Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Desak Kejagung Tangkap Kasus Korupsi Impor Baja dan Besi

RadarKotaNews, Jakarta - Korupsi menjadi salah satu penyakit kronis yang menggerogoti nurani dan tubuh bangsa Indonesia, padahal negara ini sudah 76 tahun merdeka (cukup tua sebagai sebuah negara).

Demikian di sampaikan koordinator Gerakan Masyarakat Anti Korupsi dan Perburuan Rente Indonesia, Pirli Ramdani saat berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Agung RI Jalan Bulungan Raya, Jakarta Selatan, Jumat (13/5)

"Jika beberapa orang mengganggap perilaku korupsi sebagai “Oli Pembangunan” tentu itu menjadi
sebuah ”miss leading” dalam pola berbangsa dan bernegara. Data Indonesia Corruption Watch terkait penindakan kasus korupsi dan potensi kerugian negara pada 2017-2021, setiap tahun nya di Indonesia terjadi sekitar 500 kasus korupsi yang sudah ditangani aparat penegak hukum dengan potensi kerugian negara sekitar 15-20 triliun rupiah per tahun," terang Pirli

Sementara, salah satu komoditas penting di Indonesia yang menopang pembangunan yaitu besi dan baja dimana Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemilik SDA besi dan baja terbesar di Kawasan Asia Pasifik selain Australia dan India.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh negara dalam mengelola aset dan membangun industri besi dan baja tersebut untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat, namun hal tersebut hanya sebuah mimpi dan kepalsuan hingga hari ini, hal tersebut diakibatkan korupsi, seperti yang sekarang disidik oleh Kejaksaan Agung RI yaitu kasus korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021 dimana setidaknya melibatkan 3 lembaga negara setingkat Kementerian (Kemendag, Kemenperin dan Kemenkeu) serta importir.

Sesuai dengan mandat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Tentu perintah UUD sangat jelas bahwa segala aktivitas perekonomian termasuk impor besi dan baja haruslah memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi, kenyataan di lapangan berkebalikan dengan perintah UUD 1945 yang mana adanya dugaan korupsi impor besi dan baja sebagaimana disebutkan di atas.

Selain itu, Kejaksaan Agung selaku Lembaga Yudikatif yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia haruslah bertindak tegas dan menyeluruh dalam penindakan dugaan kasus korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021.

Dalam proses penyidikannya, menurut Pirli kejaksaan agung RI haruslah sampai kepada akar-akarnya dan tidak hanya menyidik regulator saja, karena tentu perkara dugaan korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja dan tidak terjadi dalam waktu singkat.

"Tentu Kejaksaan Agung harus mampu menyidik sampai kepada Intelectual Deder yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi ini guna menghilangkan akar permasalahan dari korupsi tersebut," tegas Pirli

Maka atas dasar tersebut, kami Gerakan Masyarakat Anti Korupsi dan Perburuan Rente Indonesia menuntut Kejaksaan Agung RI Untuk:

  1. Tangkap dan Penjarakan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, dan Enggartiasto Lukita secepatnya.
  2. Kejaksaan Agung RI harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021 tanpa tebang pilih.
  3. Menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi impor besi dan baja tahun 2016 - 2021 secara holistik dan tanpa tebang pilih.
  4. Mengungkap seluruh oknum birokrat, pelaku usaha, dan terutama dalang dibalik kasus korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021.

(adrian)

Penulis:

Baca Juga