Harga Pangan Meroket Akibat Cengkraman Kapitalisme

Ilustrasi

Oleh: Dian Rahmadani

Umat muslim bersuka cita menyambut bulan suci yang dinanti-nanti kini pun telah tiba. Namun tak sejalan dengan kondisi fakta hari ini, dibalik antusiasnya menyambut bulan ramadhan ini. Ada gurat kecewa yang dirasakan masyarakat terutama pada kenaikan harga bahan pangan yang meroket jelang ramadhan.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan hari-hari saat ini ritmenya memang merangkak naik dengan persentase yang berbeda untuk setiap bahan pokok yang dijual.

Beberapa komoditas ada yang (naik) sampai 50% yakni daging ayam naik Rp. 39.000 ke Rp.45.000 itu yang terlihat sangat mencolok (kenaikannya) katanya kepada NCBC Indonesia di Jakarta, pada hari Minggu (11/4/2021).

Kemudian harga minyak goreng juga mulai naik sekitar Rp. 13.800 sampai Rp. 14.300, selain itu telur ikut naik dari Rp. 22.000 menjadi Rp. 24.500, daging sapi juga naik dari harga Rp. 128.000 sampai Rp. 133.000 per kg, tak ketinggalan yang ikut naik harga cabai rawit dari Rp. 35.000 menjadi Rp. 90.000 belum lagi untuk cabai yang lain, katanya lagi. (cnbcindonesia.com).

Seperti diketahui bukan hal yang baru harga pangan dalam negeri akan meroket jelang puasa atau lebaran, kejadian ini seringkali terjadi setiap tahun akibat melonjaknya permintaan yang cukup tinggi pada waktu yang bersamaan.

Tidak berkaca dari pengalaman - pengalaman sebelumnya situasi ini menimbulkan kegaduhan tersendiri. Nampaknya kejadian ini tidak dapat menjadikan penguasa pandai dalam menangani masalah persoalan tersebut. Berbagai solusi dan upaya yang dilakukan oleh penguasa namun tidak banyak berubah dan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.

Seharusnya pemerintah terlebih dahulu mempersiapkan dan mengantisipasi perihal semacam ini karena situasi demikian sudah dianggap menjadi rutinitas tahunan saat menjelang hari-hari penting maupun hari-hari besar keagamaan.

Namun hal itu terlihat dari sikap yang biasa-biasa ditunjukkan oleh penguasa saat ini yang menganggap enteng masalah dan menjadi celah yang akan menyusahkan masyarakat secara keseluruhan.

Fakta kondisi seperti ini menjadi angin segar bagi penguasa dan pengusaha yang layaknya penjual dan pembeli dalam bisnis. Para penguasa yang notabenenya memegang kendali untuk membuat kebijakan justru dengan tangan terbuka melayani kepentingan korporasi bukan lagi kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Seharusnya dalam hal ini negara lebih memprioritaskan stock pangan dengan memperdayakan potensi pertanian di negeri ini, bukan dengan cara yang instant dengan mengambil kebijakan impor. Yang justru akan menjadi biang kerok dari kenaikan harga-harga pangan.

Menunjukkan bahwa negeri ini berada dalam cengkraman kapitalisme yang tentu akan selalu bergantung pada pangan luar negeri. Seharusnya negara tidak boleh bergantung pada negara lain, namun negara sendirilah yang memberikan subsidi bagi para produsen pangan di negeri ini agar swasembada akan terwujud dengan sempurna.

Semua itu tidak akan mampu terlaksana dalam sistem kapitalisme, sebab sistem inilah yang sebenarnya menjadi penghalang untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Oleh sebab itu, sudah seharusnya meninggalkan dan mencampakkan sistem kapitalisme beserta turunannya. Saatnya umat kembali kepada sistem Islam.

Dalam sistem Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang selalu mengacu pada peningkatan produksi pertanian dan distribusi pangan secara adil. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara Islam memiliki beberapa kebijakan:

Pertama, menghentikan produksi pangan impor dari negara lain dan memberdayakan sektor pertanian dalam negeri. Sebab ketergantungan negeri ini pada impor akan semakin memicu ketidakstabilan harga-harga pangan.

Kedua, Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Terkait intensifikasi dilakukan dengan pengembangan IPTEK pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Negara harus memberi modal bagi siapa saja yang tidak mampu dan negara juga harus memberikan akses air secara gratis kepada para petani karena air adalah milik umum.

Selain itu, terkait ekstensifikasi dapat dilakukan dengan membuka lahan-lahan baru dan menghidupkan lahan yang mati. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw; “ Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”. (HR. Bukhari, Tirmidzi dan Abu Dawud).

Bagi setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya dan siapa saja yang membutuhkan biaya untuk mengelola tanah, maka negara akan memberikan mereka modal yakni dari Baitul Mal.

Ketiga, Distribusi pangan yang adil dan merata. Islam sangat melarang penimbunan barang dan permainan harga pasar. Dengan begitu stabilitas harga pangan di pasar akan lebih terjaga.

Selain itu negara Islam juga menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok individu dasar masyarakat serta terpenuhinya kebutuhan sekunder. Islam telah menetapkan tanggung jawab setiap pria yang baliq, berakal, dan mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti sandang, pangan, dan papan.

Jika individu tadi tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka beban ini dibebankan kepada ahli waris atau kerabat dekatnya dan jika kebutuhan pokoknya juga belum terpenuhi juga, maka beban tersebut beralih kepada negara.

Dengan demikian hanya dalam sistem Islam yang sangat teliti memperhatikan nasib hidup rakyatnya dan memprioritaskan segala bentuk kebijakan hanya untuk rakyat semata bukan yang lain.
Wallahu Alam Bish-Shawab.

*)Penulis adalah Pemerhati Masyarakat

Baca Juga