Harga Pangan Naik, Pemerintah Gagal Antisipasi

Oleh: Nur Rahmawati, S.Pd

Sejak akhir tahun kemarin bahan-bahan sembako terus mengalami kenaikan dan ini bukan kali pertama.

Mulai dari harga minyak goreng, cabai hingga telur terus mengalami kenaikan menjelang akhir tahun lalu. Ketiga komoditas bahan pokok ini diperkirakan akan terus merangkak hingga Januari 2022. Namun masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir karena harga-harga pangan tersebut akan kembali turun pada kuartal l-2022.

Peneliti Core Indonesia, Dwi Andreas mengatakan saat ini harga-harga komoditas tersebut telah melewati batas harga psikologis. Harga cabai di tingkat konsumen telah tembus Rp100.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah sudah lebih dari Rp18.000 per kilogram dan harga telur yang mencapai 30.000 per kilogram. Walaupun saat ini harga cabai kembali turun. Namun, kedua komoditas tadi masih tetap bertahan di harga yang cukup tinggi. “Kenaikan ini sudah melewati batas psikologi tapi ini tidak perlu dikhawatirkan,” kata Andreas dalam Refleksi Ekonomi Akhir Tahun 2021. (Liputan6.com, 29/12/21)

Menurutnya, kenaikan ini dipicu oleh fenomena alam yang membuat para petani gagal panen, sementara permintaan pasar naik di akhir tahun dan permintaan dari luar negeri terhadap minyak sawit pun bertambah. Dan setelah tahun baru harga berangsur normal kembali. Namun nyatanya sampai saat ini harga belum ada penurunan kecuali harga cabai.

Kenaikan seperti ini sudah berulang kali terjadi menjelang momen besar. Seperti akhir tahun, natal, tahun baru dan perayaan idul fitri/adha. Apalagi kenaikan bahan pokok terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Tentu saja hal ini akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan rakyat, terlebih di saat kondisi kesehatan di masa pendemi tengah dipertaruhkan, maka akan semakin memperburuk kondisi perekonomian rakyat di negeri ini.

Miris di tengah kondisi serba sulit seperti ini, kebutuhan pangan masih saja terus merangkak. Padahal kondisi seperti ini bukan kali pertama terjadi, tetapi rasanya tak pernah terselesaikan dari tahun ke tahun, yang seharusnya pemerintah bisa belajar dari pengalaman sebelumnya bagaimana menjaga kebutuhan pangan tetap berada di harga yang stabil.

Harga-harga merangkak naik seharusnya bisa diantisipasi supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan di sini perlu peran pemerintah meregulasi pasar dan melakukan intervensi terhadap harga. Tidak lantas diserahkan penuh kepada mekanisme pasar. Alhasil, banyak yang kemudian memanfaatkan momen ini untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin dari “kesusahan” rakyat kecil. Pengepul curang, mungkin marak dan seharusnya ini bisa diberantas oleh pemerintah. Karena bagaimana pun pemerintah punya tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya.

Harapan rakyat kepada pemerintah bak harapan kosong. Berharap kebutuhan pangan bisa terjamin di negeri ini bak menjaring angin. Karena sistem Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini tidak menjamin itu. Prinsip sistem Kapitalisme adalah prinsip pasar bebas. Artinya harga diserahkan kepada harga pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan regulator. Lantas, jika rakyat tak mampu menjangkau kebutuhan pokok karena harga mahal, itu jadi pemakluman.

Berbanding terbalik dengan sistem Islam dimana negara berperan sebagai regulator yang benar-benar mengurus kebutuhan rakyat. Dalam Islam, kebutuhan pangan termasuk kebutuhan primer yang wajib hukumnya dijamin pemenuhannya oleh negara. Sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan terkategori sebagai kebutuhan primer yang wajib disediakan negara dengan harga yang benar-benar terjangkau oleh rakyat. Lantas, dari mana dananya untuk menyediakan kebutuhan tersebut? Dari SDA salah satunya. Juga banyak dari pos-pos lainnya yang kemudian bisa dioptimalisasi negara.

Dari segi pangan, negara akan menyelesaikan secara terperinci, apa-apa saja yang menghambat terjaminnya kebutuhan pangan. Sehingga tidak ada lagi fluktuasi harga yang memberatkan, distribusi pangan kurang dan lainnya. Dengan cara strategi politik ekonomi Islam, perdagangan, industri dan pertanian yang menjamin kemandirian dan kedaulatan negara. Tidak akan ada lagi celah-celah penyelewengan kekuasaan karena penerapan sistem sanksi dan peradilan Islam yang tegas. Oleh sebab itu sudah saatnya kita meninggalkan sistem Kapitalisme dan kembali kepada sistem Islam yang diterapkan dalam institusi negara.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab

*) Penulis adalah Komunitas anggota Revowriter, Anggota Forum Dakwah muslimah.

Baca Juga