Harga Naik, Kemiskinan Melejit

Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd (Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)

Oleh: Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengamati dampak kenaikan harga pangan dan energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menjadi pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat dan berpotensi menaikkan angka kemiskinan.

“Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus cek, dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut," tutur Akmal dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin (4/4/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kini masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan yang masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah. Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.

Ia menambahkan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp14 ribu hanya isapan jempol belaka. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp50 ribu rupiah per 2 liter.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II tersebut menyarankan agar semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader. Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta. Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaanya, termasuk distribusinya.

“Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan," pungkas Akmal. (dpr.go.id)

Islam menetapkan kemiskinan (Al-Miskin) atau kefakiran (Al-Faqr) indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap individu per individu di dalam masyarakat (pangan, sandang dan papan) tidak terpenuhi; termasuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan yang menjadi ranah tanggung jawab negara secara langsung. Kemiskinan (Al-Faqr) menurut bahasa adalah ihtiyaj (membutuhkan). Faqir menurut pengertian syariah adalah orang yang membutuhkan dan keadaannya lemah, yang tidak bisa dimintai apa-apa. Faqir adalah orang yang ditimpa kesengsaraan atau kemelaratan, orang yang menjadi lemah oleh kesengsaraan.

Islam memandang masalah kemiskinan ini dengan standar yang sama, di negara mana pun dan kapan pun. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.Ibnu Majah meriwayatkan Hadits dari Abi Ahwash yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan.” (HR. Ibnu Majah).

Ini menunjukkan bahwa kebutuhan pokok ketika tidak terpenuhi dianggap miskin, adalah pangan, sandang dan papan. Islam telah menetapkan terpenuhinya kebutuhan pokok serta mengusahakannya untuk orang yang tidak mampu memperolehnya adalah wajib.

Jika kebutuhan pokok tersebut mampu dipenuhi sendiri oleh seseorang, maka pemenuhan tersebut menjadi kewajibannya. Namun jika orang tersebut tidak bisa memenuhinya sendiri karena tidak mempunyai harta yang cukup, maka Islam telah menetapkan orang tersebut wajib dibantu, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ancaman kemiskinan bak lingkaran setan yang tak berkesudahan. Kemiskinan bukan takdir Tuhan, tetapi produk dari sistem politik ekonomi yang eksploitatif. Islam memandang kemiskinan adalah masalah struktural karena setiap makhluk telah dijamin rezekinya. Islam telah memberikan solusi dengan mewajibkan kepada kepala keluarga untuk mencari nafkah.

Kemudian dalam hal kemiskinan yang diakibatkan oleh tidak dapat teraksesnya kebutuhan bukanlah karena adanya kelangkaan barang tersebut. Namun hal tersebut karena distribusi kekayaan negara secara tidak tepat, sehingga mengakibatkan ketidakmerataan akan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Allah Taala telah memberikan kekuasaan kepada manusia di bumi dalam mengelola kekayaan alam sehingga manusia bisa hidup berkecukupan. Bahkan Islam memiliki tata kelola kekayaan dalam sebuah negara agar optimalisasi sumber daya alam tercapai dengan baik.

Demikianlah buah diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem yang meminimalisir peran negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Kemiskinan bahkan dipandang sebagai dampak resiko yang tak terelakkan, keniscayaan yang jamak terjadi dalam sistem ini. Kalau pun negara mengeluarkan kebijakan yang terasa demi kepentingan masyarakat, terkesan ala kadarnya dan tidak solutif dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Islam telah menentukan, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah tanggung jawab penuh negara. Negara harus memastikan telah terpenuhinya kebutuhan pokok tiap warganya. Negara wajib memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik orang kaya maupun orang miskin, muslim dan non muslim. Disinilah letak keadilan Islam.

Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang paling sakit siksaan di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim (curang).” (HR. Thabrani dari Abdullah bin Mas’ud).

Maka hanya dengan menerapkan Islam secara menyeluruh dalam bingkai negara yang mampu memformat penguasanya untuk fokus memenuhi kebutuhan pokok warganya karena merupakan perintah Allah Taala dan adanya ancaman siksa di hari kiamat kelak ketika melalaikannya. Jadi masihkah alergi dengan solusi Islam? Wallahu’alam.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Politik

Penulis:

Baca Juga