Harga Kebutuhan Pokok Melejit, Masyarakat Kian Terhimpit

Ilustrasi

Oleh: Kristi Widyastuti

Beberapa minggu yang lalu hingga mengawali tahun 2022 sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup besar.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkapkan kenaikan upah minimum tak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok sehingga kesulitan ekonomi masyarakat semakin bertambah setelah dampak pandemi.

Mufida menambahkan selain kebutuhan pokok kenaikan juga terjadi pada gas elpiji non subsidi, kenaikan tarif dasar listrik serta penghapusan BBM jenis premium. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan berdampak kesulitan ekonomi khususnya pada ibu rumah tangga dan juga kalangan masyarakat menengah ke bawah. (www.dpr.go.id)

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan ekonomi masyarakat, namun tak diimbangi dengan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Kenaikan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan bahan bakar adalah bukti bahwa pemerintah tidak dapat melayani masyarakat secara utuh.

Alih-alih mencari solusi terhadap naiknya bahan pokok pemerintah justru mengambil langkah dengan impor dari luar negeri. Hal ini akan membuat para petani dan peternak mengalami kerugian karena persaingan harga dipasar.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan bahan pokok di antaranya adalah pengaruh kurs dolar, kondisi iklim, distribusi serta faktor spekulasi. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, maka lebih ke pengaruh distribusi yang paling menunjang kestabilan harga bahan pokok.

Mulai dari distribusi yang berjenjang, panjangnya jalur distribusi dari produsen sampai ke konsumen. Misalnya saja harga cabe yang mengalami kenaikan besar. Harga di konsumen mengalami kenaikan yang cukup tinggi padahal selama ini ditingkat petani relatif stabil atau bahkan kadang cenderung turun dan kalaupun mengalami kenaikan hanya sedikit. Selain itu, faktor distribusi yang panjang mengakibatkan gejolak harga yang fluktuatif.

Kondisi ini diperparah dengan pengaturan ekonomi yang berasaskan kapitalisme. Masalah kapitalisme sering muncul dalam berbagai aspek ekonomi di masyarakat. Penguasaan berbagai kebutuhan pokok oleh pribadi ataupun swasta membuat mereka mudah menyetel naik turunnya harga barang yang mereka kuasai.

Praktek sistem kapitalisme membuat para kapitalis bebas memonopoli berbagai barang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sistem kapitalisme juga memperkaya sebagian besar pemilik modal sementara masyarakat makin kesulitan ekonominya.

Maka, sudah saatnya masyarakat sadar dan meninggalkan praktek kapitalisme karena bukan berasal dari Islam. Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik itu menyangkut politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial bahkan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Berbagai transaksi muamalah diatur dalam Islam agar kehidupan dapat selaras, serasi dan seimbang.

Islam mengatur dalam praktek jual beli negara wajib melakukan kontrol terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran, namun demikian negara tidak mematok harga kebutuhan pokok di pasar. Semua dikembalikan kepada akad penjual dan pembeli.

Jika terdapat kecurangan dalam transaksi jual beli, seperti penimbunan barang, perselisihan antara pedagang dan pembeli atau perselisihan sesama pedagang, maka negara menugaskan Qodhi Hisbah (Hakim Pasar) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Qodhi hisbah bertugas memantau kondisi pasar dan memastikan kondisi pasar aman dan harga stabil.

Begitulah Islam mengatasi masalah terkait kebutuhan pokok dan transaksi pasar untuk menciptakan kondisi yang stabil ditengah-tengah masyarakat agar terwujud masyarakat yang adil dan tentram. Sehingga jika aturan Islam ini benar-benar diterapkan di masyarakat maka tidak ada lagi bentuk praktek kapitalisme yang terjadi saat ini. Masyarakat akan terjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya oleh negara yang menerapkan syariat Islam secara Kaffah.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial

Baca Juga