Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi Akibat Penerapan Sistem Demokrasi

Milda, S.Pd (Aktivis Muslimah)

Oleh : Milda, S.Pd

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan hakim agung yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK bisa jadi lebih dari satu orang.

“Ada hakim agung yang katanya terlibat kalau enggak salah dua, itu harus diusut, dan hukumannya harus berat juga,” ujar Mahfud di Malang, Jawa Timur, dikutip siaran Kompas TV pada Sabtu (24/9/2022).

Sebagai informasi, KPK melakukan OTT di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9/2022) malam dan berhasil menjaring 10 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Lima di antaranya adalah pegawai Mahkamah Agung (MA, 4 orang) dan seorang hakim agung, Sudrajad Dimyati. (nasional.kompas.com)

Negeri dengan seribu pesona tampak indah diiringi hamparan laut yang luas dengan panorama gunung yang menjulang tinggi dilengkapi keanekaragaman hayati siapapun melihat mengundang decak yang kagum tiada tara. Inilah anugerah terindah dari Sang Pencipta yang patut disyukuri jika bukan kehendak-Nya niscaya kita tidak akan ada dan tinggal di negeri ini, maka sudah sepatutnya bersyukur dengan menaati segala perundang-undangan dari Sang Pencipta.

Namun dibalik keindahannya, juga tersimpan problem yang belum mampu menemukan titik terang yakni memberantas korupsi sampai keakar masalah. Dengan mengguritanya para koruptor yang didukung sistem kapitalisme demokrasi semua harapan hanyalah retorika belaka. Tidak bisa di pungkiri negeri ini selalu menampakkan dan ditampakkan problem yang terus terulang.

Bagaimana mungkin anggota MA terlibat kasus korupsi, mestinya hakim maupun petinggi negeri ini menjaga marwah sebab merekalah tempat meminta keadilan yang seadil-adilnya namun semua itu kalah dengan kepentingan mereka. Kejadian yang melibatkan hakim dalam kasus korupsi menggambarkan jika koruptor masih menggurita di negeri ini. MA tempat rakyat meminta keadilan justru dicederai dengan hakim agung pertama yang tertangkap basah menerima suap dan kejadian ini bukan hanya sekali terjadi sebelumnya juga pernah terjadi. Miris! Penegak hukum justru menampakkan kesalahannya hingga berurusan dengan ranah hukum jika melihat kasus yang dialami anggota MA juga terjadi pada salah satu anggota insitusi penegak hukum yang berinisial FS yang bekerja sama dalam menegakkan keadilan.

Jika hakim saja melakukan tindak pidana korupsi lantas bagaimana nasib rakyat? Dengan siapa rakyat meminta keadilan? Jika melihat berbagai kasus yang terjadi terlebih jika rakyat kecil meminta keadilan justru kebenaran itu seolah disembunyikan, disisi lain jika yang melakukan para petinggi maupun orang-orang yang memiliki cuan justru diberi keringanan. Sangat jelas sistem demokrasi- kapitalisme tidak mampu menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dengan aturan yang berlaku sebab semua yang dilakukan berdasarkan materi.

Peristiwa yang melibatkan hakim agung dan aparat penegak hukum menjadi tamparan bagi kedua institusi tersebut.

Masalah sistemik yang mengakar kuat di negeri ini seperti korupsi memang tidak akan pernah bisa terselesaikan jika sistem ini masih menjadi kebanggaan para pemangku jabatan terlebih sistem yang lahir dari rahim para koruptor. Tidak heran masalah serius seperti korupsi tak henti-hentinya terulang.

Maka untuk bisa terbebas dari problem yang tengah menimpa negeri ini yakni adanya kerja sama antara masyarakat dengan negara agar bisa terlepas dari tindak kriminal korupsi.

Demokrasi yang merupakan turunan dari sistem kapitalisme tidak lain hanyalah pemanis saja dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, padahal realitanya tak lebih dari sekedar tong kosong nyaring bunyinya. Para pemilik kekuasaan justru makin masif melakukan tindak pidana korupsi yang sesungguhnya mengundang murka Sang Pencipta.

Maka pantaskah sistem bathil ini terus menerus menampakkan  kebobrokan dalam pengaturannya? Demokrasi yang makin menumbuh suburkan para koruptor, mestinya ini menjadi pelajaran bagi negara bahwa siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan harus memiliki keimanan yang membuat seorang pemimpin itu menjadikan tugasnya benar-benar amanah dalam menjalankannya. Sebab politik dalam Islam adalah pengaturan ummat dalam rangka beribadah kepada Sang pencipta.

Tidak seperti demokrasi yang notabene banyak membuat kerusakan. Tidak hanya masalah korupsi yang makin subur di negeri khatulistiwa, tetapi juga masalah kekayaan alam yang terus saja dikeruk oleh para pemilik modal yang sama sekali tidak mempedulikan dampak buruk dari merampas sumber daya alam, undang-undang pun sesuai pesanan para pemilik modal. Maka makin nampaklah semua masalah yang tak kunjung usai dan tidak akan pernah mampu menyelesaikan segala problematika hidup jika masih menuhankan demokrasi.

Dalam sistem Islam sangat jauh berbeda dengan sistem demokrasi yang telah banyak merusak tatanan kehidupan. Islam yang menjadi pedoman hidup umat termasuk segala aktivitasnya yang diamanahkan menjadi penguasa akan senantiasa menjadi bahan introspeksi diri dalam memenuhi segala kebutuhan rakyatnya dengan tujuan agar kegiatan mengurus rakyat menjadi prioritas utama dalam mengemban amanah dari Sang Pencipta. Sistem pemerintahan Islam yakni khilafah akan sangat menjaga para pejabatnya agar amanah dalam menjalankan tugasnya, sebab para pejabat tahu betul akibat dari menyia-nyiakan amanah yang diembannya sebagaimana

Firman Allah Subhana Hu Wata'ala:
Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa:58)

Dan adapun sanksi/hukuman bagi para koruptor dalam sistem pemerintahan Islam, seperti penjara hingga hukuman mati sesuai dengan keputusan pihak qadhi sebagai ta'zir dalam sistem pidana Islam.

Pemberantasan kasus pidana korupsi dalam Islam benar-benar memberi efek jera yang membuat pelakunya berpikir kembali untuk mengulangi suap dan sanksi yang diberikan bersumber dari Sang Pencipta dan bukan dari manusia yang hukumnya bisa berubah-ubah sesuai keinginan hawa nafsu sebagaimana yang terjadi dalam sistem tumpul yakni demokrasi. Maka untuk terbebas dari praktek korupsi tinggalkan demokrasi terapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walhasil hanya dengan penerapan hukum dan sistem Islamlah satu-satunya pijakan umat dan harapan kita dalam memberantas segala kedzaliman yang saat ini. Hanya Islam yang mampu amanah serta jauh dari politik demokrasi yang korup. Islamlah satu-satunya sistem yang di turunkan Sang Pencipta kepada nabi Muhammad Saw yang membawa berkah bagi seluruh alam semesta.

Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata 'alah :
"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (QS. Al-Maidah ayat 50). Wallahu'alam.

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah

Baca Juga