Gorden DPR Diganti, Rakyat Sakit Hati

Foto: Kristi Widyastuti (Pemerhati sosial)

Oleh: Kristi Widyastuti

Penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI terus dilaksanakan meskipun hal ini menuai kontra dan penolakan dari masyarakat.

Proses penggantian gorden tersebut telah selesai memasuki proses lelang tender yang dimenangi oleh PT. Bertiga Mitra Solusi dengan nilai Rp.43,5 Milyar, Perusahaan tersebut beralamat di Tangerang, Banten.

Lelang yang diikuti oleh 49 peserta, namun hanya 3 peserta yang dapat terlihat di LPSE DPR RI, termasuk PT. Bertiga Mitra Solusi.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR karena menurutnya perusahaan yang menang adalah yang menyodorkan harga paling tinggi diantara dua perusahaan lainnya. Menurut MAKI tender gorden tidaklah sulit karena barangnya banyak tersedia di pasaran. (news.detik.com)

Di tengah pemulihan ekonomi negara pasca pandemi, penggantian gorden rumah dinas anggota DPR RI bukanlah sesuatu yang urgent atau mendesak. Masih banyak hal lainnya yang jauh lebih penting untuk diselesaikan seperti menstabilkan harga bahan pokok, menyelenggarakan pendidikan yang memadai, memenuhi fasilitas kesehatan yang lengkap, dan lainnya.

Selain itu juga, nilai pengadaan gorden sebesar Rp.43,5 Milyar adalah nilai yang sangat tidak masuk akal. Sebanyak 505 unit rumah dinas DPR yang akan diganti gordennya maka rata-rata untuk 1 unit rumah akan mendapatkan Rp.80 jt untuk gorden baru. Besarnya nilai ini sangat menyakiti hati masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI perihal pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Plt. Juru bicara KPK Ali Fikri, mengatakan proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan peraturan Undang - undang, agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

Menurut Ali Fikri proses pengadaan gorden ini harus sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi. (www.pikiran-rakyat.com)

Pengadaan gorden yang terkesan dipaksakan sarat rentan adanya korupsi yang yang dilakukan oleh elit politik dan pengusaha.
Hal inipun semakin menunjukkan mereka tidak memikirkan keprihatinan kondisi ekonomi masyarakat sekarang.

Bahkan mirisnya, saat proses tender selesai, pemenangnya telah ditentukan yaitu perusahaan yang penawaran harga paling tinggi diantara peserta lainnya. Padahal pada umumnya pemenang tender adalah yang menawarkan harga terendah dengan kualitas yang baik sehingga dapat menghemat anggaran.

Inilah buah sistem politik demokrasi, harta rakyat dijadikan ajang bancakan banyak pihak demi keuntungan segelintir elit politik dan pendukungnya. Sistem politik demokrasi sangat rentan terhadap praktik KKN, suap, monopoli dagang dan penyimpangan ekonomi lainnya. Dalam sistem demokrasi, suap yang terjadi dalam proses tender adalah hal yang lumrah, sehingga para pengusaha agar tidak rugi sengaja menaikkan harga penawarannya untuk menyuap para petinggi dan elite politik yang berhubungan dengan proses tender tersebut.

Berbeda dengan sistem Islam, dalam proses tender diupayakan dengan dana yang minimum namun memiliki kualitas yang baik, serta memberikan manfaat yang besar bagi umat. Pertanyaannya sekarang apakah gorden DPR RI memberikan manfaat bagi umat? Selain itu juga proses tender harus dilaksanakan secara terbuka, artinya masyarakat dapat memantau, mengawasi dan dapat ikut menjadi peserta tender sesuai dengan syari.

Kondisi yang terjadi saat ini dengan ditinggalkannya sistem Islam dimana perusahaan pemenang tender ditetapkan oleh para elit politik maka perputaran uang tidak merata, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin sengsara.

Sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam Al Quran yang artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al Baqarah: 188)

Demikian jelas Allah telah mengatur sistem politik Islam agar umat dapat melaksanakan, mengambil pelajaran dan manfaat dari aturan ini sehingga dapat tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

*) Penulis adalah Pemerhati masalah sosial

Baca Juga