusi bagi permasalahan perempuan? Atau justru menjerumuskan perempuan pada persoalan baru?

Namanya juga ide yang berasal dari akal manusia, dipastikan ide itu lemah dan terbatas. Ya, karena akal manusia diciptakan oleh Allah dengan kelemahan dan keterbatasan. Hanya sekulerisme yang membiarkan akal memiliki kewenangan untuk menentukan benar-salah, baik-buruk atas segala sesuatu. Dan ujung dari ide sekuler hanya kerusakan bukan kemuliaan.

Termasuk pula dengan RUU PKS. Produk hukum yang terus disuarakan ini juga bernafas sekuler-liberal. Naskah akademik RUU PKS sarat dengan ide feminis yang menuhankan kebebasan tanpa diatur dengan Tuhan. Berkedok penjaminan hak-hak perempuan padahal menjerumuskan pada jurang kehancuran bagi rahim peradaban. Isinya racun semua, yang dibalut dengan slogan peduli kekerasan.

Sehingga, Ide kesetaraan gender dan RUU PKS merupakan wujud dari feminisme yang dikokohkan dalam sistem sekuler liberal. Sistem ini cepat atau lambat akan mengakomodir ide-ide barat termasuk juga keseteraan gender. Yang pada dasarnya gagal melindungi perempuan dan memuliakannya.

Ide sekuler-liberal hanya merusak fitrah perempuan sebagai makhluk Allah. Yang seharusnya ia memiliki kewajiban untuk taat pada Al Khaliq, namun sekuler-liberal tidak memberi ruang agama untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk perempuan. Perempuan justru didorong untuk bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas beragama, bebas memiliki, dan menjadi sapi perah bagi para kapitalis. Atas nama pemberdayaan ekonomi perempuan, kapitalis sukses mengelabui wanita demi keuntungan semata.

Dan hal ini akan terus terjadi selama perempuan masih hidup dalam sistem politik yakni demokrasi. Bukankah demokrasi adalah sistem politik yang meletakkan kedaulatan di tangan manusia? Demokrasi akan menjamin empat kebebasan bagi manusia, menjual seruan hak asasi manusia. Dan yang menentang dikatakan pemikiran konservatif dan tertutup, padahal demokrasi yang picik melahirkan produk hukum yang menyengsarakan siapapun termasuk wanita.

Oleh sebab itu, perempuan harus menyadari betapa buruknya sistem sekuler-liberal demokrasi saat ini. Bukan hanya merusak, tapi juga mengingkari aturan Illahi. Yang seharusnya manusia hidup teratur dengan syariat Islam. Sebagaimana makhluk Allah lain yang mengindahkan aturan-Nya.

Islam sebagai ideologi juga memiliki solusi tuntas atas permasalahan perempuan. Islam adalah aturan yang memuliakan perempuan. Menjadikan perempuan adalah kehormatan yang wajib dijaga, dijaga iffah dan izzahnya bukan merusaknya. Islam sesuai fitrah manusia, fitrah perempuan.

Kebijakan negara yang berlandaskan Islam pun akan menyelesaikan masalah perempuan, karena kesempurnaan syariat Islam. Sebagaimana yang telah terbukti dalam daulah Islam di Masa Rasulullah SAW hingga masa khilafah Islamiyyah yang berjaya 13 abad lamanya. Mari kita Songsong, khilafah Islam yang telah dijanjikan oleh-Nya. Allahu Akbar ! Wallahu a'lam bish shawab.

*) Penulis adalah Aktivis dakwah dan Pendidik

Baca Juga