Harga Pangan Meroket, Nasib Rakyat Kian Kepepet

Oleh: Rini Handayani

Umat Islam sedunia patut bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan 1442 H. Tak terkecuali umat Islam di Indonesia.

Walau masih dalam suasana pandemi virus corona, umat Islam tetap bersemangat untuk menyambutnya. Namun ada yang sangat disayangkan, menjelang bulan Ramadan dan hari Raya Idul Fitri selalu dibayangi dengan lonjakan harga bahan-bahan pangan.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi diantaranya daging ayam, telur ayam, daging sapi dan minyak goreng. Namun untuk beberapa komoditas seperti sayur mayur, kenaikan harga tidak begitu tinggi, kecuali harga cabai rawit (jadi) Rp 90 ribu, normalnya Rp 35 ribu, naik 80% dari normal (cnbcindonesia.com).

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, kenaikan harga ini disebabkan banyak orang yang berbelanja di saat yang bersamaan untuk mempersiapkan bahan makanan di awal puasa. Alhasil, permintaan meningkat, stok di pasar habis, dan harga pun ikut meningkat. Harga bahan pangan biasanya mulai menurun di pertengahan bulan puasa. Abdullah mengatakan permintaan yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan pasokan yang tinggi pula.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa harga barang kebutuhan pokok stabil dan cukup untuk ramadan dan idul fitri tahun ini (money.kompas.com).

Adanya kekhawatiran masalah pangan mengemuka menjelang Ramadan dan Idul fitri 1442 H, setelah organisasi pangan dunia (FAO) merilis laporannya, Senin (4/3/2021). Lembaga itu menyebutkan dalam sembilan bulan terakhir ini harga pangan dunia konsisten naik.

Bahkan, harga pangan dunia kini telah mencetak rekor tertinggi dalam enam bulan terakhir. Organisasi Pangan Dunia menyebutkan, harga pangan global menyentuh level tertinggi dengan indeks harga pangan per Februari 2021 mencapai 116,2 poin. Angka ini naik 2,4 persen dibandingkan dengan Januari 2021.

Menteri Perdagangan berharap, dengan jaminan ketersediaan stok, harga bisa berada dalam tren penurunan. Menurutnya, sudah ada tren penurunan harga pada komoditas pangan seiring dengan bertambahnya pasokan dari dalam negeri maupun realisasi impor (indonesia.go.id).

Fluktuasi harga bahan-bahan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri menjadi santapan sehari-hari masyarakat. Solusi-solusi yang dihadirkan seolah tak berefek apa-apa. Apakah ada solusi tuntas untuk mengatasinya?

Ekonomi Kapitalis

Harga pangan yang selalu meroket merupakan kejadian berulang menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Kondisi ini merupakan akibat dari diterapkannya ekonomi kapitalis di negeri ini. Ekonomi kapitalis memandang bahwa masalah ekonomi disebabkan kelangkaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga solusinya adalah dengan menambah persediaan barang-barang kebutuhan tersebut.

Ekonomi kapitalis tidak memperhatikan faktor-faktor lain penyebab kelangkaan barang. Kasus kejahatan dan kebijakan negara sering kali luput dari perhatian. Kejahatan seperti praktek menimbun barang tak pernah tersentuh. Para pemodal besar dengan leluasa mengatur peredaran barang, demi mendapatkan keuntungan yang besar. Akibatnya, barang yang harusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi hilang di pasaran.

Negara yang menerapkan ekonomi kapitalis pun abai dalam mengatur keamanan pangan masyarakat. Keamanan pangan hanya dilihat dari aspek ketersediaan (produksi). Tanpa melihat keterjangkauan masyarakat terhadap pangan itu sendiri (distribusi). Akibatnya, pasokan berlimpah tak menjamin semua rakyatnya kenyang. Hanya orang-orang yang berduitlah yang bisa membelinya.

Kebijakan luar negeri pun luput dari menyejahterakan rakyat. Sebab, kebijakannya sering kali tidak berpihak pada rakyat. Negara terjebak dalam arus perdagangan global. Perdagangan yang memaksa penguasa negara-negara berkembang untuk membuka peluang pasar di negaranya.

Petani-petani dalam negeri dibiarkan bersaing bebas dengan para pemodal besar. Padahal pada saat yang sama petani-petani itu tidak diberi dukungan keterampilan dan modal yang memadai dari negara. Alhasil petani-petani tak dapat meningkatkan produk lahan pertaniannya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, negara justru mengambil kebijakan impor.

Dimana peran penting negara untuk menyediakan pasokan memadai dan menghilangkan semua penghambat pasar yang adil?

Solusi Islam

Masalah ekonomi menurut Islam disebabkan buruknya distribusi kekayaan. Oleh sebab itu, perhatian Islam tidak hanya terfokus pada produksi, melainkan mencakup distribusi kekayaan dan hal-hal yang menghambat distribusinya.

Islam memandang bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi baik kebutuhan pokok maupun sekundernya. Setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhan per individu secara sempurna. Untuk itu Islam memiliki hukum-hukum yang mengatur terwujudnya pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pertama, pengaturan distribusi kekayaan. Harta adalah milik Allah Swt. Dia memberi hak penuh (secara umum) pada manusia untuk menguasai dan mendapatkannya. Islam mengatur bentuk-bentuk kepemilikan harta, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Penggunaan hak milik terikat dengan izin dari Allah Swt, baik pengeluaran maupun pengembangan harta. Islam melarang berfoya-foya, mengambil riba, memanipulasi harta secara berlebihan, penimbunan, perjudian dan sebagainya.

Islam mewajibkan laki-laki yang mampu untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan pokok bagi dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi (QS 67: 15). Negara menjamin biaya hidup orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya.

Kedua, pengaturan produksi pertanian. Baitul mal memberikan modal agar para petani dapat menggarap tanahnya. Setiap orang yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut tanpa mengolahnya, maka tanahnya akan diambil dan diserahkan kepada yang lain.

Islam melarang menyewakan lahan untuk pertanian dan bagi hasil atas lahan pertanian tidak diperbolehkan. Setiap orang yang memiliki tanah pertanian diharuskan untuk mengelolanya.

Tanah terlantar (mawaat) dapat dimiliki rakyat dengan jalan membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas (pagar). Selain tanah mawaat tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab pemilikan yang dibolehkan syara’, seperti waris, pembelian atau pemberian dari negara.

Ketiga, Islam mengatur perdagangan luar negeri berdasarkan kewarganegaraan pedagang, bukan berdasarkan tempat asal komoditas. Pedagang kafir harbi dilarang berdagang di dalam negeri, kecuali dengan izin khusus. Pedagang yang termasuk rakyat tidak boleh mengekspor bahan-bahan yang diperlukan negara, termasuk bahan-bahan yang akan memperkuat musuh baik secara militer, industri maupun ekonomi.

Kesejahteraan akan terwujud di tengah-tengah kita, manakala hukum-hukum Islam nyata diterapkan dalam kehidupan. Wallahu a’lam bishawab.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Anggota Komunitas Revowriter

Baca Juga